Inhil
Pemkab Inhil | DPRD Inhil
 
 
+ INDEX BERITA

19/02/2020
Warga Inhil Diserang Buaya saat Hendak Mandi di Sungai, Kakinya Luka Parah
15/02/2020
Dipusatkan di Desa Nyiur Permai, Bupati Inhil Resmikan Program DMJ Plus Terintegrasi Keritang
14/02/2020
PD BPR Gemilang MoU dengan Kejaksaan Negeri Tembilahan
14/02/2020
Pejabat Eselon III Pemkab Inhil Dilantik, Berikut Daftar Namanya
13/02/2020
Debit Air Sungai Indragiri Naik, Polres Inhil Imbau Pengguna Jalan Waspada
13/02/2020
Kebakaran Lahan Seluas 3 Hektare di Inhil Diduga Masuk Kawasan Konsesi PT IGJA
12/02/2020
Disdukcapil Inhil Canangkan Buka Layanan di Kecamatan
09/02/2020
Satu Rumah di Inhil Hangus Terbakar, Penyebabnya Belum Diketahui
08/02/2020
Bupati Inhil Lantik dan Kukuhkan Pejabat Eselon II, Berikut Nama-Namanya
06/02/2020
Pemda Inhil Akan Data Ulang Masyarakat Miskin Peserta PBI dari APBD
06/02/2020
Disperakim Inhil Susun Berita Acara Proyek Sumur Bor Senilai Rp 10,8 Miliar
05/02/2020
Pemerintah Kabupaten Inhil Kedatangan Tamu dari Mahkamah Agung RI
04/02/2020
Tokoh Masyarakat Inhil Minta Imigrasi Tembilahan Perketat Keberadaan WNA
04/02/2020
Jadi Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil, Ini Besarnya Gaji yang Diterima
04/02/2020
Jembatan Sungai Piring di Dapil Ketua DPRD Inhil Memprihatinkan
01/02/2020
Warga Concong Ditemukan Tinggal Tulang, Diduga Dimakan Biawak
01/02/2020
Guru di Inhil Lihat Dua Ekor Harimau Sumatera, Begini Ceritanya
01/02/2020
Seorang Guru di Inhil Lihat Dua Ekor Harimau Sumatra Perbatasan Lahang dan PT Surya Dumai
31/01/2020
7000 Bibit Ikan Lele Dilepas di Kerambang Apung Kodim 0314 Inhil
31/01/2020
Warga Diterkam Harimau di Inhil, BBKSDA Riau Imbau Masyarakat Tetap Waspada
 
Bea Cukai Tembilahan Berhasil Dorong 2 Perusahaan Terima Sertifikat AEO
Kamis, 19/12/2019 - 14:35:38 WIB
Bea Cukai Tembilahan dengan Prusahaan yang mendapatkan AEO.
Bea Cukai Tembilahan dengan Prusahaan yang mendapatkan AEO.
TERKAIT:

INHIL- Bea Cukai (BC) Tembilahan berhasil mendorong 2 Perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) untuk menerima sertifikat Authorized Economic Operator (AEO) pertama di Remote Area Indonesia.

Dua perusahaan tersebut adalah, PT Pulau Sambu Guntung (PSG) dan PT Riau Sakti United Plantations (RSUP) yang menerima sertifikat AEO dan Surat Keputusan Direktur Jenderal Bea dan Cukai tentang Pengakuan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (AEO).

Sertifikat diberikan langsung oleh Direktur Teknis Kepabeanan, R Fadjar Donny Tjahjadi di Kantor Pusat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Kamis (19/12/2019).

Kepala Kantor Bea Cukai Tembilahan, Anton Martin menyebutkan keuntungan yang didapatkan perusahaan anggota AEO selain intangible benefit, perusahaan AEO akan diakui di seluruh dunia sebagai perusahaan yang safe dan secure, serta sebagai mitra bisnis yang patuh dan taat dalam perdagangan internasional.

Anton Martin menjelaskan, penerima sertifikat AEO ini merupakan perusahaan yang dinilai baik oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang diharapkan mampu meningkatkan competitiveness dari produk-produk Indonesia serta menjadi bagian dari international trade untuk kepentingan pertumbuhan ekonomi ke depannya.

“Fasilitas ini diharapkan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional karena murahnya biaya logistik. Reputasi sebagai Indonesia Trusted Partner juga diharapkan menunjang daya saing produk ekspor Indonesia di dunia internasional,” jelas Anton Martin melalui keterangan tertulisnya kepada Tribun Pekanbaru.

Menurutnya, kontribusi PT PSG dan PT RSUP yang tergabung dalam Sambu Group ini terhadap perekonomian cukup signifikan, karena melakukan ekspor lebih dari 80 negara senilai USD 222,9 Juta pada tahun 2018 dan mempekerjakan lebih 21.000 tenaga kerja serta mengolah rata-rata 5 juta butir kelapa per hari dengan komposisi lebih dari 90% pengadaan bahan baku dari petani lokal.

Sehingga kondisi ini diharapkan menciptakan momentum pertumbuhan ekonomi terutama di luar Pulau Jawa.

“Investasi bisa semakin meningkat dengan memanfaatkan potensi daerah yang bisa dikembangkan agar terjadi pemerataan dan pembangunan dari wilayah pinggiran seperti halnya di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai negeri hamparan kelapa dunia,” jelas pria yang akrab disapa Anton ini.

Anton menambahkan, program AEO bukan hanya milik satu instansi pemerintah, namun diharapkan akan ada sinergi yang muncul dengan instansi pemerintah lain yang terkait dengan kegiatan ekspor, impor dan rantai pasokan logistik barang. 

Menurut Anton, terwujudnya sinergi antar instansi pemerintah dan partnership dengan pengguna usaha melalui program AEO, tentu akan memiliki kontribusi positif bagi pertumbuhan ekonomi.

“Terbentuknya single risk management antara DJBC dengan instansi pemerintah lainnya an menjadi leverage bagi kemajuan bangsa dan negara,” pungkasnya.

Untuk diketahui, fasilitas AEO berupa simplikasi prosedur kepabeanan melalui program partnership ini menyasar para pelaku usaha yang memiliki kualitas baik merupakan inisiatif dari World Customs Organization (WCO).

Dilatarbelakangi oleh peristiwa terorisme (9/11/2001) di Amerika Serikat dengan tujuan mengamankan rantai pasokan logistik dalam perdagangan internasional, memberikan kepastian, keamanan, dan kenyamanan para pelaku usaha dalam menjalankan usahanya.

Program ini telah disepakati, diakui dan diimplementasikan oleh sekitar 160 negara di dunia, salah satunya Indonesia. Pada tahun 2005, Indonesia telah menandatangani letter of intent WCO SAFE FOS untuk implementasi AEO di Indonesia. 

Menindaklanjuti ini Presiden menerbitkan Inpres Nomor 1 tahun 2010 yang menginstruksikan implementasi AEO dan teknologi informasi untuk mendukung iklim investasi.

Penulis  : Yendra 
Editor : Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Bupati Irwan Terima SK Perhutanan Sosial Kabupaten Kepulauan Meranti dari Presiden Jokowi
  • Nyetir Sambil Nonton Film Porno di HP, Berujung Kecelakaan Renggut Tiga Nyawa
  • Ratusan Pelajar SMPN di Selaman Hanyut Terseret Arus saat Susuri Sungai
  • Gara-gara Warganya Ditangkap, Masyarakat Desa di Meranti Ini Tak Mau Bantu Padamkan Karhutla
  • Dicurhati Masyarakat, Presiden Jokowi Perintahkan Gubri dan Kapolda Riau Selesaikan Sengketa Lahan Gondai
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved