PEKANBARU – Kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau terus bergulir. Polda Riau kembali menerima pengembalian dana dari para pegawai yang terlibat, dengan jumlah terbaru mencapai Rp 17,6 miliar.

Direktur Reserse Kriminal Khusus (Dirreskrimsus) Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, menyebutkan bahwa pengembalian dana ini meningkat setelah pihak kepolisian memberikan ultimatum kepada pegawai yang menerima aliran uang haram tersebut.

"Sampai hari ini, dari total sekitar 170 pegawai, honorer, dan tenaga ahli yang terlibat, sudah mengembalikan dana dengan total Rp 17,6 miliar," ungkap Ade dalam keterangannya, Senin (3/2/2025).

Namun, jumlah ini masih belum menutup total dugaan dana yang mengalir ke pegawai. Berdasarkan hasil penyelidikan, dana yang tersalurkan ke berbagai pihak di lingkungan Sekretariat DPRD Riau diperkirakan mencapai Rp 19 miliar, sehingga masih ada sekitar Rp 1,4 miliar yang belum dikembalikan.

"Total aliran dana ke pegawai, honorer, dan tenaga ahli diperkirakan Rp 19 miliar. Saat ini, yang sudah dikembalikan Rp 17,6 miliar. Kami masih menunggu itikad baik dari mereka yang belum mengembalikan," jelas Ade.

Penyidik Tunggu Audit BPKP, Artis Hana Hanifah Akan Dipanggil

Polda Riau kini masih menunggu hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung secara pasti kerugian negara akibat kasus ini. Sementara itu, tim penyidik juga terus mendalami pihak-pihak yang diduga menerima aliran dana.

Menariknya, dalam kasus ini, dana Rp 19 miliar yang diduga dikorupsi tidak termasuk dana yang diterima oleh artis FTV Hana Hanifah. Polisi mengindikasikan adanya keterlibatan pihak lain di luar pegawai Sekretariat DPRD Riau dan akan segera memanggil Hana Hanifah untuk pemeriksaan lebih lanjut.

"HH belum diperiksa. Nanti akan ada pemeriksaan tambahan karena proses penyelidikan masih berjalan," ujar Ade dikutip dari detiksumut. (*)