JAKARTA - Komisi Yudisial memantau persidangan terhadap terdakwa Bupati nonaktif Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Suparman di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Pemantauan itu khususnya dilakukan terhadap hakim yang memberikan vonis bebas terhadap Suparman.

"KY melalui penghubung yang ada di Riau telah memantau proses persidangan, mulai dari pembuktian hingga putusan kemarin," ujar Juru Bicara KY Farid Wajdi, saat dikonfirmasi, Jumat (24/2/2017).

Menurut Farid, KY akan mempelajari laporan dari penghubung yang ada di daerah terlebih dahulu.

Setelah itu, KY akan memutuskan tahapan selanjutnya, seperti dilakukannya pemeriksaan. (Baca: Divonis Bebas, Suparman Sujud Syukur)

Sesuai aturan internal KY, setiap laporan yang masuk akan diverifikasi dan dikaji.

Jika ditemukan bukti-bukti awal adanya dugaan pelanggaran kode etik, maka akan diteruskan dengan investigasi dan pemeriksaan para pihak, termasuk pelapor, saksi dan terlapor.

Majelis hakim pada Pengadilan Tipikor Pekanbaru membebaskan Bupati nonaktif Rohul, Suparman, dalam sidang putusan, Kamis (23/2/2017).

Suparman dinyatakan tidak terbukti menerima uang atau hadiah dari tersangka lain, yakni mantan Gubernur Riau, Annas Maamun.

Hakim menilai bahwa dakwaan kedua yakni menerima hadiah atau janji tidak terpenuhi dan tidak terbukti pada terdakwa.

Sementara itu tersangka lain, yakni mantan Ketua DRPD Riau, Johar Firdaus, divonis hakim lima tahun 6 bulan. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan jaksa, yakni 6,5 tahun. (Baca: Vonis Bebas Bukan Sebuah Kemenangan, Tapi Keadilan harus Ditegakkan)

Menurut Juru Bicara KPK Febri Diansyah, selesai putusan dibacakan, tim penuntut KPK memastikan akan melakukan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung.
 
"Tentu saja terhadap vonis ini KPK kecewa dan kami akan melakukan upaya hukum lebih lanjut kasasi ke Mahkamah Agung," kata Febri, seperti dilansir kompas.com.

Menurut Febri, KPK melihat ada kejanggalan dalam putusan hakim.

Apalagi, kasus yang menimpa Suparman adalah pengembangan dari beberapa tersangka lain yang telah divonis bersalah oleh hakim.

Selanjutnya, tim jaksa KPK akan memperkuat argumentasi dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan terdakwa dalam upaya hukum kasasi.(*)

BERITA LAINNYA
Heboh 2 Bocah Motoran dari Sampang ke Semarang, Ini Alasan Minimal Dapat SIM Usia 17 Tahun Ramalan Zodiak Hari ini: Kegelisahan Hilang, Segala Urusan Lancar Hasil Lengkap Liga Inggris: Liverpool Tumbang, Manchester United Perkasa! Atalanta Bentrok Juventus di Final Coppa Italia 2023/2024 Maju kembali Pilkada Siak, Alfedri daftar ke PKB		Akhirnya Hotspot Riau Nihil Pagi Ini Ini Deretan Camilan Sehat Tanpa Khawatir Gemuk SUV 7-Seater Citroën C3 Aircross Resmi Meluncur, Harga di Bawah Rp 300 Juta Hore Libur, Total Ada 9 Hari Tanggal Merah dan Cuti Bersama pada Bulan Mei Pemprov Riau Matangkan Persiapan Event Bangga Buatan Indonesia