PEKANBARU - Majelis hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menunda sidang kasus dugaan korupsi 6 kegiatan di Setda Kabupaten Kuansing. Penundaan dilakukan karena penasehat hukum terdakwa belum merampungkan eksepsi atau keberatan atas dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU).

Sesuai jadwal harusnya agenda mendengarkan eksepsi digelar pada Kamis (10/9/2020). Namun, ketika sidang dibuka oleh majelis hakim yang diketuai Faisal, penasehat hukum terdakwa meminta penundaan sidang.

Ada lima terdakwa dalam kasus ini, yakni mantan Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kuansing, Muharlius selaku Pengguna Anggaran (PA) kegiatan, Kabag Umum Setdakab Kuansing, M Saleh merangkap sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK), Bendahara Pengeluaran Rutin, Verdy Ananta.

Kemudian, mantan Kasubbag Kepegawaian Setdakab Kuansing dan selaku Pejabat Pelaksanaan Teknis Kegiatan (PPTK), Hetty Herlina, dan Kasubbag Tata Usaha Setdakab Kuansing, Yuhendrizal merangkap PPTK pada kegiatan makanan dan minuman tahun 2017 lalu.

Ketika persidangan, kelima terdakwa berada di aula Polsek Kuantan Tengah. Sementara majelis hakim, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dan penasehat hukum terdakwa berada di Pengadilan Tipikor Pekanbaru.

Kajari Kuansing, Hadiman, yang juga Ketua Tim JPU mengatakan, penasehat hukum para terdakwa meminta waktu dengan alasan eksepsi belum siap. "Sidang hari ini ditunda karena eksepsi terdakwa belum siap," kata Hadiman.

Hal senada juga disampaikan Suroto selaku penasehat hukum terdakwa Muharlius. "Sidang ditunda karena eksepsinya belum selesai," kata Suroto.

Selanjutnya, majelis hakim mengagendakan pembacaan eksepsi oleh penasehat hukum terdakwa dilakukan pada Selasa (15/9/2020). "Selasa sidangnya," ucap Suroto.

Dalam dakwaan JPU disebutkan dugaan korupsi terjadi pada 6 kegiatan di Setda Kuansing yang bersumber dari APBD 2017 sebesar Rp13.300.650.000.

Kegiatan meliputi dialog bersama tokoh masyarakat ataupun organisasi masyarakat, penerimaan kunjungan pejabat negara, ketiga biaya rapat koordinasi musyawarah pimpinan daerah, rapat koordinasi pejabat daerah,  kunjungan kerja kepala daerah dan wakil serta penyediaan makanan dan minuman.

Dalam pelaksanaannya, penggunaan anggaran semua kegiatan itu tak sesuai peruntukkan. Hal ini berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), di mana ada Rp10,4 miliar diselewengkan.

Dakwaan jaksa merincikan sejumlah uang yang mengalir ke Bupati Kuansing Mursini, mantan Ketua DPRD Kuansing Musliadi dan mantan anggota DPRD Kuansing Rosi Atali. Wakil Bupati Kuansing Halim dan Ketua DPRD Kuansing Andi Putra.

Untuk menutupi pengeluaran dana anggaran atas 6 kegiatan tersebut, para terdakwa membuat dan menandatangani Surat Pertanggungjawaban (SPJ) fiktif atas 6 kegiatan. Kuitansi atas 6 kegiatan telah dipersiapkan sebelumnya oleh Verdi Ananta di Ruang Sekda Kuansing.

Atas perbuatannya, para terdakwa dijerat Pasal 2 ayat (1), jo Pasal 3, jo pasal 18 Undang-undang (UU) RI Nomor 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Penulis : Linda Novia
Editor : Yusni Fatimah

BERITA LAINNYA
Satu Per Satu Tokoh Mulai "Cek Ombak", Kini Bupati Kuansing Turut Nyatakan Siap Maju Pilgubri Terekam CCTV, ART di Kepri Curi Emas dan Uang Majikan Senilai Rp100 Juta Lepas Kafilah MTQ Tingkat Riau ke Dumai, Ini Pesan Bupati Pelalawan Jangan Lupa Bawa Mantel, Potensi Hujan Disertai Angin Kencang Guyur Riau BMKG: Akhir Pekan Riau Nihil Titik Api		Pj Wako Pekanbaru Lepas 71 Kafilah, Hadiah Umrah Disiapkan untuk Juara di MTQ ke-42 Posko Angkutan Lebaran Ditutup, Bandara SSK II Pekanbaru Layani 168.802 Penumpang Nikmati Promo di The Premiere Hotel, Mulai dari Menginap Hingga Halalbihalal Package Makin Silau Nih, Harga Emas Antam 1 Gram di Pekanbaru Naik Tipis Jadi Rp1.347.000 Banyak Drainase Alami Pendangkalan dan Tersumbat Sampah, Ini Tindakan PUPR Pekanbaru