www.halloriau.com
Hukrim
BREAKING NEWS :
Inilah Elektabilitas Paslon di Pilkada Bengkalis Berdasarkan Survei dan Polling
 
Kasus yang Jerat Mantan Gubri Annas Maamun, Ternyata Belum Usai, Kabiro Hukum Setdaprov Riau Diklarifikasi KPK
Senin, 27 Juli 2020 - 20:25:27 WIB
Gedung KPK
Gedung KPK

PEKANBARU - Kasus alih fungsi lahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Riau tahun 2014 lalu, yang telah menjerat mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, ternyata hingga kini masih berlanjut. 

Sejumlah saksi dihadirkan KPK untuk Diklarifikasi. Salah satunya adalah Kepala Biro Hukum Setdaprov Riau, Ely Wardhani. 

Karo Hukum Ely Wardhani membenarkan jika dirinya dimintai keterangan oleh KPK sebagai saksi pada Senin (27/7/2020) di Jakarta. 

Mengutip riaumandiri.id, katanya, Ia hanya dimintai keterangan terkait kasus alih fungsi lahan yang berkaitan dengan mantan Gubernur Riau Annas Maamun dan tersangka Surya Darmadi, owner PT Darmex Agro dan PT Duta Palma Group (DPN).

“Ya, baru saja saya dimintai keterangan terkait kasus mantan Gubernur Riau soal alih fungsi lahan tahun 2014. Saya hanya sebagai saksi saja terkait alih fungsi lahan. Kan ada tersangkanya, owner Duta Palma,” ujar Ely saat dihubungi.

Dijelaskan Ely yang pada tahun 2014 lalu menjabat sebagai Kepala Bagian (Kabag) Perundang-undangan Biro Hukum Setdaprov Riau, bahwa dirinya tidak mengetahui pasti belum selesainya kasus alih fungsi lahan, yang telah menjerat mantan Gubernur Riau, yang saat ini masih ditahan. Termasuk adanya pertanyaan alih fungsi lahan yang masuk dalam RTRW.

“Kalau itu saya gak tau, ini tersangkanya kan owner Duta Palma,” singkatnya. 

Kasus alih fungsi lahan ini diawali dari operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada Kamis, 25 September 2014 lalu, terhadap mantan Gubernur Riau Annas Maamun dan Gulat Medali Emas Manurung sebagai Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau.

Keduanya telah divonis bersalah dan memiliki keputusan berkekuatan hukum tetap. KPK pun mengembangkan kasus ini, dan ditemukan bukti adanya dugaan perbuatan korupsi yang melibatkan Suheri Terta sebagai Legal Manager PT Duta Palma Group tahun 2014 dan Surya Darmadi sebagai pemilik PT Darmex Group atau PT Duta Palma.

Mereka diduga terlibat dalam kasus suap terkait pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau pada Kementerian Kehutanan tahun 2014. Selain itu, KPK menjerat PT Palma Satu sebagai tersangka korporasi. PT Palma Satu dijerat dengan Pasal 5 ayat 1 huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Sani Alwi bersama Kuasa hukumnya Ahmad Yusuf SH saat berada di Gedung KPK untuk melaporkan Bupati Kepulauan Meranti terkait dugaan kasus korupsi gratifikasi.
Dilaporkan ke KPK atas Dugaan Gratifikasi, Bupati Irwan: Biarkan Sani Cs Bermain Akrobat
Edhy Prabowo ditangkap pada Rabu dini hari, 25 November 2020.Edhy Prabowo Jadi Menteri Ketiga Era Jokowi yang Jadi Tersangka KPK
KPK.KPK Setor Rp2,3 Miliar ke Kas Negara dari Perkara Suap Proyek
  KPKKasus Suap DAK Kota Dumai, KPK Panggil Dua Saksi untuk Tersangka ZAS
Menteri Kelautan dan Perikanan (KPK) Edhy Prabowo.Breaking News: KPK Tangkap Menteri KKP Edhy Prabowo
KPK Tahan Walikota Dumai Zulkifli ASWalikota Dumai Zulkifli AS Ditahan KPK

 
Berita Lainnya :
  • Inilah Elektabilitas Paslon di Pilkada Bengkalis Berdasarkan Survei dan Polling
  • Dukung Penuh Perkembangan Bulutangkis Riau, Ini Pesan Kadispora ke Pengprov PBSI
  • Wagubri Buka Seminar Percepatan Pembauran Dalam Pembangunan Daerah Riau
  • Dandrem 031/WB Ingatkan Setiap Kegiatan Patuhi Protokol Kesehatan
  • Jarang Disadari, Berikut 6 Gejala Covid-19 Terbaru Selain Batuk dan Pilek
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Beli Rumah untuk Curi Minyak
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved