PEKANBARU -  Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau menjebloskan mantan Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Mursini ke penjara. Mursini merupakan tersangka dugaan korupsi dana 6 kegiatan di Setdakab Kuansing.

Mursini keluar  dari ruang Gedung Satya Adhi Wicaksana,Kamis (5/8/2021) pukul 16.00 WIb. Mursini keluar dari ruang pemeriksaan dengan mengenakan rompi tahanan warna oranye.

Mursini langsung dimasukkan ke mobil tahanan untuk dibawa ke Rutan Klas I Pekanbaru. Tidak ada kata yang terucap dari mulut Mursini. Dia tidak didampingi kuasa hukum.

'Pada hari ini, penyidik Kejati Riau telah melakukan penahanan terhadap tersangka M bin N di Rutan Pekanbaru. Penahanan selama 20 hari ke depan, sampai tanggal 24 Agustus 2021," ujar Asisten Intelijen Kejati Riau, Raharjo Budi Kisnanto.

Raharjo mengatakan, Mursini melanggar Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, jo pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 KUHP.

Mursini ditahan dengan alasan dua kali mangkir dari panggilan penyidik. "Tersangka M sudah dipanggil tiga kali," kara Raharjo.

Pemanggilan pertama terhadap Mursini dilakukan pada Jumat (30/7/2021). Ketika itu Mursini tidak datang dengan alasan kuasa hukumnya sedang terpapar Covid-19.

Penyidik kembali melakukan panggilan kedua pada Senin (2/8/2021) tapi tetap mangkir. "Penyidik melayangkan panggilan ketiga dan hari ini, memenuhi panggilan dan ditahan di Rutan Pekanbaru," tutur Raharjo.

Raharjo menyebutkan sesuai KUHAP, penyidik tidak mengejar pengakuan tersangka. Namun berdasarkan alat bukti seperti keterangan saksi, surat dan ahli sudah mendukung ada tindak pidana yang dilakukan Mursini. "Kami yakin, nanti bisa dibuktikan di persidangan," ucap Raharjo.

Dengan ditahannya Mursini, selanjutnya  penyidik akan melengkapi berkas perkara tersangka. Setelah berkas lengkap, tersangka akan diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri Kuantan Singingi.

"Secepatnya dilimpahkan ke Kejari Kuansing. Selanjutnya berkas dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Pekanbaru untuk disidangkan," tutur Raharjo.

Mursini ditetapkan sebagai tersangka pada Kamis (22/7/2021. Diai diduga melakukan  tindak pidana korupsi anggaran 6 kegiatan di Setdakab Kuansing di APBD 2017 senilai Rp13.300.650.000.

Enam kegiatan itu meliputi  kegiatan dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat pimpinan/anggota organisasi sosial dan masyarakat dengan anggarannya  sebesar Rp.7.270.000.000.
Kegiatan penerimaan kunjungan kerja pejabat negara/departemen/lembaga pemerintah non departemen/luar negeri Rp1,2 miliar.

Kemudian,  kegiatan Rapat Koordinasi Unsur Muspida dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni  sebesar Rp1.185.600.000.  Kegiatan Rapat Koordinasi Pejabat Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp960 juta.

Kegiatan kunjungan kerja/inpeksi kepala daerah/wakil kepala daerah dalam  sebesar Rp725 juta. Kemudian,  kegiatan penyediaan makanan dan minuman  sebesar Rp1.960.050.000.

Dijelaskan Raharjo,  penetapan tersangka terhadap Mursini berdasarkan fakta persidangan empat tersangka yang sebelumnya di Pengadilan Tipikor Pekanbaru. Kelima tersangka tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum tetap atau inkrah.

Kelima tersangka itu adalah Muharlius selaku Pengguna Anggaran, kasus ini juga menjerat empat terdakwa lain. Mereka adalah  M Saleh yang merupakan Kepala Bagian (Kabag) Umum Setdakab Kuansing selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada 6 kegiatan itu.

Verdy Ananta selaku Bendahara Pengeluaran Rutin Setdakab Kuansing, Hetty Herlina sebagai mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing yang menjabat Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), dan Yuhendrizal selaku Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing dan PPTK  kegiatan rutin makanan dan minuman tahun 2017.

Tindak pidana korupsi dilakukan Mursini dengan modus menerbitkan SK No KPTS 44/II/2017 tanggal 22 Februari 2017 tentang penunjukan pejabat PA, Kuasa PA , Pemeriksa Barang, Bendahara Pembantu dan Bendahara Pengeluaran dana lainnya.

Mursini memerintah  Muharlius dan M Saleh dengan nominal berbeda. "Akibat perbuatan tersangka M bin N merugikan negara  Rp5.876.038.606. Ini sudah termuat dalam putusan M Saleh," ungkap Raharjo.

Penulis: Linda Novia

Editor: Satria

BERITA LAINNYA
Iduladha 1445 H, Kebutuhan Hewan Kurban di Pekanbaru Meningkat 2,5 Persen Pekanbaru Menanti Sosok Pj Walikota Baru: Muflihun, Indra Pomi atau Hambali Nanda? PLTA Buka Pintu Air 1,5 Meter, Pj Bupati Kampar Imbau Warga Waspada Banjir BRK Syariah Tingkatkan Eksistensi di Jakarta dalam Jemputan Majelis Silaturahmi Gubri Pemprov Riau Tingkatkan Pengelolaan Kelapa Sawit Berkelanjutan		Melintas di Jalan Riau Ujung Pekanbaru, 40 Truk ODOL Terjaring Razia Maverick Vinales Terpikat Gaji Besar Honda, Aprilia di Ujung Tanduk Dihadiri Cagubri, Pj Gubri Sebut Pembangunan Infrastruktur Bukan Omong-omong Unisi Pilih BRK Syariah untuk Transaksi Biaya Pendidikan Mahasiswa dan Penerimaan Pembayaran Syamsuar Siap Relakan Kursi DPR RI