PEKANBARU – Kasus dugaan korupsi Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat Dewan (Setwan) Riau menjadi perhatian utama Kepolisian Daerah (Polda) Riau. Dengan potensi kerugian negara sementara mencapai Rp130 miliar, kasus ini dinilai sebagai salah satu yang terbesar dalam sejarah tindak pidana korupsi di wilayah tersebut.

Kapolda Riau, Irjen Pol Mohammad Iqbal menegaskan bahwa penyidikan kasus ini dilakukan dengan cermat dan profesional. "Penyidikan dilakukan secara detail, mengingat skala kerugian negara yang sangat besar. Puluhan ribu tiket perjalanan dinas diduga dipalsukan," ungkap Irjen Iqbal dalam konferensi pers akhir tahun di Pekanbaru, Selasa (31/12/2024).

Hasil audit sementara dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menunjukkan kerugian negara mencapai Rp130 miliar. Namun, jumlah tersebut diperkirakan masih bisa bertambah seiring dengan pendalaman investigasi. "Kami masih menunggu BPKP menyelesaikan audit investigasi. Angka ini mungkin akan bertambah," tambah Kapolda.

Dalam proses penyidikan, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Riau telah menyita sejumlah aset yang diduga berasal dari aliran dana kasus ini. Aset tersebut meliputi vila, apartemen, kendaraan mewah, hingga barang-barang berharga seperti tas dan sepatu bermerek.

"Seluruh proses penyidikan dilakukan secara profesional dan transparan. Saya memastikan bahwa kasus ini diawasi langsung untuk memberikan keadilan dan kepastian hukum," tegas Irjen Iqbal.

Selain kasus SPPD fiktif, Polda Riau telah berhasil menyelesaikan 22 kasus korupsi lainnya sepanjang tahun 2024. Sebanyak 22 tersangka telah diserahkan ke kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut. "Artinya, 22 kasus sudah tuntas, baik penyelidikan, penyidikan, maupun penanganannya," jelas Irjen Iqbal dikutip dari Antarariau.

Saat ini, penyidik terus bekerja sama dengan BPKP untuk memastikan hasil audit investigasi selesai sebelum melanjutkan proses penetapan tersangka dalam kasus SPPD fiktif ini.

Kasus ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan dan transparansi dalam pengelolaan anggaran negara. Polda Riau berkomitmen untuk menuntaskan kasus ini demi menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum. (*)