PEKANBARU - Wakil Bupati Rokan Hilir, Sulaiman kepergok polisi saat ngamar bareng DRS Kabid Pengendalian dan Penerimaan di Dinas Pendapatan Daerah Rokan Hilir. Sebagai ASN, DRS akan dijatuhi sanksi atas perbuatannya.

"Ya sanksi ada, kalau di ASN kan ada sanksi secara aturan," kata Bupati Rokan Hilir, Riau Afrizal Sintong, Jumat (26/5/2023).

Akan tetapi Afrial belum mendapat informasi utuh terkait peristiwa itu. Apalagi ponsel Sulaiman menurut bupati tidak dapat dihubungi.

"Yang itu belum dapat info, Hp mati," jelasnya.

Afrial mengatakan Sulaiman sempat berkomunikasi dengannya sebelum berangkat ke Pekanbaru. Saat itu Sulaiman pamit kepadanya karena ingin mengantar jemaah haji.

"Saya belum dapat info yang jelas. Tetapi saya tidak yakin karena Pak Wabup orang baik," jelasnya.

Afrizal juga membantah Sulaiman menginap di Kota Pekanbaru karena dinas luar (DL). Sebab, Sulaiman pamit untuk mengantar jemaah haji dari Rokan Hilir ke Pekanbaru dan hingga saat ini belum bisa berkomunikasi.

"DL nggak, rencana karena mau ngantar jemaah haji dari Rohil ke Pekanbaru. Tak ada komunikasi, Hp mati, belum ada info," kata Afrizal Sintong.

Diketahui, Wakil Bupati Sulaiman dan DRS diamankan dalam operasi rutin Direktorat Reskrimum Polda Riau malam tadi. Mereka diamankan saat menginap dalam satu kamar di salah satu hotel di Pekanbaru, seperti yang dilansir dari detik. (*)

BERITA LAINNYA
NOAH Band Vakum 2024, Alleia Masih Bingung Mau Liburan Kemana Bareng Ariel Drone Hizbullah Sekutu Hamas Serang dan Lukai Tentara Israel di Perbatasan Lebanon KPU Sumbar Coret 6 Caleg dari DCT, Ini Daftar Namanya Bupati Inhu Apresiasi MTB Race Rantau Langsat 2023 Diramaikan Biker Riau, Jambi Hingga Sumbar Hotspot Terbanyak Muncul di Sumbar, Riau Tetap Waspada Meski Nihil Titik Panas		Pemprov Riau Raih Alokasi Transfer ke Daerah 2024 Terbesar Capai Rp3,9 T KLB Provinsi XVI PWI Riau Resmi Dibuka Harga Emas Antam Turun Rp 38 Ribu, Menarik Minat Investor di Pekanbaru Program JKN Iurannya Terjangkau, Pelayanan Memuaskan Tetap Independen, Ketua PGRI Riau Tegaskan Netralitas dalam Pemilu 2024