SELATPANJANG - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Meranti menargetkan kegiatan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kepulauan Meranti 2019 bisa berjalan bulan ini. Saat ini Pemkab tengah menindaklanjuti Peraturan Daerah (Perda) APBD 2019.

Selain itu Pemkab juga bergerak cepat dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA).

"Perda APBD 2019 kan sudah disahkan. Saat ini kita mulai menindaklanjuti Perda itu untuk tahapan-tahapan selanjutnya," kata Sekretaris Daerah Sekda) Kepulauan Meranti, Yulian Norwis, Jumat (4/1/2019).

Tahapan yang dimaksud Sekda adalah, penentuan Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pengadaan dan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), serta bendahara untuk menjalankan APBD 2019.

"Itu yang menentukan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) masing-masing. Tapi sebelum itu ditetapkan dulu Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), baru ditentukan siapa-siapa yang menjalankan anggaran itu," kata Sekda.

Selain menunggu penetapan pejabat yang bersangkutan untuk menjalankan APBD, Sekda juga mengatakan saat ini juga sedang menunggu pengukuhan pejabat. Karena ada beberapa OPD yang berubah nomenklatur.

Beberapa OPD yang mengalami perubahan antara lain Dinas Kesehatan (Diskes), Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, dan Dinas Perkebunan dan Holtikultura.

"Nanti akan ada pengukuhan pejabat OPD yang beberapa waktu lalu terjadi perubahan nomenklatur. Jadi kita tunggu saja, biar nanti sama sama program ini berjalan," ungkap Sekda.

Selain itu kata Sekda, penetapan pelaksana anggaran itu, tergantung usulan dari OPD. Ketika diusulkan pada Januari ini, maka sudah bisa ditetapkan pelaksana anggaran sehingga APBD sudah bisa jalan.

"Target kita secepatnya, kalau dalam waktu dekat sudah ditetapkan, maka APBD 2019 bisa segera jalan. Kalau sekarang yang baru jalan itu kegiatan rutin seperti gaji," ungkapnya.

Penulis: Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah