www.halloriau.com
Hukrim
BREAKING NEWS :
Libur Cuti Bersama, Sekda Kepulauan Meranti Imbau ASN Tak Keluar Daerah
 
KPK Pastikan Tidak Akan Tunda Proses Hukum yang Libatkan Para Calon Kepala Daerah
Senin, 07 September 2020 - 12:56:29 WIB
KPK
KPK

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah.

"KPK saat ini tidak akan menunda proses hukum terhadap perkara siapa pun, termasuk terhadap perkara yang diduga melibatkan para calon kepala daerah," kata Plt. Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Senin (7/9/2020) dikutip dari antarariau.

KPK, lanjut dia, meyakini proses hukum di KPK tidak akan terpengaruh oleh proses politik.

"Proses hukum di KPK sangat ketat, syarat dan prosedur penetapan tersangka, penahanan, dan seterusnya melalui proses yang terukur berdasarkan kecukupan alat bukti dan hukum acara yang berlaku," katanya.

Oleh karena itu, KPK juga mendorong masyarakat agar selektif menentukan pilihan calon kepala daerah.

"Beberapa program pencegahan terkait dengan pilkada sudah disiapkan KPK, antara lain pembekalan untuk calon kepala daerah, penyelenggara, dan edukasi untuk pemilih," tuturnya.

Sebelumnya, kebijakan menunda proses hukum terhadap peserta Pilkada Serentak 2020 akan diterapkan oleh institusi Polri.

Kapolri Jenderal Pol. Idham Azis telah menerbitkan surat telegram tentang instruksi kepada jajarannya mengenai penundaan proses hukum terhadap calon kepala daerah selama rangkaian Pilkada Serentak 2020 berlangsung.

Instruksi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Nomor: ST/2544/VIII/RES.1.24./2020 tertanggal 31 Agustus 2020.

Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo saat dihubungi di Jakarta, Rabu (2/9/2020), menuturkan bahwa penundaan proses hukum ini penting agar tidak terjadi konflik kepentingan selama pilkada serentak dan mencegah dimanfaatkannya Polri oleh pihak tertentu untuk kepentingan politik.

Surat telegram tersebut, kata dia, untuk mewujudkan profesionalisme dan menjaga netralitas kinerja Polri dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat bidang penegakan hukum. (*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri.KPK Sebut Tindak Pidana Korupsi Rawan Terjadi pada Tahun Politik
Wakil Ketua KPK RI Lili Firmauli S dalam keterangan pers yang ditayangkan langsung melalui kanal media sosial KPK. Foto: RiauposDua Tersangka Dugaan Korupsi Jembatan WFC Bangkinang Ditahan KPK
KPKKPK Pastikan Tidak Akan Tunda Proses Hukum yang Libatkan Para Calon Kepala Daerah
  IlustrasiTerkait Korupsi Jembatan WFC di Bangkinang, KPK Panggil Dosen UI
Sidang kasus Bupati Non Aktif Amril Mukminin. Foto: CakaplahAkui Terima Uang Rp5,2 Miliar dari PT CGA, Amril Mukminin Sebut Sudah Serahkan ke KPK
IlustrasiTerseret Kasus Dugaan Korupsi Rp10,4 Miliar, Balon Kepala Daerah Kuansing Akan Dihadirkan di Persidangan

 
Berita Lainnya :
  • Libur Cuti Bersama, Sekda Kepulauan Meranti Imbau ASN Tak Keluar Daerah
  • Dari 294 Kasus Baru Covid-19 Riau Hari Ini, Pekanbaru Sumbang 121
  • Sejak Awal Tahun, 113 Polisi Dipecat, Kebanyakan karena Narkoba
  • PSTI Bengkalis Kirim 8 Atletnya Ikuti PPLP
  • Sidak ke Pasar Palika, Rudyanto Sebut Kesadaran Masyarakat Mulai Baik
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Beli Rumah untuk Curi Minyak
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved