BENGKALIS - Satu unit rumah di Jalan Tandun Bengkalis dirobohkan setelah kasus sengketa lahan yang terjadi sejak 2010 tersebut memiliki hukum tetap alias inkracht. Kasus ini dimenangkan oleh Tjin Tjui selaku penggugat melawan Tjong Kiam dkk dengan nomor perkara 19/Pdt.G/2019/PN Bls.

Pantauan di lapangan, proses eksekusi rumah non permanen, Kamis (1/10/2020) berlangsung lancar dengan pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Selain juru sita PN Bengkalis, hadir juga dalam proses eksekusi tersebut kuasa hukum  dari penggugat Farizal SH. Sementara salah satu dari pihak tergugat yang merasa tidak puas dengan putusan tersebut, Ade Putrawan alias Anang juga ada di lokasi. Namun tidak bisa melakukan apa-apa  karena pengamanan ketat dari aparat kepolisian.

Anang sendiri diketahui melakukan perusakan terhadap pintu-pintu ruko yang dibangun tidak jauh dari rumah tersebut dan pernah dihukum penjara karena perbuatannya itu. Proses eksekusi tidak berlangsung lama dan dalam hitungan kurang dari 2 jam, rumah yang terbuat dari kayu tersebut “rata” dengan tanah.

Sementara itu, kuasa  hukum penggugat Farizal SH saat ditemui usai proses ekekusi kepada wartawan mengatakan, pihaknya merasa cukup puas dengan eksekusi yang dilakukan hari ini. “Perdatanya selesai, kita akan lanjutkan dengan pidana dimana Anang telah melakukan perusakan terhadap ruko-ruko yang sudah dibangun. Akibatnya, pembangunan ruko terhenti dan terbengkalai cukup lama,” ujar  Farizal.

Dikatakan, sebelumnya Anang sempat dipenjara karena melakukan perusakan ruko. Setelah bebas, tindakan tersebut kembali dilakukan dan pihaknya pun sudah melaporkan ke pihak kepolisian. “Laporan sudah kita sampaikan ke Polres Bengkalis tahun 2018 lalu. Jadi sekarang kita akan fokus  ke pidananya,” kata Farizal.

Menyinggung awal mula terjadinya sengketa lahan, Farizal mengatakan, berawal ketika pada tahun 2008 Pemkab Bengkalis akan membangun gedung sekolah. Pada saat itulah, Tjong Kiam dkk melarang karena lahan tersebut bagian dari tanah milik keluarga mereka. Akibatnya, proses pembangunan sekolah tidak dilanjutkan.

Farizal mengatakan, rentetan peristiwa sengketa lahan ini sebenarnya cukup panjang. Terakhir, pihaknya mengajukan permohonan pada bulan April tahun 2019. Pada persidangan tersebut, pihaknya memenangkan perkara, dimana salah satu putusannya adalah menyatakan  Surat Permohonan Rakyat di Luar Kota No. 2/5/37/1953 tanggal 1 Februari 1953 tidak sah dan tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya. Kemudian, menghukum pihak tergugat untuk segera mengosongkan tanah milik Penggugat dan membongkar bangunan rumah milik Tergugat atau memerintahkan Tergugat untuk segera membongkar sendiri bangunan yang ada diatas tanah milik Penggugat.

“Surat Permohonan Rakyat ini yang dijadikan dasar bagi Tergugat bahwa itu merupakan tanah milik mereka,” ujar Farizal.

Penulis : Zulkarnaen
Editor : Fauzia

BERITA LAINNYA
Gagal Nyalip, Bus Sembodo Tabrak Truk di Sijunjung Sumbar, Begini Kondisi Sopir City Rolling Honda Stylo 160: Santai dan Elegan, Enak Dibawa karena Tarikannya Lebih Halus Sempat Nyungsep, Kini Harga Cabai Merah di Pekanbaru Mulai Pedas Lagi Jelang Peresmian, Pj Gubri Minta Kasatpol PP Kerahkan Personel Pantau Quran Center Peringatan Dini: Waspada Hujan Lebat Mengguyur Riau Sore Ini		IOH dan Mastercard Umumkan Kemitraan Cybersecurity Center of Excellence, Ini Targetnya Begini Nasib Bripda YI yang Mabuk dan Kecelakaan Saat Bawa Mobil Kasat Narkoba Pelalawan Wow, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Melejit Jadi Rp1.345.000 16 Ribu Wisatawan Kunjungi Taman Rekreasi Alam Mayang Saat Libur Lebaran Titik Api di Riau Nihil, Hotspot Sumatera Terdeteksi di 4 Provinsi Pagi Ini