JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) akhirnya menetapkan tersangka dalam kasus kasus dugaan penyerobotan lahan oleh PT Duta Palma Group di Kabupaten Indragiri Hulu (Inhu), Riau.

Kapuspenkum Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan, Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung menetapkan dua orang tersangka dalam kasus itu.

Tersangka pertama yakni pemilik PT Duta Palma Group, Surya Darmadi (SD). Penetapan SD sebagai tersangka ini tertera dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor: TAP-40/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.

Sedangkan tersangka kedua yakni Bupati Inhu periode 1999-2008, Raja Tamsir Rachman (RTR). Hal ini berdasarkan dalam Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-25/F.2/Fd.2/05/2022 tanggal 17 Mei 2022 jo. TAP-39/F.2/Fd.2/07/2022 tanggal 19 Juli 2022.

"Berdasarkan hasil penyidikan, bahwa pada 2003, SD selaku Pemilik PT Duta Palma Group, yakni PT Banyu Bening Utama, PT Panca Agro Lestari, PT Seberida Subur, PT Palma Satu dan PT Kencana Amal Tani, melakukan kesepakatan dengan RTR selaku Bupati Inhu periode 1999-2008," ungkap Ketut dalam keterangan tertulis yang diterima Halloriau.com, Senin (1/8/2022).

Kesepakatan keduanya yakni untuk memuluskan perizinan kegiatan usaha budidaya perkebunan kelapa sawit dan kegiatan usaha pengolahan kelapa sawit maupun persyaratan penerbitan HGU kepada perusahaan-perusahaan SD di Kabupaten Inhu di lahan yang berada dalam kawasan hutan, baik HPK (Hutan Produksi yang dapat dikonversi), HPT (Hutan Produksi Terbatas) dan HPL (Hutan Penggunaan Lainnya).

Hal ini dilakukan dengan cara membuat kelengkapan perizinan terkait Izin Lokasi dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) secara melawan hukum dan tanpa didahului dengan adanya Izin Prinsip, Amdal dengan tujuan untuk memperoleh Izin Pelepasan Kawasan Hutan dan HGU.

"Selain itu, PT Duta Palma Group sampai dengan saat ini tidak memiliki izin pelepasan Kawasan Hutan dan HGU serta tidak pernah memenuhi kewajiban hukum untuk menyediakan Pola Kemitraan sebesar 20 persen dari total luas area kebun yang dikelola sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 26 Tahun 2007," bebernya.

Kegiatan yang dilakukan PT Duta Palma Group tersebut, lanjut Ketut, mengakibatkan kerugian perekonomian negara yakni hilangnya hak-hak masyarakat Kabupaten Inhu yang sebelumnya telah memperoleh manfaat dari hasil hutan untuk meningkatkan perekonomiannya serta rusaknya ekosistem hutan.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Barkah

BERITA LAINNYA
Terpuruk di MotoGP 2024, Honda Terus Berjuang Tanpa Marquez 769 Mahasiswa Unilak Diwisuda, Ini Pesan Rektor Suhartono Mantap Maju Lawan Incumbent dan Calon Bupati Lainnya di Pilkada Siak 2024 NETA Auto Indonesia Catatkan 108 SPK di PEVS 2024 Mantap Maju Pilkada 2024, Suyadi Incar Jadi Calon Wakil Gubernur Riau		Hewan Kurban di Pekanbaru Jalani Pemeriksaan Kesehatan Jelang Idul Adha Indonesia Perjuangkan Pemberdayaan Perempuan dan Pengentasan Kemiskinan di Sidang CSW ke-68 PBB Sudah Salurkan Rp23,6 Miliar, BRK Syariah Buka Peluang Petani Dapat Dana Peremajaan Sawit Topaz, Bibit Sawit Unggul dari Asian Agri, Andalan Petani Sawit di Riau Bacalon Walikota Pekanbaru Rahmansyah Kembalikan Formulir Pendaftaran ke PKB dan Nasdem