INHIL - Kejari Inhil kini tengah menangani kasus dugaan korupsi pelaksanaan Program Paket Premium Ramadhan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas).

Penyelidikan telah berlangsung sejak tanggal 30 September 2024. Dalam proses penyelidikan yang dilakukan tim pidana khusus Kejari Inhil ditemukan indikasi kuat adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pelaksanaan program Paket Premium Ramadhan Baznas Inhil.

Kemudian, setalah mengalami proses sekitar satu bulan, pada tanggal 30 Oktober 2024 Kejari Inhil meningkatkan status penanganan kasus ke tahap penyidikan.

Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Tembilahan, Muhammad Yusuf mendukung dan mengapresiasi Kejari Inhil di bawah pimpinan Nova Puspitasari SH MH atas kinerjanya menangani dugaan kasus korupsi dana ummat ini.

"Sejak awal kasus ini sudah menjadi atensi kami. Dan tentu kami sangat mendukung serta mengapresiasi atas kinerja Kejari Inhil dalam penanganan kasus ini," ucap Muhammad Yusuf, Senin (11/11/2024).

Yusuf juga mengatakan, upaya penegakan hukum terhadap kasus dugaan korupsi paket premium Ramadhan, merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap orang miskin, kaum mustadafin.

"Kami telah menyampaikan, paket premium Ramadhan yang berjumlah sangat besar itu adalah bantuan dari umat untuk umat. Sungguh zalim apabila kemudian ini terbukti terjadi penyelewengan," tegasnya.

"Dan kami katakan. upaya penegakan hukum terhadap dugaan kasus korupsi paket premium Ramadhan ini, merupakan salah satu bentuk kepedulian terhadap hak orang miskin, orang-orang mustadafin," jelasnya.

Muhammad Yusuf menambahkan, dukungan dan apresiasi ini sebagai respons terhadap komitmen serta dedikasi Kejaksaan dalam mengungkap kasus-kasus korupsi yang merugikan daerah.

Ia berharap agar kasus ini dapat segera diungkap dan diselesaikan untuk menghindari kerugian lebih lanjut bagi masyarakat Inhil.

Di samping itu, Yusuf menegaskan, HMI sebagai organisasi perjuangan akan senantiasa memperjuangkan keumatan dan kebangsaan. Dan atas komitmen itu HMI akan terus mengawal serta menjadi mitra kritis dan strategis bagi pemerintah dalam upaya kemajuan bangsa, khususnya di negeri hamparan kelapa dunia, Kabupaten Inhil.

"Hal ini kami sampaikan sebagai bagian dari perjuangan organisasi, tanpa adanya intervensi, murni atas dasar kepentingan dan memperjuangkan hak umat. Semoga kasus ini segera terungkap dengan benar dan adil," tutupnya.

Penulis: Ayendra
Editor: Barkah