PEKANBARU — Kapolda Riau Irjen Pol Herry Heryawan meminta seluruh jajarannya untuk mempercepat pelaksanaan program prioritas kepolisian, terutama yang berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat.

Hal itu disampaikan Irjen Herry saat memimpin apel di Mapolda Riau pada Rabu (9/4/2025). Ia menekankan pentingnya pelaksanaan program-program yang bersifat humanis, seperti penyaluran bantuan sosial dan kegiatan kemanusiaan lainnya.

“Saya harapkan program-program baru yang akan kita bahas bersama para pejabat utama (PJU) dapat segera dilaksanakan. Program ini bersentuhan langsung dengan masyarakat, baik itu dalam bentuk bansos maupun kegiatan kemanusiaan lainnya,” ujar Herry.

Ia mengingatkan bahwa pelayanan kepada masyarakat harus dilakukan dengan tulus, bukan karena paksaan atau kepentingan pribadi.

“Pelayanan itu harus lahir dari hati, dari kesadaran diri sendiri, bukan karena paksaan atau untuk mendapatkan sesuatu. Tugas pokok kita adalah melindungi, melayani, dan menegakkan hukum dengan berlandaskan hak asasi manusia,” tegasnya.

Selain menekankan pelayanan, Kapolda juga mengingatkan pentingnya menghargai kesempatan menjadi anggota Polri, mengingat proses rekrutmen yang sangat kompetitif. Ia mengajak seluruh personel untuk menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab.

Dalam amanatnya, Irjen Herry turut menyoroti isu global yang dinilai berpotensi berdampak terhadap situasi keamanan dan ketertiban masyarakat di Riau. Ia mengungkapkan kekhawatiran atas kebijakan 60 negara, termasuk Indonesia, yang menaikkan pajak impor sebesar 32 persen. Menurutnya, kebijakan ini dapat mempengaruhi ekspor komoditas unggulan Riau seperti kelapa sawit.

“Jika produksi sawit menurun, akan timbul persoalan tenaga kerja dan pengangguran. Ini berpotensi meningkatkan angka kriminalitas,” ujarnya.

Untuk itu, ia mendorong agar kepolisian turut berperan dalam upaya penguatan ekonomi masyarakat melalui program-program pelatihan keterampilan. Herry menyatakan akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi dan organisasi perangkat daerah (OPD) untuk mendampingi masyarakat.

“Kita perlu berikan keterampilan usaha kepada masyarakat. Kita dampingi, kita gandeng OPD di tingkat kabupaten/kota. Program pelayanan yang sudah ada perlu kita tingkatkan lagi,” tutupnya, seperti yang dilansir dari detik.(*)