Inhil
Pemkab Inhil | DPRD Inhil
 
 
+ INDEX BERITA

01 Juni 2020
Bupati Inhil Resmikan Tim Terpadu Penegakan Disiplin Masyarakat Produktif Aman Covid-19
01 Juni 2020
New Normal di Inhil; Tempat Hiburan, Pesta dan Keramaian Tetap Dilarang
31 Mei 2020
Pengerjaan Ruas Jalan Kuala Keritang Tunggu Eksekusi
30 Mei 2020
Dandim 0314/Inhil Pimpin Rakor dan Sosialisasi Persiapan Sambut Era New Normal
29 Mei 2020
Data Grafis Pasien Covid-19 Inhil Terus Turun
28 Mei 2020
Warga Sungai Beringin Tembilahan Gotong Royong Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni
26 Mei 2020
Pasca Libur Idul Fitri, Bupati Sapa Camat Se-Inhil
24 Mei 2020
Bupati Inhil Apresiasi PLN Usai 5 Desa Dapat Program Desa Berlistrik
23 Mei 2020
Yang Keempat Pasien Covid-19 Inhil Dinyatakan Sembuh
22 Mei 2020
Anak Umur 13 Tahun di Inhil Dinyatakan Sembuh dari Virus Corona
22 Mei 2020
Kembali Hari Ini Satu Pasien Positif Covid-19 Inhil Dinyatakan Sembuh
20 Mei 2020
Kapolres Inhil Kawal Penyaluran BST Tahap Pertama Hingga Dini Hari
20 Mei 2020
Covid-19; Pemkab Inhil Tidak Fasilitasi Shalat Id di Lapangan
20 Mei 2020
Bupati Inhil Launching BST Tahap Pertama
17 Mei 2020
Dua Pasien Positif Covid-19 Inhil Dinyatakan Sembuh
17 Mei 2020
STIFAR Riau Kembali Adakan Kegiatan Bakti Sosial
15 Mei 2020
Seorang Warga Pulau Burung Pasien Baru Corona, Total Jadi 11 Kasus di Inhil
15 Mei 2020
Bupati Inhil Pastikan Check Point di Wilayah Perbatasan Berjalan Sesuai Aturan
15 Mei 2020
TP PKK Inhil Salurkan Bantuan Sembako Bagi Kaum Duafa dan Masyarakat Terdampak Covid-19
14 Mei 2020
Bupati Inhil Harapkan Peran Pemuka Agama Dalam Sosialisasi Seputar Covid-19
 
Wabup Inhil Tekankan Camat dan Kades Salurkan BPNT Tepat Sasaran
Jumat, 26 Juli 2019 - 16:18:25 WIB
Wabup Inhil saat memberikan kata sambutan.
Wabup Inhil saat memberikan kata sambutan.
TERKAIT:

INHIL - Wakil Bupati Kabupaten Inhil H Syamsuddin Uti menekankan kepada para Camat dan Kepala Desa se-Kabupaten Inhil untuk menyalurkan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) dengan tepat sasaran.

Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Kabupaten Inhil, H Syamsuddin Uti pada pembukaan kegiatan Sosialisasi Bantuan Pangan Non Tunai di Wilayah Perluasan Tahap II Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Inhil, Jumat (26/7/2019) di salah satu hotel yang berada di wilayah Tembilahan.

Menurut Wakil Bupati, selama ini bantuan sosial yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM banyak yang tidak tepat sasaran. Dari total 28.124 KPM, Wakil Bupati meyakini masih terdapat warga yang seharusnya tidak layak menerima bantuan sosial dalam bentuk Bansos Beras Sejahtera.

"Inilah yang kita tunggu-tunggu. Selama ini, penerima itu tidak sesuai dengan angka yang sebenarnya. Saya sering ingatkan Kepala Dinas, Camat dan Kepala Desa agar tidak main-main. Ini instruksi Presiden yang ditindaklanjuti melalui Kementerian Sosial," pungkas Wakil Bupati.

Wakil Bupati mengungkapkan, fakta memprihatinkan yang sering kali ditemui di lapangan adalah bahwa warga yang semestinya layak menerima bantuan, justru tidak mendapatkan bantuan tersebut.

"Warga yang tidak layak menerima, ternyata masih sebagai penerima bansos dalam bentuk bansos beras sejahtera. Sebaliknya,  warga masyarakat miskin yang seharusnya layak menerima bansos rastra atau beras sejahtera, ternyata belum termasuk didalam jumlah penerima 28.124 KPM. Hal ini adalah kesalahan yang disebut sebagai exclusion error," papar Wakil Bupati.

Dalam perjalanannya pelaksanaan penyaluran bansos rastra sebelum tahun 2017, sering terjadi adanya beban kpm membayar biaya tebus dalam mendapatkan bansos rastra tersebut.

"Biaya tebus adalah biaya yang dikeluarkan membayar harga beras yang murah ditambah biaya transportasi angkutan. Namun semenjak tahun 2017 biaya tebus sudah tidak dibenarkan lagi terbeban ke pada kpm," jelas Wakil Bupati.

Perkembangan selanjutnya, cara penyaluran bansos rastra akan dilakukan dalam bentuk non tunai atau yang dikenal bantuan pangan non tunai (BPNT).

Berkenaan dengan penyaluran bantuan pangan non tunai, Wakil Bupati mengungkapkan, hal tersebut dilaksanakan berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2011 tentang penanganan fakir miskin yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 63 tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial secara non tunai.

"Indragiri hilir sudah ditetapkan dalam perluasan tahap II pelaksanaan BPNT pada bulan agustus 2019. Penyaluran bantuan sosial secara non tunai secara bertahap telah terlaksana semakin baik, tidak terkecuali pelaksanaan di Kabupaten Indragiri Hilir," kata Wakil Bupati.

Hadir dalam pembukaan sosialisasi ini, Wadir Binmas Polda Riau, AKBP Imam Saputra, Wakapolres Inhil, Kompol Rusdel Firdaus, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Inhil, perwakilan Kepala BRI Kanwil Provinsi Riau, Kepala BRI Cabang Tembilahan, Camat dan Kapolsek se-Kabupaten Inhil, serta Bhabinkamtibmas se-Kabupaten Inhil.

Wadir Binmas Polda Riau, AKBP Imam Saputra menuturkan, keterlibatan Polri dalam penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai adalah dalam rangka pendampingan yang disepakati pada Nota Kesepahaman antara Kapolri dengan Menteri Sosial.

"Pendampingan dari Polri dilakukan mulai dari pendataan, sosialisasi, distribusi dan penegakan hukum. Kami berkewajiban menjalankan apa yang telah menjadi kesepakatan itu," tukasnya kepada awak media usai pembukaan.

Imam Saputra mengaku, pendampingan yang dilaksanakan oleh Polri bukan merupakan suatu hal yang mudah karena menyangkut bidang tugas lain yang mesti dikelola. Untuk itu, katanya, diperlukan sinergi antara Polri dan Kementerian Sosial serta Dinas Sosial di Kabupaten / Kota.

"Ada konsep untuk kita bekerjasama. Kerjasama akan memberikan rasa tanggung jawab moril supaya dalam penyaluran bantuan dapat tepat sasaran, tepat waktunya, tepat kuantitas dan tepat kualitasnya," pungkas Imam Saputra.

Polri, dikatakan Imam Saputra, sangat mendukung program BPNT. Sebab, menurutnya, program BPNT akan memudahkan fakir miskin dalam memperoleh bantuan melalui e-warung.

"Sekarang Bulog. Beras dari Bulog akan didistribusikan ke e-warung, inilah yang perlu diamankan, didampingi supaya beras sesuai dengan kualitas dan kuantitasnya. Polisi tugasnya mengamankan itu, melakukan pendampingan. Kita mendorong, kita sebagai katalisator, kita sebagai mediator," tutur Imam Saputra. (Adv)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • Saat Bercinta, Ternyata Ini Lho yang Dipikirkan Wanita
  • Alhamdulillah, Sudah 272 Warga Sumbar Sembuh dari Covid-19
  • Bupati Sukiman Salurkan Bantuan Sembako kepada Warga Terdampak Covid-19 di 2 Kecamatan
  • Peduli Masyarakat Terdampak Pandemi, XL Axiata Bagikan Sembako di Padang
  • Alhamdulillah, Pasien Covid-19 di Pekanbaru Sembuh Semua, Ini Pesan TAF Buat Tenaga Medis dan Pemko
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved