KUANSING - Usai dilaporkan Direktur Eksekutif Riau Reaserch Center JS Mundung ke Wamen ATR-BPN Raja Juli Antoni, kini PT Wanasari Nusantara dilaporkan ke Ombudsman RI.

Ketua Himpunan Petani Kelapa Sawit Kuantan Singingi (HPSKS) Andi Nurbai, Senin (12/8/2024) mengatakan bahwa ia melaporkan PT Wanasari Nusantara ke anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika ketika anggota Ombudsmen RI itu berkunjung ke Kecamatan Siabu, Kampar pada Kamis (8/8/2024) kemarin.

"Saat itu Yeka Hendra Fatika menindaklanjuti konflik lahan masyarakat yang disebabkan oleh tumpang tindih SHM dengan kawasan hutan di Siabu. Saat audiensi dengan warga, saya diberi kesempatan untuk menyampaikan konflik lahan warga dengan HGU PT Wanasari Nusantara yang di Kuansing," ujar Andi Nurbai.

Menurut Andi, permasalahan konflik lahan warga Kuansing dengan PT Wanasari Nusantara mendapat respon positif.

Yeka Hendra Fatika pun bakal mengagendakan kunjungan ke Kuansing untuk mendengar keluhan ratusan petani kelapa sawit yang saat ini berkonflik dengan perusahaan tersebut.

"Kami berharap Ombudsman mengungkap adanya dugaan maladministrasi di balik HGU PT Wanasari Nusantara di Kuansing," ujar Andi.

Andi pun mengatakan pihak PT Wanasari Nusantara sudah tidak lagi melakukan intimidasi kepada para petani sawit yang diklaim masuk dalam HGU perusahaan tersebut setelah Bupati Suhardiman Amby berjanji bakal merekomendasikan pencabutan HGU.

"Sejak ramai diberitakan dan Pak Bupati Suhardiman Amby keras menyatakan bakal merekomendasikan pencabutan HGU, PT Wanasari tidak lagi melakukan intimidasi ke petani," ujar Andi.

Diberitakan sebelumnya, permasalahan konflik masyarakat Kuansing atas Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit PT Wanasari Nusantara menarik perhatian dari Direktur Eksekutif Riau Reaserch Center JS Mundung.

Aktivis 98 yang juga pernah menjadi Direktur Walhi Riau itu pun membawa isu konflik tersebut ke Kementrian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR-BPN).

Kedatangan JS Mundung itu disambut langasung oleh Wamen ATR-BPN Raja Juli Antoni, Kamis (25/7/2024).

JS Mundung saat dikonfirmasi, Jumat (26/7/2024) mengatakan bahwa pertemuan tersebut menghasilkan poin-poin yang positif.

"Kementrian ATR akan menindaklanjuti konflik pertanahan yang saat ini menjadi agenda utama Presiden Jokowi. Maka Kementrian ATR akan mengevaluasi berbagai kesalahan dalam pengelolaan pertanahan pada masa lalu yang kurang berpihak pada rakyat," ujar JS Mundung.

Menurut JS Mundung, tak hanya melaporkan permasalahan konflik agraria di Kuansing, JS Mundung juga melaporkan konflik lahan antara masyarakat dengan perusahaan yang terjadi di seluruh kabupaten di Riau.

Namun JS Mundung berharap, Wamen ATR-BPN yang merupakan anak jati Kuansing mengutamakan penyelesaian konflik di tanah kelahirannya.

"Raja Juli Antoni akan konsen ke Kuansing. Beliau pun merespon positif dengan akan membentuk tim khusus dalam menyelesaikan konflik lahan di Kuansing," ujar JS Mundung, seperti yang dilansir dari tribunnews.(*)