Inhil
Pemkab Inhil | DPRD Inhil
 
 
+ INDEX BERITA

12 Oktober 2020
Mahasiswa di Kabupaten Inhil Demo Tolak UU Cipta Kerja
12 Oktober 2020
ABK KM Corola Indah 2 Terjatuh di Perairan Sungai Indragiri, Korban Belum Ditemukan
12 Oktober 2020
Polres Inhil Kerahkan 270 Personel Amankan Demo Tolak Omnibus Law Hari Ini
07 Oktober 2020
Saat Pandemi Covid-19, Tujuh Desa di Inhil Dapat Manfaat Ekonomi Budidaya Jahe Merah
28 September 2020
Disdukcapil Inhil Buka Layanan Nasi Uduk dan Mak Wo
14 September 2020
Bahas Persiapan PSBK, Bupati Inhil Pimpin Rakor Satgas Covid-19
13 September 2020
Satgas Covid-19 Inhil: 2 Warga Positif Covid-19
10 September 2020
Info Covid-19, 4 Warga Inhil Positif dan 1 Sembuh
08 September 2020
50 Personel Polres Inhil Jalani Tes Swab Covid-19
08 September 2020
Bupati Inhil Harapkan Seleksi JTP Hasil Pejabat Berkompeten dan Berintegritas
06 September 2020
Bupati Inhil dan Istri Tinjau Proses Panen Madu di Kecamatan Gaung
04 September 2020
Warga Inhil Kecewa, PNS dan Perangkat Desa Bisa Jadi Petugas Sensus Penduduk 2020
04 September 2020
Lurah Taga Raja Apresiasi Kinerja Mahasiswa Selama Jalankan KKN
04 September 2020
Satpolair Polres Inhil Sosialisasikan Revolusi Mental di Desa Belaras
02 September 2020
Pandemi Covid-19, Polsek Tanah Putih Tanjung Melawan Monitoring Harga Sembako
02 September 2020
Polres Inhil Cek Penerapan Protokol Kesehatan di Perkantoran
01 September 2020
Pemkab Inhil Rapat Sosialisasi Peraturan Mendagri No 64 Tahun 2020 Secara Virtual
30 Agustus 2020
Umur 23 Tahun, Polisi ini Jadi Kapolsek Termuda di Inhil
27 Agustus 2020
Ini Kata Polisi dan BPJS Soal Penemuan Kartu BPJS JKN-KIS di Tong Sampah Tembilahan Beberapa Waktu Lalu
27 Agustus 2020
Veteran di Inhil Meninggal Dunia, Dimakamkan di Makam Pahlawan Yudha Bhakti Parit 6 Tembilahan
 
Warga Inhil Kecewa, PNS dan Perangkat Desa Bisa Jadi Petugas Sensus Penduduk 2020
Jumat, 04 September 2020 - 15:36:52 WIB

INHIL- Warga Kecamatan Teluk Belengkong, Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) kecewa dalam tata cara perekrutan petugas sensus penduduk tahun 2020.

Hal tersebut dikatakan Salman Efendi melalui cuitan akun Facebooknya dalam kualifikasi yang dibuat oleh BPS Kabupaten Inhil dimana salah satu poin terkhusus di poin 'G' diutamkan yang bukan pegawai negeri sipil ( PNS) atau diutamakan yang belum memiliki kerja tetap agar lebih fokus dalam bekerja.

"Tapi di lapangan yang terjadi malah yang memiliki pekerjaan tetap, lebih parah lagi menurut saya perangkat desa yang rangkap jabatan, melanggar sumpah jabatan, karena dalam peraturan  tentang perangkat desa yang dikeluarkan oleh Kemendagri tahun 2016 kalau tak salah boleh dicek kembali, ada 12 poin yang perangkat desa tak boleh dilanggar dan apabila melanggar maka perangkat itu sendiri melanggar sumpah jabatan ya, salah satu ya rangkap jabatan," jelas Salman.

Salman juga menilai dalam perekrutan petugas sensus penduduk banyak mitra BPS yang bisa diambil seperti PKK, Karang Taruna dan lainnya. Dan Salman menegaskan penunjukan perangkat desa menjadi petugas sensus juga bukan mitra secara terstruktur dalam arutan kemitraan BPS.

"Kan banyak mitra BPS yang lain, seperti PKK, Karang Taruna dan yang lain-lain, dan perangkat desa bukan mitra secara terstruktur dalam arutan kemitraan BPS. Apalagi perangkat desa ini menjadi dua tanggung jawab yang sama-sama terikat karena tertuang dalam kontrak kerja dan sumpah jabatan, ini kan bahaya dan melenceng," tegasnya.

