Alasan Tunjangan Sertifikasi Tak Dibayarkan 2016
Bupati Kuansing Akui Ada Kelemahan Pemerintah Rencanakan Anggaran
Rabu, 24 Mei 2017 - 08:51:04 WIB
TELUK KUANTAN - Bupati Kuansing H Mursini mengakui adanya kelemahan pemerintah daerah dalam penyusunan dan merencanakan anggaran murni tahun 2016, dimana perkiraan pendapatan sangat jauh selisih dengan realisasi pendapatan itu sendiri.
Begitu juga terhadap rencana belanja dan pembiyaan adanya beberapa program dan kegiatan yang seharusnya dianggarkan, namun tidak teranggarkan pada tahun 2016 lalu.
Hal tersebut disampaikan Bupati Kuansing H Mursini menjawab pandangan umum fraksi PKB Plus pada sidang paripurna agenda jawaban pemerintah Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati 2016 terhadap pendangan umum fraksi-fraksi di DPRD Kuansing, Selasa (23/5/2017).
Sidang paripurna ke-10 masa sidang ke-2 tahun 2017 dipimpin langsung Ketua DPRD Kuansing Andi Putra, SH, MH, dihadiri Wakil ketua Sardiyono dan segenap anggota DPRD Kuansing.
Selain dihadiri Bupati Mursini, juga hadir Plt Sekda H Muharlius, Kajari Kuansing Jufri, SH, MH, Kapolres diwakili Kabag Ren, Kelapas Teluk Kuantan, dan undanganya lainnya.
Dimana sebelumnya fraksi PKB Plus melalui juru bicaranya Warsono mempertanyakan terkait dana sertifikasi guru sudah dianggarkan tahun 2016 kenapa tidak dibayarkan, padahal APBD murni 2016 memiliki silpa kurang lebih Rp 94 Milyar.
Atau memang disampaikan Warsono, disaat penyusunan APBD Perubahan tahun 2016 silpa ini didalamnya tidak ada dana sertifikasi guru.
Bupati mengakui adanya kelemahan pemerintah daerah dalam penyusunan dan merencanakan anggaran murni 2016, dimana perkiraan pendapatan sangat jauh selisih dengan realisasi pendapatan itu sendiri.
Disamping itu juga dijelaskan Bupati, terdapat perencanaan dana Silpa, sehingga waktu penyusunan APBD perubahan 2016 dari realisasi pendapatan yang sangat jauh dibawah dari perkiraan mengakibatkan tidak dilakukan pembayaran berbagai kegiatan yang sudah direncanakan termasuk untuk pembayaran sertifikasi guru.
Menjawab pandangan umum fraksi Hanura terkait masalah pembayaran sertifikasi guru, dijelas Bupati, bahwa tunjangan profesi guru sudah dianggarkan, dan pelaksanaannya akan dilakukan sesuai arahan hasil evaluasi APBD 2017 oleh Pemprov Riau dan Kementrian dalam negeri. (Adv)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
