Meranti
Pemkab Meranti | DPRD Meranti
 
+ INDEX BERITA

19:21 - Lapas Selatpanjang Akan Te...
16:34 - Meranti Klaim Turunkan Ang...
09:14 - LSM Payung Serantau Ganden...
19:27 - Kapolres Meranti Lakukan P...
17:07 - Pajak Walet Bocor, Potensi...
14:00 - Seorang Kakek di Kepulauan...
19:11 - Tarif di Pelabuhan Tanjung...
17:57 - Sensus Penduduk, Kecamatan...
14:56 - Izin Kadaluarsa, Satpol PP...
05:52 - Api Lahap 3,5 Hektare Laha...
19:01 - Penyeberangan Termahal di ...
05:49 - Asparudin Terpilih Sebagai...
18:37 - Hallo Food, Aplikasi Lokal...
21:20 - Bupati Irwan Terima SK Per...
20:39 - Gara-gara Warganya Ditangk...
15:02 - Senunggang, Kapal Patroli ...
13:24 - Terpilih Aklamasi, Syamsid...
18:59 - Baru Saja Dimusnahkan, Bar...
17:15 - Dikhawatirkan Bawa Hama Pe...
16:27 - Bersama SKK Migas, PWI Mer...
15:59 - Pers Sangat Berperan Cipta...
09:59 - Hari Ini, PWI Kepulauan Me...
19:52 - Kapolres Meranti Pantau Ka...
10:04 - Kepulauan Meranti Kabupate...
20:23 - Dinas Pendidikan Meranti P...
10:08 - Kepulauan Meranti Jadi Kaw...
20:54 - Merusak Lingkungan, Izin K...
19:03 - Penanganan Stunting di Kep...
20:44 - Pemkab Kepulauan Meranti B...
15:44 - Said Hasyim Intruksikan Ev...
17:26 - SKD CPNS Kepulauan Meranti...
20:02 - Sri Mulyani Anom Jabat Kas...
10:16 - Awali Karir Sebagai Teli P...
17:33 - Baru Datang, Lima Peserta ...
11:36 - Mahmuzin Taher Barbagi Kun...
11:35 - Listrik Mati Dua Kali, Pel...
19:01 - Hari Pertama Tes SKD, Diik...
20:17 - Pelabuhan Sungai Tohor Dit...
16:39 - Bantu Pemasaran Produk Sag...
15:46 - Ratusan Kotak Buah Ilegal ...
09:14 - Said Hasyim Tabur 100 Ribu...
20:32 - Usulan Pemekaran Ditolak, ...
17:37 - PT NSP Tunggak Pajak Non P...
16:39 - Ada Voucher Booking Prosti...
12:00 - Menang Voting, Rudi Tanjun...
16:12 - Heboh, Siswa di Selatpanja...
09:09 - Pertanyakan Alokasi Anggar...
20:18 - Aqila, Bayi di Kepulauan M...
17:59 - Cabrutan Naik Kelas Menjad...
14:43 - Sempat Disegel, Wisma King...
 
Laporan Harta Kekayaan Masih Minim, Pemkab Meranti segera Surati Pejabat
Jumat, 01/03/2019 - 10:35:18 WIB

SELATPANJANG - Kesadaran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti dalam melaporkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih rendah.

Hal ini menjadi sorotan KPK, karena itu, KPK meminta para Bupati/Walikota se-Riau untuk memotong tunjangan pejabat yang belum mengisi LHKPN.

Menanggapi persoalan tersebut, Pemkab Kepulauan Meranti melalui Badan Kepegawaian Daerah (BKD)  akan segera menerbitkan surat edaran bagi aparatur dan pejabat.

"Soal itu kita akan secepatnya membuat surat edarannya. Nanti surat itu akan ditandatangani Asisten III, sebelumnya kita juga sudah mengingatkan para pejabat melalui WA group," kata Sekretaris Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kepulauan Meranti, Bakharuddin, Jumat (1/3/2019).

Sekretaris BKD itu menambahkan, pejabat eselon II dan III Pemkab Kepulauan Meranti yang wajib lapor di E LHKPN sebanyak 137 orang. Yang sudah melapor sebanyak 46 orang atau 33,58 persen, sedangkan yang belum melapor sebanyak 91 orang atau 66,42 persen.

Bahkaruddin menargetkan pelaporan harta kekayaan ini rampung pada 31 Maret mendatang. Dia juga mengatakan untuk mengisi pelaporan ke aplikasi sangat mudah, dan jika menemui kendala diharapkan segera melapor ke bagian administrasi di BKD.

"Membuat laporan ini tidak susah, bagi yang belum sama sekali teregistrasi dan menemui masalah agar dapat melaporkan ke BKD. Mengingat masih cukup besarnya yang belum melapor, dimohon kepada pejabat untuk segera melakukan pelaporan," ujar Bakharuddin.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, Yulian Norwis SE MM bagi yang tidak melaporkan LHKPN akan dikenakan sanksi berupa penurunan pangkat pejabat yang bersangkutan.

"Kepada pejabat eselon untuk segera melaporkan harta kekayaannya, sebab jika tidak melaporkan akan dikenakan sangsi berupa penurunan pangkat jabatan. Saya ingatkan, bagi yang belum segera berkoordinasi dengan BKD," kata Sekda.

Menanggapi hal tersebut, Komisi I DPRD Kepulauan Meranti yang membidangi Hukum dan Pemerintahan mengatakan seharusnya ini harus dilaporkan, karena itu merupakan suatu kewajiban bagi ASN.

Hal ini diungkapkan anggota Komisi I DPRD, Ardiansyah. Dia mengharapkan agar semua pejabat di lingkungan Pemkab Kepulauan Meranti melaporkan LHKPN sampai batas waktu yang ditentukan.

"Semua harus melaporkan. Kami di DPRD pun begitu, jangan sampai takut untuk melaporkan harta kekayaan, jangan sampai Pemkab Meranti dianggap melanggar dan tidak tegas dan mengabaikan surat edaran dari KPK tersebut," ungkapnya.

Ardiansyah juga mengatakan, seharusnya pejabat yang sudah memiliki tanggungjawab untuk mengisi LHKPN, tidak perlu lagi dibuatkan surat edaran untuk segera mengisi LHKPN.

"LHKPN memang sudah menjadi tanggungjawab pejabat setiap tahunnya. LHKPN itu kan sudah pekerjaan rutin, paling lambat untuk 2019 ini kan 31 Maret, sudah harus diinput," ujarnya.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Korban Bertambah, Wakil Presiden Iran Positif Terinfeksi Virus Corona
  • Pengamat Ini Beri Saran Sebaiknya Ketua Golkar Riau Terpilih Kader yang "Berdarah-darah" Besarkan Partai
  • Lewati Fit and Proper Test di DPP PKS, Normansyah: Tinggal Tunggu Ridho Allah
  • DPRD Riau Sambut Baik Rencana Gubri Bakal Mutasi Kepsek Bermasalah
  • Dramatis! Olympiakos Singkirkan Arsenal
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved