www.halloriau.com


BREAKING NEWS :
HLM TPID, Ini Langkah Pemko Pekanbaru Cegah Kenaikan Harga Pangan Selama Ramadan dan Jelang Idulfitri 2024
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 


Advertorial Pemkab Kuansing
Pemkab Kuansing Targetkan di 2020 Seluruh Desa Miliki Pansimas
Jumat, 06 Juli 2018 - 12:15:55 WIB

TELUK KUANTAN - Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau melalui Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kuansing menargetkan pada tahun 2020 seluruh desa di Kabupaten Kuansing melaksanakan kegiatan Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas).

"Untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat dan tercapainya universal akses air minum dan sanitasi bagi masyarakat sesuai program prioritas Nasional semua desa yang ada di Kuansing diharapkan memiliki Pansimas,"ujar Pelaksana tugas (Plt) Kepala Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kuansing, Burhanuddin kepada halloriau.com, Kamis (5/7/2018).

Disampaikan Burhanuddin, supaya program tersebut bisa tercapai tentunya diharapkan kerjasama mulai Kepala desa, BPD serta masyarakat desa. "Saat ini dari 218 jumlah Desa di Kuansing masih ada sekitar 52 desa lagi yang belum memiliki Pansimas,"ujar Burhan.

Dengan digelarnya acara Soskap atau penjaringan yang langsung dibuka oleh Bupati Kuansing beberapa hari lalu, Burhan mengharapkan sisa desa yang belum memiliki Pansimas segera memiliki Pansimas. Pasalnya, program ini harus tuntas pada 2019 nanti,"karena 2020-2030 sudah menjadi desa mandiri terutama dibidang penyediaan air minum,"ujar Burhan.

Disampaikan Burhan, untuk melaksanakan program Pansimas ini dananya 70 persen berasal dari APBN, kemudian yang 20 persen lagi itu kontribusi masyarakat dengan rincian 4 persen iuran masyarakat untuk pasca pelaksanaan dan untuk operasional.

Selanjutnya yang 16 persen lagi dalam bentuk gotong royong. "Kenapa harus ada kontribusi masyarakat ?, agar masyarakat bisa merasa memiliki program yang dilaksanakan ini,"katanya. 

Sedangkan yang 10 persen lagi ujar Burhan, dalam bentuk program atau kegiatan sharing kegiatan air minum dan sanitasi yang didanai melalui APBDes.

Disampaikan Marwan, sedangkan untuk sharing dana kabupaten sendiri, itu minimal 10 persen dari jumlah alokasi sasaran. "Kalau APBN 50 Desa, berarti Kabupaten 5 Desa, dan besaran dana sama porsinya,"ujar Burhan.

Syarat tersebut kata Burhan, harus dilaksanakan bagi Desa yang belum memiliki Pansimas. "Kalau syarat tidak terlaksana tentu tidak bisa dilaksanakan dan batal,"ujar Burhan.

Apabila desa tidak melaksanakan program Pansimas ini tentunya akan merugikan desa itu sendiri. "Kalau tidak terlaksana jelang 2020 maka akan jadi beban APBDes dan tidak ada lagi bantuan fisik dari APBN,"ujar Burhan.

Sebagai pengelola Pansimas sendiri ujar Burhan, itu dikelola masyarakat dengan membentuk suatu lembaga tersendiri bernama Badan Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum Masyarakat (BP - SPAM) yang dana operasional bersumber dari iuran.

Tentunya sangat diharapkan bagi desa yang sudah memiliki BP - SPAM  dan BUMDes bisa menjadi unit bisa dibiayai desa dan menjadikan desa tersebut desa Mandiri. "Bagi desa yang mengikuti Pansimas, tugas kita melakukan pembinaan terhadap BP-SPAM agar berjalan optimal,"katanya.                      

Disampaikan Burhan, untuk 2019 bagi daerah yang pernah mendapatkan program Pansimas, baik cakupan pelayanan kurang maupun keberfungsian belum maksimal itu kami usulkan melalui DAK 2019. "Usulan dana ini akan digunakan untuk perluasan, kurang berfungsinya mesin, atau ada komponen tidak bekerja, ini sudah kita usul kepusat dananya,"ujar Burhan.

Dari total 165 Desa yang sudah memiliki Pansimas dan sebagian ada yang tidak berfungsi, dengan rincian 25 desa dengan kategori berfungsi sebagian, 5 desa itu tidak berfungsi.

Tidak berfungsinya Pansimas tersebut dipengaruhi beberapa faktor pertama kualitas air yang kurang bagus, kemudian diperlukan penambahan unit pengelolaan sendiri dan anggarannya sudah kita usul ke pusat.

Desa Didampingi Fasilitator

Agar program Pansimas bisa terlaksana di setiap desa yang ada di Kabupaten Kuansing, Pemerintah menyiapkan fasilitatator yang akan membantu memudahkan pelaksanaan kegiatan Pansimas ditiap Desa. Dimana fasilitator ini dibiayai langsung melalui APBN.

Tugas fasilitator sendiri selain melakukan pendampingan dan pemberdayaan pelaksanaan kegiatan Pansimas ditingkat Desa, juga memberikan pemahaman agar program berhasil dan tepat guna, dan mengawasi pelaksanaannya.

"Karena pelaksananya sendiri adalah masyarakat desa, jadi fasilitator melakukan pendampingan mulai mengajar cara menghitung, memfasilitasi masyarakat rembuk desa, apa teknologi yang akan dibuat,"ujar Burhanuddin. 

Sekarang ujar Burhan sejumlah daerah yang sudah berhasil melaksanakan kegiatan Pansimas ini diantaranya ada Kenegrian Kopah dengan sharing tertinggi. "Kenegrian Kopah ini satu-satunya di Riau yang memiliki Sharing tertinggi,"ujar Burhan.

Dimana kepedulian masyarakat didaerah Kopah ini sangat tinggi terhadap program Pansimas. "Mungkin ini karena tingginya kebutuhan air minum yang sangat diperlukan, apalagi air sungai sekarang tak bisa digunakan sebagai sumber air bersih,"ujar Burhan.

Satu tower Pansimas ini bisa memberikan ketersediaan air bagi masyarakat untuk dua dusun. "Kapasitas pansimas satu tower itu 1 liter perdetik,"ujar Burhan lagi. 

Disampaikan Burhan, untuk Provinsi Riau sendiri Kabupaten yang belum terpenuhi kebutuhan air minum itu ada dua yakni Kuansing dan Meranti. Maka program Pansimas ini menjadi prioritas kita kedepannya. Karena daerah lain sudah tuntas, jadi kita harapkan, mulai Kades, BPD, dan masyarakat mau melaksanakan yang 30 persen dalam bentuk kontribusi dan sharing,"karena syarat untuk mendapatkan program Pansimas Desa harus mau melaksanakan yang 30 persen. (Adv)




   


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Pedagang cabai.(ilustrasi/int)HLM TPID, Ini Langkah Pemko Pekanbaru Cegah Kenaikan Harga Pangan Selama Ramadan dan Jelang Idulfitri 2024
Wakil Ketua DPRD Riau, Hardianto (foto/yuni)Ini Harapan Wakil Ketua DPRD Riau ke Pj Sekdaprov yang Baru
Ilustrasi harga TBS sawit plasma di Riau naik (foto/int)Harga TBS Sawit Plasma Riau Tembus Rp2.925 per Kg, Ini Rinciannya
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto ingatkan penyusunan APBD Perubahan 2024 harus sesuai aturan (foto/int)Pj Gubri Ingatkan Kepala OPD Soal Transparansi dan Akuntabilitas Penyusunan APBD
Pj Wako Pekanbaru, Muflihun bersama Kapolresta Kombes Jeki Rahmat mengecek motor yang disita akibat aksi balap liar (foto/dini)Polisi Sita 300 Motor Balap Liar di Pekanbaru, Bisa Diambil Habis Lebaran
  Pemko Dumai gelar Musrenbang RKPD Kota Dumai Tahun 2025 di Gedung Pendopo Jalan Putri Tujuh (foto/bambang)Wako: Sosial, Pendidikan, Kesehatan Hingga Infrastruktur Jadi Prioritas 2025
Program "Semarak Ramadan di AHASS" tersedia untuk semua konsumen setia Honda (foto/ist)Capella Honda Berikan Promo Servis Semarak Ramadan di AHASS
Jumlah pasien di RSJ Tampan Riau usai Pileg 2024 naik signifikan (foto/yuni)Pasien RSJ Tampan Riau Naik Signifikan Usai Pemilu 2024, Ada Caleg Stres?
Bupati Bengkalis, Kasmarni bersama Wabub Bagus Santoso Safari Ramadan di Pulau Rupat (foto/zulkarnain)Bupati Bersama Wabub Bengkalis Safari Ramadan ke Rupat Utara
Pj Gubernur Riau, SF Hariyanto berkomitmen mensejahterakan masyarakat desa (foto/int)Riau Punya 600 Desa Mandiri, Pj Gubri: Tak Ada Lagi Desa Tertinggal
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Sepanjang Jalan Rajawali Rusak Parah
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2024 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved