Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

11:53 - Menuju New Normal, Forkopi...
23:15 - Data Covid-19 di Inhu: 2 O...
14:53 - 211 Calon Jemaah Haji Inhu...
19:40 - Kasus Positif Covid-19 di ...
18:30 - Pasien 03 Covid-19 Dinyata...
20:23 - Kasus Covid-19 Inhu, PDP 0...
19:22 - KUD Tani Bahagia Diduga Me...
19:35 - Hari Pertama Ngantor, Sekd...
14:09 - 59 Santri Cluster Magetan ...
20:02 - 239 Warga Binaan Rutan Kel...
12:18 - Bupati Inhu Salat Idul Fit...
17:50 - Pantau Pos Pengamanan Ops ...
10:50 - Harmony Volunteer Donasi P...
14:55 - Jelang Lebaran, Kapolres I...
20:38 - Peduli Dampak Covid-19, Ru...
15:14 - Perangi Covid-19, Berikut ...
20:02 - 407 ODP di Inhu Selesai Pe...
19:52 - Ketua Bhayangkari Riau Don...
14:09 - Polres Inhu Bersama Kodim ...
10:11 - Pasien Covid-19 di Inhu Be...
 
Azuan Helmi Nilai Wacana Bebaskan Napi Koruptor di Tengah Pandemi Corona Perlu Dikaji Ulang
Minggu, 05 April 2020 - 11:59:58 WIB
Azuan Helmi
Azuan Helmi
TERKAIT:
 
  • Azuan Helmi Nilai Wacana Bebaskan Napi Koruptor di Tengah Pandemi Corona Perlu Dikaji Ulang
  •  

    INHU - Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengatakan saat ini pihaknya dan pemerintah sedang bekerja sama untuk merevisi PP Nomor 99 Tahun 2012, yang mana jika PP itu direvisi bisa membebaskan napi korupsi yang berusia di atas 60 tahun. Azuan Helmi menilai perbuatan Yasona tidak tepat.

    Menurut Pegiat Hukum Tata Negara dan Administrasi Negara di Daerah Istimewa Yogyakarta, Azuan Helmi mengatakan Menteri Hukum dan HAM tidak memandang korupsi sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Penting untuk dipahami bahwa kejahatan korupsi tidak bisa disamakan dengan bentuk kejahatan lainnya. Selain telah merugikan keuangan negara, korupsi juga merusak sistem demokrasi, bahkan dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia. Untuk itu, mempermudah narapidana korupsi untuk terbebas dari masa hukuman bukan merupakan keputusan yang tepat," ujar Azuan yang juga sebagai Ketua Dewan Pembina Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Simpang Kanan (HIPPMASIKA) kepada wartawan.

    Azuan menilai Yasonna memiliki niat untuk mempermudah napi korupsi dan meringankan hukuman mereka. Apalagi, kata dia, saat ini hukuman koruptor telah diringankan.

    Selain itu, alih-alih Yasonna mengusulkan agar napi korupsi bebas. Azuan mengatakan sebaiknya Yasonna fokus ke napi pidana umum seperti kejahatan atau narkoba yang jumlah napinya lebih banyak dari napi korupsi.

    Jumlah narapidana seluruh Indonesia mencapai 248.690 orang dan 4.552 orang diantaranya adalah narapidana korupsi. Artinya narapidana korupsi hanya 1.8 persen dari total narapidana yang ada di lembaga pemasyarakatan. Sehingga akan lebih baik jika pemerintah fokus pada narapidana kejahatan seperti narkoba atau tindak pidana umum lainnya yang memang secara kuantitas jauh lebih banyak dibanding korupsi, kata Azuan.

    Azuan juga menyebut wacana revisi dan membebaskan napi korupsi bukanlah upaya pencegahan Virus Corona. Dia pun menyinggung ruang tahanan napi korupsi justru mewah dan sudah menerapkan social distancing sehingga tidak perlu dibebaskan.

    "Tidak ada kaitannya pembebasan napi korupsi sebagai pencegahan Corona. Hal ini disebabkan karena Lapas Sukamiskin justru memberikan keistimewaan satu ruang sel diisi oleh satu narapidana kasus korupsi, belum lagi ada dua sel yang dirombak menjadi satu yang menjadikan ruangan itu lebih luas lagi, didalamnya juga lengkap ada alat olahraga juga, jadi napi korupsi bisa olahraga juga kan. Justru ini bentuk social distancing yang diterapkan agar mencegah penularan," tutur dia.

    Azuan Helmi juga mengatakan adanya kemungkinan sejumlah napi korupsi bisa bebas dari penjara. Bahkan bisa dikatakan beberapa napi korupsi kelas kakap pun bisa saja masuk daftar orang yang akan dibebaskan dari penjara. Nama-nama napi korupsi tersebut mencuat lantaran usulan dari Yasonna terdapat salah satu syarat bagi napi yang bisa bebas dari penjara adalah berusia di atas 60 tahun. Apabila usulan tersebut disahkan maka napi korupsi seperti mantan Ketua DPR RI, Setya Novanto dan mantan pengacara OC Kaligis pun masuk dalam dafta napi yang dibebaskan, pungkasnya.

    Azuan Helmi juga meminta Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) mengkaji ulang wacana pembebasan koruptor dengan mempertimbangkan revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

    Di mana, dalam revisi PP itu terdapat wacana untuk membebaskan narapidana kasus tindak pidana korupsi yang berusia 60 tahun ke atas dan sudah menjalani 2/3 masa tahanan. Azuan meminta agar revisi PP tersebut dikaji dengan matang terlebih dahulu.

    Menurut Azuan, apabila fokus Kemenkumham terkait pengurangan jumlah narapidana dalam revisi PP Nomor 99 Tahun 2012 untuk mengurangi wabah bahaya Covid-19, semestinya didukung dengan penjelasan yang rinci. Utamanya, kasus apa yang melebihi batas di Lapas ataupun Rutan.

    "Kemenkumham menurut saya semestinya perlu menyampaikan kepada publik secara terbuka sebenarnya napi kejahatan apa yang over kapasitas di Lapas saat ini," ucapnya.

    Sebagai masyarakat kita juga perlu menilai satu kebijakan dari pemerintah yang mana apabila kebijakan itu dinilai tidak layak maka diupayakan untuk dilakukan pengkajian ulang, agar tidak minumbulkan banyak spekulasi terkait kebijakan itu. Nanti malah kesannya Pak Yasona mau memnebaskan kawan atau mempolotisasi kebijakan ini, kan jadi banyak opini, tutup Azuan. 

    Penulis : Andri Subakti
    Editor : Fauzia


    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • Sensus Penduduk Online di Riau Berhasil Daftar 1,31 Juta Penduduk
  • Rahmat Hidayat Calon Presiden BEM STIE Akbar Apresiasi Penanganan Covid-19 di Riau
  • Kabar Baik, 312 Pasien Covid-19 di Sumbar Sembuh
  • Pasca PSBB Berakhir, Pemko Pekanbaru Gesa Perwako Perilaku Hidup Baru
  • Harimau Sumatera Lukai Petani Karet di Bengkalis, Begini Tanggapan BBKSDA Riau
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved