INHU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hulu (Inhu) mulai mengarahkan penguatan sektor pendidikan pada persoalan yang lebih mendasar, yakni pemerataan kualitas guru, fasilitas sekolah, dan akses pendidikan hingga wilayah pelosok.
Komitmen itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Dewan Pendidikan bersama Komite Sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan se-Kabupaten Inhu di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) PNF Pematang Reba, Kamis (24/9/2026).
Rakor yang diikuti sekitar 200 peserta dari jenjang PAUD, SD hingga SMP tersebut tidak hanya membahas peningkatan kompetensi tenaga pendidik, tetapi juga menyoroti kebutuhan pembenahan sarana pendidikan serta pemerataan layanan sekolah.
Sekdakab Inhu, Zulfahmi Adrian yang membacakan sambutan tertulis Bupati Inhu, Ade Agus Hartanto mengatakan, peningkatan kualitas sumber daya manusia harus dimulai dari pembenahan pendidikan secara menyeluruh.
"Sektor pendidikan adalah fondasi utama. Tidak ada Indragiri Hulu yang maju tanpa SDM yang unggul. Kami meminta seluruh tenaga kependidikan untuk terus memperkuat kompetensi agar siap mendidik generasi digital," kata Zulfahmi.
Tantangan pendidikan Inhu bukan semata soal kompetensi guru. Pemerintah daerah juga menghadapi persoalan pemerataan infrastruktur, terutama pada wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian ketika Pemkab Inhu melakukan kunjungan langsung ke kawasan tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di Kecamatan Batang Peranap.
Kunjungan itu dilakukan untuk melihat kondisi fasilitas sekolah sekaligus mengidentifikasi kebutuhan pendidikan di wilayah pelosok.
Langkah tersebut menjadi penting karena peningkatan mutu pendidikan akan sulit berjalan seragam apabila kualitas sarana dan akses pembelajaran masih berbeda antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.
Pemkab Inhu juga menyatakan telah melakukan komunikasi dengan sejumlah kementerian di Jakarta, termasuk Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen), untuk memperoleh dukungan pemerintah pusat.
Dari komunikasi tersebut, bantuan pemerintah pusat untuk perbaikan dan pembangunan sejumlah sekolah disebut akan segera direalisasikan.
Dukungan pusat menjadi salah satu alternatif di tengah keterbatasan kemampuan fiskal daerah untuk membiayai seluruh kebutuhan pembangunan dan rehabilitasi sekolah.
Dalam arahannya, Bupati Inhu menempatkan empat agenda sebagai bagian penting peningkatan mutu pendidikan daerah.
Pertama, peningkatan kompetensi guru sekaligus kemampuan beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Kedua, pemerataan akses pendidikan dan infrastruktur sekolah.
Ketiga, penguatan pendidikan karakter yang tetap berpijak pada budaya lokal. Keempat, memperkuat kolaborasi antara pemerintah, sekolah, komite, Dewan Pendidikan, serta pemangku kepentingan lainnya, termasuk disiplin aparatur.
Keempat agenda tersebut menunjukkan bahwa pembangunan pendidikan tidak hanya berkaitan dengan pembangunan gedung sekolah.
Kualitas tenaga pendidik, metode pembelajaran, karakter peserta didik, tata kelola, hingga dukungan masyarakat menjadi bagian yang saling berkaitan.
Dari sisi tata kelola, Pemkab Inhu juga tengah menyelesaikan persoalan kekosongan sejumlah jabatan kepala sekolah.
Zulfahmi menyampaikan bahwa proses pengisian jabatan kepala sekolah yang kosong telah memasuki tahapan penetapan pejabat definitif setelah sebelumnya dibuka proses seleksi.
Kepastian kepemimpinan di satuan pendidikan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan pengelolaan sekolah, terutama dalam pelaksanaan program pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.
Plt Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Inhu, Joni Maryanto mengatakan, Rakor tersebut melibatkan unsur Komite Sekolah, kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan dari seluruh jenjang pendidikan dasar dan anak usia dini.
Forum tersebut juga menghadirkan sejumlah narasumber dari unsur teknis dan Dewan Pendidikan, di antaranya Kasi Kelembagaan, Kurikulum, dan Penilaian Sri Winangsih serta Drs. Ahmad Arif Ramli, Marwan MR, Idral, dan Yusnita.
Pemkab Inhu berharap Rakor tidak berhenti sebagai agenda koordinasi rutin. Hasil pembahasan diharapkan menghasilkan peta jalan peningkatan mutu pendidikan yang dapat menjadi acuan kerja selama satu tahun ke depan.
Dengan demikian, keberhasilan kebijakan pendidikan Inhu nantinya tidak hanya diukur dari jumlah rapat atau program yang dilaksanakan, tetapi dari seberapa jauh kualitas pembelajaran dan fasilitas sekolah benar-benar merata hingga wilayah pelosok.(adv)
