PEKANBARU – Kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat DPRD Riau terus bergulir. Hingga saat ini, sebanyak 170 orang, terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN), tenaga honorer, dan tenaga ahli, telah mengembalikan uang terkait kasus tersebut.

Total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp 16 miliar.

“Hari terakhir kami memberikan tenggat waktu. Hingga kini, sudah ada Rp 16 miliar yang dikembalikan oleh sekitar 170 orang,” ujar Direktur Reserse Kriminal Khusus (Reskrimsus) Polda Riau, Kombes Ade Kuncoro, Jumat (31/1/2025).

Ade menjelaskan bahwa jumlah uang yang dikembalikan bervariasi, dengan nominal terendah mencapai belasan juta rupiah per individu.

“Nominalnya beragam, ada yang mengembalikan belasan juta rupiah. Termasuk tenaga ahli, honorer, dan ASN semuanya mengembalikan,” tambahnya.

Meski demikian, kepolisian masih menunggu hasil audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Riau untuk menetapkan tersangka. Proses perhitungan ini diperkirakan selesai pada pertengahan Februari 2025.

“Pertengahan Februari, insyaallah perhitungan dari BPKP rampung. Kami yakin hasil perhitungan BPKP tidak akan jauh berbeda dengan yang sudah kami hitung secara internal,” ungkap Ade.

Diketahui, penyidik Subdit Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Ditreskrimsus Polda Riau telah menangani kasus ini sejak 2023. Saat ini, kasus tersebut telah memasuki tahap penyidikan.

Sejauh ini, ratusan saksi telah diperiksa, dan penyidik juga telah menyita sejumlah aset, termasuk apartemen, homestay, motor gede, serta uang tunai.

Dalam rangka penanganan kasus ini, Kombes Ade Kuncoro bersama Kasubdit Tipidkor AKBP Gede Adi sebelumnya telah mengumpulkan seluruh pegawai di Sekretariat DPRD Riau. Mereka yang menerima dana dari SPPD fiktif diminta untuk mengembalikan uang tersebut dengan batas waktu hingga Jumat (31/1/2025), seperti dilansir dari detik.(*)