Inhu
Pemkab Inhu | DPRD Inhu
 
+ INDEX BERITA

11:32 - Ketua TP PKK Inhu Lantik P...
10:39 - Masa Kepemimpinan Yopi, Pe...
11:31 - Polres Inhu Launching Apli...
11:27 - Cacat Fungsi Akibat Kecel...
10:45 - Kerja Sama Pemkab Inhu den...
12:23 - Lantik Kasi Pidum Baru, Ka...
10:01 - Hadiri Panen Raya Ubi Racu...
08:38 - Masyarakat Keluhkan Kondis...
19:38 - Peroleh 28.518 Dukungan, d...
11:44 - Apel Siaga Karhutla PT RAU...
17:49 - Sidak PT SSS, DPRD Inhu: K...
12:31 - Lantik 62 Kades Terpilih, ...
13:26 - Milad ke-3 FPI, DPW FPI In...
12:03 - Dua Plt Kadis Dicopot, Ini...
11:46 - Senin Depan, 62 Kades Terp...
10:31 - Dipimpin Bupati, Forkopimd...
12:28 - Pemkab Inhu Gelar Musrenba...
22:09 - PLN Rengat Lakukan Pemadam...
21:03 - Giliran Rengat Barat Gelar...
19:19 - Pemkab Inhu Gelar Musrenba...
 
Angka Perceraian di Inhu Terus Menurun dalam 4 Tahun Terakhir
Senin, 20/01/2020 - 15:06:58 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi
TERKAIT:
 
  • Angka Perceraian di Inhu Terus Menurun dalam 4 Tahun Terakhir
  •  

    RENGAT - Empat tahun terakhir, tingkat perceraian di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu) terus menurun.

    Jika pada tahun 2016 perkara perceraian sebanyak 1.265 perkara, 2017 menjadi 1.246 perkara, 2018 1.195 perkara dan 2019 hanya 820 perkara.

    Dari semua itu, faktor utama terjadinya kasus perceraian itu adalah faktor ekonomi. "Yang paling banyak perkara perceraian datang dari masyarakat sipil," kata Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Rengat, Misbar kepada Gatracom, Selasa (13/1/2020).

    Sementara untuk kelompok Aparatur Sipil Negara (ASN) kata Misbar, pada tahun lalu ada 31 perkara dan 30 sudah dinyatakan putus.

    Lebih jauh Misbar menyebut, tahun lalu, yang paling banyak mengajukan gugat cerai adalah pihak istri; 494 gugatan. Sementara suami yang menggugat cerai hanya 184 perkara.

    "Tidak semua gugatan itu diputus cerai. Sebab sebelum putusan, kedua belah pihak masih dimediasi. "Di tahun lalu, perkara yang dimediasi ada 130 perkara. Namun yang berhasil dimediasi hanya 5 perkara," Misbar merinci.

    Lantas untuk perkara poligami, pada tahun lalu sangat sedikit, hanya 3 perkara. Kecilnya perkara ini tidak terlepas dari sangat ketatnya syarat-syarat untuk berpoligami.

    "Syarat poligami itu antara lain; membikin pernyataan sanggup berlaku adil kepada istri-istrinya. Lalu si istri harus membuat pernyataan siap untuk dimadu. Surat keterangan kepala desa atau kelurahan tentang penghasilan suami juga musti ada. Dari penghasilan itu akan tergambar apakah suami mampu untuk membiayai istri-istrinya atau tidak," katanya. (*)




    Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
    Silakan SMS ke 0813 7176 0777
    via EMAIL: redaksi@halloriau.com
    (mohon dilampirkan data diri Anda)

     
    Berita Lainnya :
  • 11 Hotspot Masih Terpantau di Riau Hari Ini
  • Tersangka Karhutla di Riau Bertambah Jadi 21 Orang
  • MPR Minta Pemerintah RI Lobi Saudi, Khawatir Kebijakan Stop Umrah Berlanjut ke Haji
  • Meningkat, Korban Tewas Akibat Virus Corona hingga Hari Ini Capai 2.858 Orang
  • Ngeri, Kelamin Suami Dipotong Istri karena Malas Bertani
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved