TELUK KUANTAN - Agar kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkab Kuansing lebih terukur, tahun ini Inspektorat Kabupaten Kuansing kembali menambah 15 auditor yang pembinaannya langsung dari Kementrian Dalam Negeri.
Saat ini penambahan 15 auditor tersebut tengah dilobi Inspektorat Kuansing melalui tingkat pusat dan Provinsi. Ini mengingat Kuansing belum memiliki auditor terutama dibawah Kementrian atau Pengawas Penyelenggara Urusan Pemerintah di Daerah (P2UPD).
Hal tersebut disampaikan Kepala Inspektorat Kuansing, Hernalis yang ditemui halloriau.comdiruang kerjanya, Senin (28/5/2018). "Kita masih kekurangan tenaga auditor dan pengawas terutama P2UPD ini kita belum ada,"ujar Hernalis.
Dikatakan Hernalis, dengan adanya peluang P2UPD tahun ini melalui dana Dekon Pemprov tentunya hal ini tidak akan kita sia-siakan. Kita mengusulkan 15 orang mengikuti infassing (penyesuaian) uji Kompetensi.
"Alokasinya ada 200 personel tahun ini dari pusat untuk Riau dan kita coba lobi 15 auditor untuk Kuansing,"katanya.
Sebanyak 200 personil tersebut katanya, selain diperuntukan untuk Inspektorat juga diperuntukan untuk Satpol PP.
"Ini untuk 12 kabupaten/kota di Riau, untuk dua institusi,"katanya.
Mengapa jabatan ini penting disampaikan Hernalis, di Inspektorat ada tiga jenis jabatan fungsional, pertama auditor ada yang dibawah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi dan satu lagi dibawa pembinaan Kementrian dalam Negeri yang disebut P2UPD.
"Dua jabatan ini kita anggap wajib, kebanyakan daerah lain sudah memilikinya, hanya Kuansing yang belum,"katanya.
Belum adanya auditor dibawah pembinaan Kementrian katanya, pada tahun ini Insyaallah kita bisa berhasil melobi dan mendapatkan 15 auditor P2UPD yang pembinaannya dibawah Kementrian langsung.
"Kalau auditor dibawah BPKP kita sudah ada, yang belum memang auditor dibawah Kementrian belum ada,"katanya.
Beda kedua auditor ini dijelaskan Hernalis, kalau auditor BPKP mereka lebih cendrung dibidang keuangan, kalau auditor P2UPD lebih kepada pengawasan dan pembinaannya langsung di bawah Kemendagri.
Dengan adanya auditor nanti diharapkan pengawasan di Pemerintahan semakin berjalan dengan baik dan kinerja pemerintah menjadi lebih baik, terukur dan profesional. (Adv)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
.jpg)
.jpg)