Salman juga menuturkan rasa kekecewaannya terhadap Plt Camat Belengkong dan Kepala Desa Saka Rotan karena ia menduga adanya pemberian rekomendasi terhadap petugas yang terpilih melalui surat yang telah ditandatangani oleh Plt Camat Belengkong dan Kepala Desa Saka Rotan.

"Terlebih juga saya kecewa dengan sikap kecamatan terutama kepada Plt Camat Belengkong dan Kepala Dsa Saka Rotan, Suparno, S. PKP (camat) Abunain (kepala desa) kecewa mereka memberikan rekomendasi yang ditandatangi camat dan kepala desa dalam salah satu persyaratan, kan masih banyak yang menganggur, toh dikasih tau kepada masyarakat umum di desa itu, bukan diam-diam malah anak buah yang dipilih. Seharusnya Camat dan Kades ini khawatir tentu anak buahnya menjadi terbagi kerja karena terikat dalam dua bidang pekerjaan, satu ya staf kecamatan dan perangkat desa satu ya di petugas sensus," jelasnya.

Salman juga menyenggol Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD) meminta untuk turun melihat permasalahan ini.

"Makanya saya juga minta DPMD turun mengurusi hal ini, sedangkan fokus di perangkat desa saja kadang ada kerjaan yang terbengkalai, seperi laporan desa akhir tahun, keterlambatan penyusunan RK Pemdes ini kan makin menjadi citra buruk untuk kinerja perangkat desa, tolong lah kepada Kadis PMD tertibkan hal-hal yang begini," ungkapnya.

Sementara itu, Plt Camat Teluk Belengkong, Suparno saat dikonfirmasi mengenai adanya tanda tangan untuk merekomendasikan anggotanya untuk menjadi petugas sensus penduduk tahun 2020 dengan tegas ia membantahnya. Suparno mengatakan jika perekrutan petugas sensus penduduk tahun 2020 tidak ada sama sekali campur tangannya dalam hal tersebut.

"Itu daftarnya lewat online, kita tak tau soal tersebut dan saya juga tidak ada menandatangani rekomendasi yang dimaksud, jadi saya keras mempertahankan diri karena memang tidak ada melakukan kok," tegas Plt Camat ini, Kamis (3/9/2020).

Secara terpisah Kepala Desa Saka Rootan, Abu Naim saat dihubungi melalui selulernya menyebutkan tidak ada ikut campur dalam hal perekrutan petugas sensus penduduk tahun 2020.  

Abu Naim menjelaskan, yang ia tau jika petugas di desanya sudah ditentukan oleh pihak BPS berdasarkan dengan pengalaman orang yang ditunjuk tersebut karena sudah pernah menjadi petugas sensus sebelumnya.

"Saya tidak tau tentang perekrutan petugas sensus penduduk, di desa kami langsung saja ada nama petugas yang ditunjuk oleh kabupaten karena berdasarkan pengalaman katanya, jadi petugas itu orang-orang lama," jelas Kades Saka Rotan, Kamis (3/9/2020).

Mengenai petugas sensus penduduk di desa Saka Rotan, Abu Naim mengakui jika stafnya memang ditunjuk menjadi petugas namun itu semua berdasarkan dari

"Betul staf desa menjadi petugas. Mereka pernah ikut menjadi petugas sensus ekonomi nah di sini mereka menjadi mitra BPS kabupaten dan mereka juga mendaftar lewat online," tukasnya.

Mengenai staf desa menjadi petugas sensus penduduk, Plt Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Budi N Pamungkas tidak mempermasalahkan hal tersebut, dan ia katakan selagi sifatnya adalah pekerjaan dari pemerintah sah-sah saja dilakukan oleh staf desa.

"Tidak jadi masalah staf desa menjadi petugas sensus penduduk karena ini juga masih dalam program pemerintah, terlebih ada surat resmi, tentu pihak BPS lebih mengetahui dalam hal ini," imbuh Budi, Kamis (3/9/2020).

BPS Inhil jelaskan Metode Rekrut Petugas Sensus di Lapangan, Sensus Penduduk tahun 2020 memiliki perbedaan pada pelaksanaan sensus sebelum-sebelumnya karena tahun ini suasana Pandemi Covid-19 untuk itu pihak Badan Pusat Statistik (BPS) Inhil tidak membuka open rekrutmen petugas.

Badan Pusat Statistik (BPS) Inhil Kasi Statistik Sosial, Rabiah menjelaskan meskipun pihaknya tidak melakukan perekrutan petugas sensus penduduk namun pelaksanaan sensus tetap dilakukan dengan cara menyurati pihak desa atau kelurahan untuk melakukan perekrutan petugas dari bawah, dan BPS hanya sebagai koordinasi setelah adanya ditunjuk menjadi petugas dari Desa atau Kelurahan.

"Kami tidak melakukan open rekrutmen petugas sensus penduduk karena sensus penduduk kali ini agak susah dan berbeda dari sebelumnya karena metodenya yang berbeda. Jadi kami memilih dari mitra yang biasa membantu BPS dalam sensus atau survey," kata Rabiah saat dikonfirmasi di ruang kerjanya.

"Dalam rekrut petugas sensus, kami menyurati Kepala Desa atau Lurah. Jadi kami hanya berkoordinasi dengan pihak desa atau lurah siapa yang ditunjuk untuk menjadi petugas sensus dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan," ucapnya.

Untuk petugas sensus penduduk, Rubiah menjelaskan BPS Kabupaten Inhil menerima dari penanggung jawab kecamatan. "Kami koordinasi ke pihak desa untuk menunjuk orang bukan open rekrutmen petugas sensus karena pengalaman kami sebelumnya, ada yang tidak menyelesaikan pekerjaan sensus penduduk jadi kalau kita koordinasi dengan Kepala Desa, kami yakin Kepala Desa menunjuk orang yang kompeten," katanya.

Selain tidak melakukan perekrutan petugas, kata Rabiah, BPS Inhil juga tidak ada melakukan pelatihan secara tatap muka seperti pelaksanaan sensus penduduk sebelumnya.

"Di tahun 2020 ini BPS Kabupaten Inhil tidak ada melakukan pembelajaran atau pelatihan petugas sensus secara tatap muka, adanya pembelajaran secara mandiri. Jadi pembelajaran mandiri itu bagi yang belum terbiasa dengan konsep-konsep BPS terkait pencacahan sensus penduduk agak sulit, oleh karena itu yang kami utamakan petugas sensus tersebut mitra BPS," paparnya.

Rubiah juga menjawab terkait permasalahan petugas sensus yang ada di Teluk Belengkong, yang diduga ada perekrutan secara rangkap jabatan, dalam keterangannya ia mengatakan petugas tersebut merupakan mitra BPS.

"Artinya kalaupun mereka tidak ditunjuk oleh Kepala Desa atas penunjukan BPS Inhil mereka bisa ikut. Karena mereka bertiga sudah sering mengikuti survey sensus penduduk," katanya.

"Perangkat desa memang mempunyai jam kerja kantor tapi itu bukan poin keharusan atau mutlak hanya saja yang diutamakan. Begitu juga dengan Koseka Kecamatan, tidak masalah staf kecamatan karena itu BPS Kabupaten Inhil yang menentukan karena dia mitra BPS yang rutin membantu kegiatan BPS," jelasnya.

Terkait poin 'G' yang tercantum pada surat lamaran petugas sensus yang berbunyi, "Petugas diutamakan mereka yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau yang diutamakan tidak memiliki pekerjaan tetap agar dapat fokus melaksanakan kegiatan sensus sesuai yang tertuang dalam  kontrak kerja", Rubiah kembali memaparkan bahwa poin 'g' tersebut bukan menjadi syarat mutlak untuk menjadi petugas sensus sedangkan perangkat desa sebagian besar merupakan mitra BPS sehingga mereka haknya lebih diutamakan.

"Bunyi poin 'g' tersebut memang diutamakan yang tidak PNS dan tidak memiliki pekerjaan tetap tapi itu bukan menjadi syarat mutlak untuk menjadi petugas sensus sedangkan perangkat desa sebagian besar merupakan mitra BPS sehingga mereka haknya lebih diutamakan karena perangkat desa lebih tau metode pencacahan sensus BPS tersebut," ungkap Rubiah.

Yang menjadi poin utama untuk menjadi petugas sensus penduduk, lanjut Rubiah,  adalah Mitra BPS dan mengenai persepsi rangkap jabatan dalam hal ini bukan rangkap jabatan karena sensus penduduk merupakan tugas dari pemerintah.

"Mitra BPS itu menjadi poin utama. Kalau dibilang rangkap jabatan, itu bukan termasuk rangkap jabatan karena sensus penduduk ini merupakan tugas dari pemerintahan juga. Rangkap jabatan itu seperti kepala sekolah menjadi petugas sensus. Andaikan mitra BPS tersebut merupakan PNS, dia juga bisa menjadi petugas sensus hanya saja honornya yang berbeda karena ada potongan pajak. Dan hal itu tidak melanggar hukum," imbuhnya.

Penulis : Yendra
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Sepekan ke Depan Harga TBS di Riau Naik Menjadi Rp2.122,77/Kg
  • Legislatif Sorot Kinerja Kadiskes Pekanbaru yang Tak Kunjung Bekerja Pasca Dilantik
  • Data Corona di Indonesia Hari Ini: Total Positif 368.842 Orang
  • Cawalkot di Dumai Ditetapkan Tersangka Tindak Pidana Pilkada
  • 9.000 Bank Layani Penukaran Uang Baru Rp75.000, Buruan Tukar!
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved