TELUK KUANTAN - Beredar isu Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kuansing, Ramli juga akan diganti menjadi Pelaksana tugas (Plt).

Isu tersebut mulai mencuat di kalangan anggota DPRD Kuansing. Kabarnya Kepala BKPP Kuansing ini diganti karena tidak mau menandatangani proses asessment pejabat Kuansing sebelum APBD Kuansing 2017 disahkan.

"Isu ingin mem-Plt-kan Kepala BKPP itu memang ada kami dengar," ujar Ketua Komisi A DPRD Kuansing Musliadi yang dikonfirmasi halloriau.com, Jumat (17/3/2017).

Ada pihak-pihak tertentu yang mendesak agar dilaksanakan proses asessment sebelum APBD disahkan,"dalam aturan ini tidak dibolehkan, tidak boleh ada kegiatan baik itu asessment sebelum APBD ini ketuk palu," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini.

Disampaikan Musliadi, silahkan baca Permendagri nomor 31 tahun 2006 dan sekarang ada Permendagri nomor 31 tahun 2016, silahkan baca,"pungkasnya.

DPRD kata Musliadi, tidak mau mengikuti aturan yang salah dengan semena-mena ingin memaksakan kegiatan ini dilaksanakan sebelum APBD ini disahkan,"sudah tahu menyalahi aturan, untuk apa kita ikuti,"tegasnya.

Kepala BKPP Ramli yang dikonfirmasi halloriau.com terkait isu pergantian tersebut saat dihubungi nomor handphonenya tidak aktif.

Penulis : Robi Susanto
Editor : Yusni Fatimah