www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Kasus Covid-19 Indonesia Naik Lima Kali Lipat dalam 3 Minggu
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Manajemen PTPN V Dilaporkan ke Menteri Erick Thohir
Selasa, 29 November 2021 - 14:16:03 WIB
Ilustrasi
Ilustrasi

PEKANBARU - Sebanyak delapan orang manajemen di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V di Kabupaten Kampar, Riau, disebut terlibat dalam permasalahan petani, perihal dugaan utang fiktif yang digelembungkan dalam membangun kebun sawit petani.

Akibat dari ulah oknum PTPN V tersebut, ratusan petani yang tergabung dalam Koperasi Petani Sawit Makmur (Kopsa M) di Desa Pangkalan Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kampar, menderita selama lebih kurang 18 tahun untuk memperjuangkan hak-haknya atas tanah dan kemitraan yang tidak sehat.

Kuasa hukum Kopsa-M, Disna Riantina, SH, MH mengatakan, delapan nama petinggi PTPN V itu juga sudah diserahkan kepada Menteri BUMN, Erick Thohir saat mendengar keluhan petani pada kunjungannya ke Riau, akhir pekan kemarin.

Menurut Disna, Erick Thohir tidak akan segan-segan menindak oknum pejabat perusahaan BUMN tersebut. "Siapa orangnya, laporkan ke saya?," kata Disna, Minggu (28/11/2021), menirukan ucapan Erick Thohir dalam pertemuan itu.

Dia membeberkan, delapan nama yang dilaporkan itu adalah Marzan Usta (mantan Dir SDM dan Umum), Arif Subhan (Executive Vice President), M Rudi (Manager plasma), Fery Lubis (General Manager), Rony Despar (Askep kebun plasma), Nusirwan (karyawan PTPN V dan Ketua Kopkar Sei pagar), Barus (Asisten kebun Sei Pagar), Risky Athriansyah (karyawan PTPN V).

Dikatakan, imbas yang dirasakan petani tidak hanya utang saja, tetapi sawit yang berproduksi tidak bisa dipanen. Bukan hanya itu, dia menyebutkan bahwa hasil penjualan buah milik petani tidak dibayarkan oleh manajemen PTPN V sebesar Rp3,4 miliar.

Disna menyebutkan, dari penelusurannya, penyebab terjadinya penahanan uang tersebut adalah adanya rapat anggota luar bisa (RALB) yang dilakukan oleh koperasi tandingan Kopsa M.

Legalitas RALB itu, kata dia, dipatahkan pemerintah setempat melalui Dinas Koperasi yang menyebutkan, bahwa hal itu tidak sah karena tanpa dicantumkan ketua, melanggar AD/RT, dan tidak quorum.

Penulis: Bayu
Editor: Satria


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
IlustrasiKasus Covid-19 Indonesia Naik Lima Kali Lipat dalam 3 Minggu
Rika Putra (tengah barisan depan) foto bersama anggota dan pengurus Inkindo Riau.Tiga Calon Bersaing Duduki Kursi Ketua Inkindo Riau
Pelantikan H Jonli sebagai pengawas ketenagakerjaan ahli utama dilingkungan Pemerintah provinsi (Pemprov) Riau, Kamis (20/1/2022).Dilantik Jadi Pengawas Ketenagakerjaan, Jonli Akan Fokus Kawal Hak Pekerja
intArsenal Vs Liverpool: Menang 2-0, The Reds ke Final Piala Liga Inggris
Kepala Eksekutif Pengawas KNB OJK Riswinandi OJK: Masyarakat Harus Paham Sebelum Beli Produk Asuransi
  Mitsubishi FusoPenjualan Mobil Niaga Berjaya pada 2021, Fuso Mendominasi
Ilustrasi7 Keutamaan Salat Sunnah yang Jarang Diketahui
istMajelis Hakim PN Pekanbaru Tegaskan Berwenang Mengadili Gugatan LPPHI
ilustrasiEndus Aroma Praktik Kartel Minyak Goreng, KPPU: Kompak Naiknya
Razia Lapas Teluk Kuantan. Malam Ini Seluruh Kamar di Lapas Teluk Kuantan Digeledah Petugas Gabungan
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Jasa Raharja Riau Kunjungi Metro Riau Group
 
 
 
 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved