PADANG - Pengadilan Militer 1-03 Padang sudah menjatuhkan sanksi ke seorang anggota TNI Angkatan Laut (AL) berinisial XX setelah terbukti melakukan hubungan sesama jenis (LGBT). Pada Jumat, 3 November 2023, pengadilan ini memutuskan untuk menghukum XX dengan penjara selama 18 bulan serta memecatnya.

Putusan pengadilan tersebut menyatakan, "Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, menetapkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer."

Dikutip dari detiksumut, majelis pengadilan yang menangani perkara ini, dipimpin Mayor Chk Surya Saputra sebagai ketua majelis, dengan anggota Mayor Laut Hendi Rosadi dan Kapten Chk Ali Sakti Pasila. Menurut majelis, tindakan XX yang tetap melakukan hubungan sesama jenis dianggap melanggar surat telegram Panglima TNI yang melarang perbuatan tercela itu. Terdakwa sebelumnya sudah mengetahui larangan ini namun tetap melanjutkan perbuatannya.

Tindakan XX melibatkan hubungan seksual sesama jenis yang berulang kali, yang dianggap berpotensi menularkan penyakit mematikan. Majelis menyatakan bahwa perbuatan ini mencerminkan ketidakpatuhan terhadap peringatan dari pimpinan TNI dan merusak disiplin dan citra satuan TNI.

"Terdakwa sebelumnya telah mengetahui adanya larangan melakukan hubungan sesama jenis, tetapi hal ini tidak membuat terdakwa tersadar akan kesalahannya," kata majelis.

XX telah menjadi prajurit sejak tahun 2019, sehingga dianggap telah mengetahui aturan dan perintah yang harus diikuti dalam lingkungan TNI. Oleh karena itu, pidana tambahan berupa pemecatan dianggap sebagai tindakan yang diperlukan untuk menjaga tata tertib, disiplin, serta citra dan kewibawaan satuan TNI.

Pengadilan menekankan bahwa XX telah mengetahui sanksi yang berlaku bagi prajurit yang melakukan hubungan seksual sesama jenis. Dalam hal ini, pemecatan menjadi konsekuensi yang diinginkan oleh terdakwa sendiri. Keputusan ini diambil untuk menjaga ketertiban dan kepastian hukum dalam organisasi militer, serta untuk mencegah pengaruh buruk terhadap prajurit lain. (*)

BERITA LAINNYA
Ade Hartati Dapat Tiket Penugasan DPP Maju Pilwako Pekanbaru, Waka PAN Riau: SK untuk Cari Paslon Pemerintah Kabupaten Kampar Targetkan MCP Tahun 2024 98,64 Persen Pemerintah Daerah bersama OJK Riau dan BRK Syariah Gelar Business Matching serta Literasi Keuangan Kasus Kecelakaan Sopir Truk Peron Sawit di Siak: Kuasa Hukum Kawal Hingga Tuntas Jika Survei Baik, Zukri Misran Berpeluang Besar Diusung PDIP di Pilgubri 2024		Rakor TPIP-TPID, Produktivitas Pangan Harus Dikuatkan Varian Limited Edition Xpander Cross dan Pajero Sport Resmi Meluncur, Segini Harganya UIR Terima Bantuan Dana Pendidikan Sebesar 70 Juta Rupiah dari Bank Syariah Indonesia Lepas JCH Kecamatan Dayun, Ini Pesan Bupati Siak Kejati Riau Hentikan Penuntutan Kasus Lakalantas dengan Restorative Justice