Bupati dan Ketua DPRD Meranti Tagih Janji Presiden Prioritaskan Pembangunan Daerah Perbatasan
SELATPANJANG - Bupati Kepulauan Meranti Drs H Irwan menilai pemerintah pusat belum sepenuhnya serius mewujudkan pembangunan di daerah perbatasan sesuai program Nawacita presiden Jokowi.
Hal ini terbukti masih minimnya alokasi program pembangunan pusat untuk Kepulauan Meranti yang merupakan daerah di beranda terdepan Republik Indonesia. Untuk itu, Irwan meminta Pusat merealisasikan janji Presiden RI itu.
Hal itu disampaikan Bupati pada Rakor wilayah Lokpri dalam rangka Gerakan Pembangunan Terpadu Perbatasan (Gerbangdutas) Kabupaten Kepulauan Meranti, Kamis (2/5/2018).
"Semoga pemerintah pusat dapat memberikan harapan baru bagi Meranti yang masuk dalam program rencana induk Pembangunan, agar kami tidak merasa asing berada di NKRI, Meranti sebagai bagian dari Indonesia juga ingin merasakan apa yang dirasakan daerah lainnya," kata Bupati.
Dikatakan Bupati, dalam mengelola daerah perbatasan pemerintah pusat membaginya menjadi dua kategori yakni yang terhubung lewat darat dan terhubung lewat jalur perairan atau laut. Dalam penerapannya juga berbeda, dimana daerah yang perbatasan yang terkoneksi dari daratan lebih mendapat prioritas pembangunan dibanding daerah perbatasan yang terhubung melalui laut.
Menurut Bupati pembangunan daerah perbatasan menjadi dua kelompok ini tidak sesuai dengan Nawa Cita Jokowi karena semua daerah perbatasan yang berada diberanda terdepan NKRI sama-sama butuh alokasi program pembangunan dari Pusat.
Lanjut Bupati, saat ini ada 3 sektor yang perlu diberikan perhatian khusus, yakni masalah infrastruktur dasar seperti jalan poros, elektrifikasi, air bersih, dan pemukiman masyarakat.
"Untuk pembangunan Infrastruktur kami berharap pusat dapat sama sama membangun Meranti karena jika mengharapkan APBD daerah ditengah terjadinya rasionalisasi anggaran dinilai sangat sulit," ujar Bupati.
Masalah listrik dikatakan Bupati, sejak Tahun 2009 Pemda Meranti telah membangun infrastruktur listrik di 63 wilayah desa. Meski begitu Meranti masih butuh perhatian pusat untuk membantu meningkatkan elektrifikasi khususnya didaerah terisolir.
"Peningkatan elektrifikasi di wilayah perbatasan ini dapat dijadikan agenda induk pemerintah pusat untuk diterapkan di daerah perbatasan. Agar daerah perbatasan bisa terang dan tidak malu jika dilihat oleh negara tetangga yang terang benderang sementara kita gelap gulita," ucap Bupati.
Selain itu pengadaan fasilitas Air Bersih juga layak dijadikan program pusat untuk daerah perbatasan.
Dalam kesempatan yang dihadiri langsung oleh pihak BNPP RI itu, Bupati Meranti juga meminta BNPP memfasilitasi kepada Kementrian Kehutanan soal tata ruang daerah perbatasan untuk menyelesaikan masalah tata ruang daerah perbatasan.
"Berdasarkan tata ruang nasional banyak pulau-pulau terluar masuk dalam kawasan hutan, sehingga menyulitkan pemeritah daerah untuk menbangun kawasan itu, hal ini harus ditinjau kembali. Agar pemerintah daerah dapat membangun secara leluasa di pulau terluar. Dan tidak menimbulkan masalah hukum kedepan," terang Bupati.
Menurut Bupati dengan banyaknya daerah perbatasan masuk kawasan hutan menyebabkan pemanfaatan lahan sebagai kawasan pertanian namun upaya yang dilakukan belum maksimal karena belum tersedianya infrastruktur pemdukung seperti jalan akses untuk membawa hasil produksi pertanian.
Hal senada juga disampaikan oleh Ketua DPRD Meranti H Fauzi Hasan, menurut legislator dari Partai PAN itu, mengungkapkan yang namanya daerah perbatasan yang menjadi beranda terdepan NKRI harus terlihat cantik dan menarik.
Untuk itu ia meminta pemerintah pusat untuk membuat program khusus atau kebijakan khusus dalam membangun daerah perbatasan.
"Jangan hanya janji - janji dan program diatas kertas, Presiden Jokowi harus mengeluarkan kebijakan khusus dengan mengalokasikan 1 persen dari dana APBN atau senilai 20 T untuk daerah perbatasan kalau benar benar ingin membangun dari daerah perbatasan. Kita minta presiden membuat Perpres," ujar Ketua DPRD itu.
Selain itu, Ketua DPRD juga berharap Bupati Kepulauan Meranti yang juga menjabat sebagai Ketua APKASI Bidang Keuangan Daerah untuk memperjuangkan Meranti.
"Saya yakin dan percaya Bupati sebagai Ketua APKASI bidang keuangan dapat memperjuangkan Meranti kepada pemerintah pusat," ungkapnya.
Penulis: Ali Imroen
Editor: Yusni Fatimah
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
