Inhil
Pemkab Inhil | DPRD Inhil
 
 
+ INDEX BERITA

15/02/2020
Dipusatkan di Desa Nyiur Permai, Bupati Inhil Resmikan Program DMJ Plus Terintegrasi Keritang
14/02/2020
PD BPR Gemilang MoU dengan Kejaksaan Negeri Tembilahan
14/02/2020
Pejabat Eselon III Pemkab Inhil Dilantik, Berikut Daftar Namanya
13/02/2020
Debit Air Sungai Indragiri Naik, Polres Inhil Imbau Pengguna Jalan Waspada
13/02/2020
Kebakaran Lahan Seluas 3 Hektare di Inhil Diduga Masuk Kawasan Konsesi PT IGJA
12/02/2020
Disdukcapil Inhil Canangkan Buka Layanan di Kecamatan
09/02/2020
Satu Rumah di Inhil Hangus Terbakar, Penyebabnya Belum Diketahui
08/02/2020
Bupati Inhil Lantik dan Kukuhkan Pejabat Eselon II, Berikut Nama-Namanya
06/02/2020
Pemda Inhil Akan Data Ulang Masyarakat Miskin Peserta PBI dari APBD
06/02/2020
Disperakim Inhil Susun Berita Acara Proyek Sumur Bor Senilai Rp 10,8 Miliar
05/02/2020
Pemerintah Kabupaten Inhil Kedatangan Tamu dari Mahkamah Agung RI
04/02/2020
Tokoh Masyarakat Inhil Minta Imigrasi Tembilahan Perketat Keberadaan WNA
04/02/2020
Jadi Ketua, Wakil dan Anggota DPRD Inhil, Ini Besarnya Gaji yang Diterima
04/02/2020
Jembatan Sungai Piring di Dapil Ketua DPRD Inhil Memprihatinkan
01/02/2020
Warga Concong Ditemukan Tinggal Tulang, Diduga Dimakan Biawak
01/02/2020
Guru di Inhil Lihat Dua Ekor Harimau Sumatera, Begini Ceritanya
01/02/2020
Seorang Guru di Inhil Lihat Dua Ekor Harimau Sumatra Perbatasan Lahang dan PT Surya Dumai
31/01/2020
7000 Bibit Ikan Lele Dilepas di Kerambang Apung Kodim 0314 Inhil
31/01/2020
Warga Diterkam Harimau di Inhil, BBKSDA Riau Imbau Masyarakat Tetap Waspada
30/01/2020
Kakek di Inhil Hampir Satu Bulan Hilang, Tim Basarnas Pekanbaru Turun Cari Korban
 
Prinsip Swakelola Pengadaan Barang dan Jasa di Desa
Minggu, 02/12/2018 - 13:05:36 WIB

Oleh : Yudi Perdana Sikumbang

Pengadaan barang dan jasa adalah salahsatu kebutuhan yang secara rutin dianggarkan, tidak terkecuali di pedesaan, dapat menggunakan dana desa. 

Sekarang ini, sesuai dengan semangat kemandirian desa bahkan dicam-kan Presiden Republik Indonesia ini, desa harus berusaha keras menciptakan sistem swakelola sehingga uang yang ada di desa tidak perlu terhambur keluar sepanjang desa bisa memenuhi segala kebutuhannya. 

Bagaimana dengan Pengadaan barang dan jasa, bisakah dilakukan secara swakelola.

Swakelola menurut KBBI atau kamus besar bahasa indonesia adalah "Pengelolaan Sendiri" jadi dalam arti kata jika dikelola sendiri tentu harus dengan semangat mandiri.

Pengadaan barang dan jasa di desa idealnya lebih baik dilakukan dengan swakelola, karena dapat meciptakan kemandirian suatu desa yang mana dengan memaksimalkan sumber daya setempat, sumberdaya setempat apakah itu kaitannya masyarakat setempat ataupun usaha-usaha setempat melalui Bumdes atau aset-aset desa setempat dengan semangat gotong royong, misalkan sebagai contoh  segala yang dibutuhkan dalam suatu proyek itu harus mengutamakan kemampuan desa. 

Misalkan jika desa memiliki toko bangunan, maka kebutuhan material bangunan harus membeli dari toko itu, apalagi jika toko itu toko milik BUMDes yang mana notabene nya adalah milik desa misalnya.

Demikian juga tenaga kerja dalam proyek itu, semaksimal mungkin harus memanfaatkan tenaga kerja dari desa setempat karena hal itu berarti bakal membuka peluang pekerjaan bagi warga desa. Karena  salahsatu target dana desa adalah membuka peluang kerja sebesar-besarnya bagi warga desa. Bukan memperkaya oknum aparatur desa. 

Namun jika tidak memungkinkan dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat setempat dalam arti kata desa tidak mempunyai SDM yang memadai bisa sasa dengan melimpahkan dengan Penyedia untuk menjawab kebutuhan itu semua, karena swakelola adalah dengan mengharapkan SDM dari desasetempat yang mana dikelola sendiri oleh desa tersebut  yang mana dapat dilakukan secara keseluruhan mapun sebagian dengan swakelola tadi tergantung kemampuan, Pengadaan barang dan jasa tersebut dilakukan oleh penyedia yang dianggap mampu, baik seluruhnya atau sebagian dari swakelola itu.

Lebih jauh, swakelola adalah pekerjaan yang dikelola sendiri bukan pekerjaan yang dikerjakan sendiri, Pekerjaan yang dilaksanakan secara swakelola, bukan hanya sekedar kasih uang ke warga/Kelompok warga tersebut lalu pekerjaan dilaksanakan, makna pemberdayaan masyarakat desa diartikan dengan bagi-bagi pekerjaan untuk dikerjakan masyarakat dan mendapatkan hasil (upah), hasil akhir pekerjaan tidak dipedulikan dan tanpa mengikuti prosedur/tahapan swakelola sebagai mana yang diamanatkan dalam Perka 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang Jasa Pemerintah di Desa.

Adapun prinsip-prinsip Pengadaan Barang dan Jasa yang ada didalam Swakelola antara lain adalah sebagai berikut, Akuntabel, Efektif, Efisien, Transparan, Pemberdayaan masyarakat, Gotong royong.

Adapun yang menjadi pelaksana swakelola adalah tim Pengelola Kegiatan (TPK) yang mana TPK sendiri ditetapkan oleh Kepala desa melalui surat keputusannya.

Adapun susunan tersebut terdiri dari, Ketua dan anggota Ketua, wakil dan Anggota Ketua, wakil, sekretaris dan Anggota Atau lainnya.

Dan unsur lain yang dapat terlibat maupun dilibatkan Terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan lembaga kemasyarakatan desa, seperti Kepala Desa, Kepala Urusan, dan masyarakat. Sekretaris, Kepala Urusan, dan masyarakat Kepala Urusan, tetua adat, lembaga kemasyarakatan, dan masyarakat 
Atau lainnya. 

Namun demikian susunan maupun unsurnya harap disesuaikan dengan kapasitas (jumlah) dan kapabilitas SDM serta anggaran (APBDes) yang dimiliki masing-masing desa.

Untuk lebih memahami tata cara pengadaan barang di Desa bisa dilihat pada Perka No, 13 Tahun 2013 dan Perka No. 22 Tahun 2015, karena jika kita simpulkan prinsip pemberdayaan pengadaan barang dan jasa di desa melalui swakelola adalah dengan melibatkan SDM yang ada didesa tersebut apakah itu dari pekerja sampai material bahan-bahan yang ada didesa, dengan kata lain dalam semangat Pemberdayaan masyarakat yang ada didesa. (*)

Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

 
Berita Lainnya :
  • 27 Ton Daging Beku Impor Stanby di Bulog Riau
  • Draf RUU Ketahanan Keluarga: Cuti Melahirkan Jadi 6 Bulan!
  • Gedung DPRD Riau Akan Dibangun Fasilitas Eskalator, Ini Penjelasannya
  • Tiga WNI di Wuhan Gagal Dievakuasi, Bagaimana Kabarnya?
  • Dilanjutkan 2020, Tujuh Proyek di Riau Bisa Dinikmati Masyarakat
  •  
    Komentar Anda :

     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved