JAKARTA - Setahun perang Rusia dan Ukraina belum ada tanda-tanda perdamaian. Terbaru Majelis Umum PBB di New York telah mengesahkan resolusi mengutuk invasi militer Rusia ke Ukraina yang masih berlanjut.

Resolusi ini mendapat dukungan besar, menyerukan Rusia menarik pasukan militer dari Ukraina. Namun sejumlah negara menentang resolusi itu seperti Korea Utara (Korut) dan Suriah.

Dikutip Okezone.com, mosi itu didukung 141 negara dengan 32 abstain. Kemudian tujuh negara termasuk Rusia, menentang resolusi tersebut.

Di Wina, sejumlah besar delegasi keluar (walk out) selama pidato Rusia di sesi parlemen badan keamanan Eropa.

Walk out di pertemuan Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama di Eropa (OSCE) dan pemungutan suara PBB dilakukan pada Kamis, (23/2/2023) sehari sebelum peringatan satu tahun invasi.

Diwartakan BBC, pemungutan suara PBB menyerukan perdamaian dilaksanakan sesegera.

Resolusi itu menegaskan kembali dukungan untuk kedaulatan dan integritas teritorial Ukraina. Sekaligus menolak klaim Rusia atas bagian negara yang didudukinya. Pada September, anggota parlemen di Moskow memilih untuk mencaplok empat wilayah Ukraina secara ilegal.

PBB juga menuntut "agar Federasi Rusia segera, sepenuhnya dan tanpa syarat menarik semua pasukan dari Ukraina. Mundur ke dalam perbatasan yang diakui secara internasional serta menyerukan penghentian permusuhan.

Tindakan itu tidak mengikat secara hukum tetapi memiliki bobot politik. Sedangkan resolusi itu disahkan secara luar biasa oleh mayoritas negara, ada beberapa yang abstain.

China, India, Iran dan Afrika Selatan (Afsel) termasuk di antara 32 negara yang abstain dalam pemungutan suara. Sementara selain Rusia, negara yang memberikan suara menentang yakni Belarusia, Korut, Eritrea, Mali, Nikaragua, dan Suriah.

Menteri Luar Negeri Ukraina Dmytro Kuleba menyebut pemungutan suara itu "memperjelas bahwa Rusia harus mengakhiri agresi ilegalnya. Integritas teritorial Ukraina harus dipulihkan.

"Satu tahun setelah Rusia melancarkan invasi skala penuh, dukungan global untuk Ukraina tetap kuat," cuitnya.

Sebelumnya di OSCE di Wina, keputusan pemberian visa kepada delegasi Rusia menimbulkan kemarahan. Ukraina dan Lituania memboikot sesi tersebut sepenuhnya karena keputusan Austria untuk mengundang pejabat dari Moskow yang disanksi Uni Eropa. Sementara pemerintah Austria menyebut itu dilakukan sesuai hukum internasional, karena OSCE berkantor pusat di sana. (*)

BERITA LAINNYA
Setelah Diarak Reog dan Barongsai, Kini Masrul Kasmy Diiringi Tabuh-Tabuhan Kompang Antar Formulir Penjaringan Bupati Meranti ke Parpol XL Axiata Pastikan Jaringan 4G Siap untuk World Water Forum ke-10 di Bali Longsor di Sitinjau Lauik Sempat Timbulkan Kemacetan Total, Kini Lalu Lintas Sudah Normal		Desa Kundur Jadi Desa Satu-Satunya di Kepulauan Meranti yang Aktif Layanan Siaga Kesehatan 24 Jam Taja Cinta Pekanbaru, Muflihun Ajak Masyarakat Rutin Goro CFD Pekanbaru Kembali Digelar Minggu 19 Mei 2024