INHU- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) taja Sosialisasi penguatan kapasitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pelaksana dan penyusunan daftar informasi publik (DIP). Acara berlangsung diaula Bappeda Kabupaten Indragiri Hulu, Kamis (23/06/2022).

Hadir dalam kesempatan ini asisten administrasi umum Dra. Erlina Wahyuningsih, M.IP, Narasumber komisioner Komisi Informasi Prov. Riau Tatang Yudiansyah, Kepala Dinas Kominfo Inhu Jawalter. S, M.Pd didampingi Kabid IKP Diskominfo Inhu Dodi Arianto, SE serta seluruh Kasubbag Umum perangkat daerah se kab. Inhu.

Dra. Erlina wahyuningsih mewakili Sekretaris Daerah Kab. Inhu Ir. Hendrizal, M. Si selaku Atasan PPID Kab. Inhu dalam sambutannya berbicara tentang keterbukaan Informasi publik Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hulu telah meraih lima kali penghargaan Forum Indonesia untuk transpanransi anggaran (Fitra Riau) dengan peringkat pertama. Ini adalah bentuk kerjasama dari semua Instansi daerah terkait yang telah mendukung program keterbukaan Informasi publik.

"Ini merupakan suatu prestasi yang membanggakan untuk kita semua dan menjadi rujukan bagi Daerah lain untuk mengolah pelayanan informasi publik." tutur Erlina.

Tujuan dari sosialisasi ini sebut Erlina merupakan langkah untuk bersama-sama menyatukan pemikiran dan kesepakatan bagaimana mengolah PPID yang ada dimasing-masing perangkat daerah.

Selanjutnya beliau juga berharap kepada seluruh peserta terutama kasubbag umum dapat mengikuti sosialisasi dengan serius sehingga terciptanya kerjasama yang baik antara PPID Diskominfo dan PPID pelaksana diperangkat Daerah lainnya.

"lebih jauh saya berharap setelah sosialisasi ini akan melahirkan PPID pelaksana yang lebih berkualitas, memberikan informasi yang cepat, tepat dan mudah bagi masyarakat." tutup Erlina dalam sambutannya di aula bappeda.

Sementara itu, Jawalter. S, M.Pd selaku kepala Diskominfo Kab. Inhu menyampaikan tugas dan amanah yang dilakukan saat ini sesuai dengan undang-undang No 14 tahun 2008.

Sebagai aparatur sipil negara harus menguasai informasi yang berisi keterangan-keterangan, pernyataan, gagasan yang mengandung nilai dan makna. Dan seluruh informasi sebut kadis kominfo wajib diketahui oleh semua orang.

Pemerintah Kab. Inhu merupakan badan publik, jadi informasi yang dikelola merupakan informasi publik, jelas Kadis Kominfo.

"Jika memang ada informasi yang tidak bisa dipublikasikan maka instansi atau OPD dapat merapatkan dengan Diskominfo dan instansi terkait, untuk bisa mengecualikan informasi yang yang dianggap tidak bisa untuk dipublikasikan." tutup Jawalter Kadis Kominfo Inhu. (*)

Penulis: Andry
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
BBPOM Pekanbaru Temukan Ribuan Kardus Kosmetik dan Obat Ilegal di Bekas Gudang Semen Usai Resmikan Sekretariat GPM-IKM Riau, Ade Hartati Bulatkan Tekat Maju Pilkada Pekanbaru 2024 Sekjen PWI Riau Ultah ke-37, TAF Harap Doni Dwi Putra Beri Inspirasi untuk Jurnalis Muda DPRD Dumai Gelar Paripurna Laporan Hasil Kerja Pansus B dan C Terkait 2 Ranperda Bupati Alfedri harap Lulusan SMK Yamatu Siak Bisa Langsung Kerja		UKW Angkatan XXIII PWI Riau Digelar, Ini Pesan Kapolda Irjen Pol M Iqbal Ngeri! Bus TMP Pekanbaru Tetap Beroperasi Meski Pintu Tak Bisa Ditutup Sempurna Komisi IV DPRD Pekanbaru Geram PT Sumatera Kemasindo Tak Kooperatif Bupati Siak: Jadikan Momentum MTQ ke-42 Riau Sebagai Ajang Uji Kompetensi Bengkalis Songsong Jembatan Megah, Ini Instruksi Bupati Kasmarni untuk PUPR