www.halloriau.com  
BREAKING NEWS :
Pensiunan Polisi yang Viral Jadi Manusia Silver Akhirnya Diberi Pekerjaan
Otonomi
Pekanbaru | Dumai | Inhu | Kuansing | Inhil | Kampar | Pelalawan | Rohul | Bengkalis | Siak | Rohil | Meranti
 
Terbukti Korupsi, Yan Prana Orang Dekat Gubri Divonis 3 Tahun Penjara
Kamis, 29 Juli 2021 - 13:51:30 WIB
Sekretaris Daerah Provinsi Riau non akrif, Yan Prana Jaya Indra Rasyid divonis penjara selama 3 tahun
Sekretaris Daerah Provinsi Riau non akrif, Yan Prana Jaya Indra Rasyid divonis penjara selama 3 tahun

PEKANBARU - Mantan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Riau Yan Prana Jaya Indra Rasyid divonis penjara selama 3 tahun, Kamis (29/7). Yan Prana terbukti  korupsi anggaran rutin di Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Kabupaten Siak 2013-2017.

Persidangan digelar secara virtual. Majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum Yan Prana berada di Pengadilan Tipikor Pekanbaru, sedangkan Yan Prana di Rutan Kelas I Pekanbaru.

Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru yang diketuai Lilin Herlina, menyatakan Yan Prana Jaya bersalah melanggar Pasal 3 jo Pasal 18  UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana  telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1  jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

"Menyatakan terdakwa Yan Prana Jaya Indra Rasyid terbukti melanggar dakwaan pertama subsidair, menjatuhkan pidana penjara selama 3 tahun, denda Rp50 juta subsidair 3 bulan," ujar Lilin Herlina.

Majelis hakim tidak membebani Yan Prana  membayar uang pengganti kerugian negara sebagai mana tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU).  Dalam kasus ini JPU menuntut Yan Prana mengganti uang kerugian negara Rp2,8 miliar labih.

Atas vonis tersebut, Yan Prana    melalui penasehat hukumnya menyatakan pikir-pikir  hari untuk menentukan langkah hukum selanjutnya. "Kami pikir-pikir," kata penasehat hukum Yan Prana.

Hukuman yang diberikan majelis hakim jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Sebelumnya, JPU menuntut Yan Prana dengan pidana penjara 7 tahun 6 bulan, denda Rp300 juta subsidair 6 bulan kurungan.

JPU juga menghukum Yan Prana  membayar uang pengganti kerugian negara Rp2.896.349.844.  Uang pengganti ini dapat diganti kurungan badan selama 3 tahun.

Sementara itu, penasehat hukum Yan Prana yang diketuai Deni B Latif mengaku hukuman hakim jauh lebih ringan dari tuntutan JPU. Namun, mereka mengaku tetap belum puas atas hukuman tersebut.

"Hukuman lebih memang lebih rendah dari  tuntutan. Kami tetap akan konsultasi (dengan terdakwa)  karena ada beberapa unsur yang tidak terbukti, seharusnya." tutur Deni.

JPU dalam dakwaannya menyebut, Yan Prana Jaya bersama-sama Donna Fitria (perkaranya diajukan dalam berkas perkara terpisah) dan Ade Kusendang, serta Erita, sekitar Januari 2013 hingga Desember 2017 melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain sebesar Rp2.896.349.844,37.

Berawal pada Januari 2013, saat terjadi pergantian bendahara pengeluaran dari Rio Arta kepada Donna, terdakwa Yan Prana yang ketika itu menjabat Kepala Bappeda Siak mengarahkan untuk melakukan pemotongan biaya sebesar 10 persen dari setiap pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.

Donna Fitria sebagai bendahara pengeluaran, lantas melakukan pemotongan anggaran perjalanan dinas Bappeda Kabupaten Siak tahun anggaran 2013 sampai dengan Maret 2015 pada saat pencairan anggaran SPPD setiap pelaksanaan kegiatan.

Besaran pemotongan berdasarkan total penerimaan yang terdapat dalam Surat Pertanggungjawaban (SPj) perjalanan dinas sebesar 10 persen. Uang yang diterima masing-masing pelaksana kegiatan, tidak sesuai dengan tanda terima biaya perjalanan dinas.

Pemotongan anggaran perjalanan dinas sebesar 10 persen tersebut dilakukan setiap pencairan. Uang dikumpulkan dan disimpan Donna selaku bendahara pengeluaran di brangkas bendahara, Kantor Bappeda Kabupaten Siak

Donna Fitria, mencatat dan menyerahkan kepada terdakwa Yan Prana secara bertahap sesuai dengan permintaannya. Akibat perbuatan terdakwa Yan Prana negara dirugikan Rp2.895.349.844,37.

Tidak hanya perjalanan dinas, dalam kasus ini juga terjadi penyimpangan dalam mengelola anggaran atas kegiatan pegadaan alat tulis kantor (ATK) pada Bappeda Kabupaten Siak TA 2015 sampai dengan TA 2017 dan melakukan pengelolaan anggaran makan minum pada Bappeda Kabupaten Siak TA 2013 - 2017.

Majelis hakim menilai Yan Prana terbukti melakukan perbuatan korupsi anggaran pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) dan makan minum di Bappeda. Sedangkan pada perjalanan dinas tidak terbukti ada ketugian negara.

Penulis: Linda
Editor: Fauzia


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Pensiunan Polisi yang Viral Jadi Manusia Silver Akhirnya Diberi Pekerjaan
IlustrasiHari Ini 106 Pasien Covid-19 di Riau Sembuh
4 Kecamatan di Bengkalis Nihil Pasien Corona Dirawat di Rumah Sakit
Webinar Riset Komunikasi dengan tema “Isu-Isu Kekinian dan Metode Riset Ilmu Komunikasi Special Ilkomers”, Minggu (26/9/2021).
SEF Gelar Webinar Riset Komunikasi Jilid 2
Walikota Dumai Paisal memotivasi peserta SKD CPNS sebelum ujian dimulai. 
Sebanyak 732 Peserta Tes CPNS Dumai Tidak Ikut SKD
  Kadiskes Riau Mimi Yuliani NazirCapaian Vaksinasi di Pekanbaru dan Dumai Sudah di Atas 60 Persen
Polsek Bagan Sinembah mengawal proses vaksinasi siswa SMUN 1
Polsek Bagan Sinembah Kawal Vaksinasi Siswa SMUN 1
Sosialisasi Perbup Nomor 88/2020, Bupati Bengkalis: Peraturan Bukan Sekadar Pelengkap Administrasi
Spanduk pengumuman akan ditutupnya operasional Pelabuhan Tanjung Harapan dan aktifitas kepelabuhanan akan dialihkan ke dermaga pelabuhan JelatikPelabuhan Tanjung Harapan Ditutup 27 September, Aktifitas Embarkasi dan Debarkasi Dialihkan ke Pelabuhan Jelatik
Bupati Siak AlfedriPengurus Tarung Derajat Siak Dikukuhkan
Komentar Anda :

 
Potret Lensa
Manfaat, Realisasi dan Target Penyelesaian IPAL Pekanbaru
 
 
 
 
 
 
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2021 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved