www.halloriau.com
Hukrim
BREAKING NEWS :
Paslon SADAR Terkaya di Pilkada Siak, Paling Miskin...
 
KPK Berkoordinasi dengan Kejati untuk Penertiban Aset di Riau
Senin, 20 Juli 2020 - 21:40:09 WIB
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar (baju kemeja putih) saat mengunjungi kantor Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau, Senin (20/7/2020) di Pekanbaru. Foto: Riaupos
Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar (baju kemeja putih) saat mengunjungi kantor Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau, Senin (20/7/2020) di Pekanbaru. Foto: Riaupos

PEKANBARU - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau, meminta bantuan Kejati Riau untuk mendorong penertiban aset dan penggunaan sumber daya bidang perdata, dan tata usaha negara untuk pemulihan aset yang masih bermasalah di wilayah Riau. 

Pasalnya, KPK sudah memegang data aset-aset daerah yang bermasalah di Riau, khususnya di Provinsi dan Kota Pekanbaru. Data ini akan dibahas lebih mendalam oleh Tim Satgas Koordinasi Pencegahan Wilayah V KPK dengan Pemerintah Provinsi Riau dan Kota Pekanbaru, dalam pertemuan monitoring dan evaluasi yang akan diselenggarakan, Kamis 23 Juli 2020 di Pekanbaru.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar saat mengunjungi kantor Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Riau, Senin (20/7/2020) di Pekanbaru.

"Kami meminta bantuan Kejati Riau untuk mendorong penertiban aset dan penggunaan sumber daya bidang perdata dan tata usaha negara untuk pemulihan aset yang masih bermasalah di wilayah Riau," ujarnya dikutip dari riaupos. 

Dijelaskan Lili, permintaan KPK kepada Kejati Riau merupakan tindak lanjut dari Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Deputi Bidang Pencegahan KPK dengan Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan RI tentang penyelamatan aset dan penerimaan negara, pada 14 April 2020 lalu. 

Lebih lanjut dijelaskannya, KPK berusaha dengan cermat mendampingi pemerintah daerah untuk melakukan empat poin dalam manajemen aset daerah.

"Yaitu pembenahan basis data aset, perbaikan upaya pengelolaan aset, peningkatan jumlah sertifikasi aset, serta penertiban dan pemulihan aset daerah," jelas Lili.

Menurutnya, salah satu ruang lingkup PKS antara KPK dengan Jamdatun adalah dukungan kejaksaan dalam upaya penertiban dan pemulihan aset daerah.

"Karenanya, KPK mengajak Kejati Riau untuk bersama seluruh Pemda di wilayah Riau memulihkan atau mengembalikan aset pemerintah daerah di Riau yang masih dikuasai oleh pihak ketiga, baik oleh perorangan maupun perusahaan swasta," ajaknya.

Untuk itu, KPK berharap Kejati Riau bersedia menyediakan bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, untuk pemda provinsi dan kabupaten/kota di wilayah Riau ketika mereka membutuhkannya. 

Sementara itu, menanggapi permintaan KPK, Kajati Provinsi Riau Mia Amiati, mengatakan bahwa pihaknya siap membantu upaya penertiban dan pemulihan aset milik pemda di Riau. 

"Saat ini ada 4 (empat) Surat Kuasa Khusus (SKK) terkait pemulihan aset pemda Provinsi Riau yang sedang ditindaklanjuti oleh Kejati," ujar Mia.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, sambung Mia, pihaknya sudah melakukan tindak lanjut atas PKS antara Deputi Pencegahan KPK dan Jamdatun di 12 Kejaksaan Negeri (Kejari) bersama dengan pemda kabupaten/kota masing-masing di Riau. 

Kejati Riau, ucap Mia, saat ini juga telah mulai menginventarisir aset-aset pemda se-Riau yang berupa tanah dan kendaraan dinas untuk segera ditertibkan dan dipulihkan. 

"Secara khusus Kajari di kabupaten/kota di Riau akan melakukan monitoring atas jumlah dan nilai pengembalian aset tanah dan kendaraan dinas itu. Kami juga akan memberikan apresiasi kepada Kejari yang telah berhasil mengembalikan aset-aset tersebut," katanya.

Lili sekaligus melakukan koordinasi terkait kemajuan pembangunan aplikasi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) online dan meminta informasi tentang perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi di daerah Riau. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
IlustrasiGubri dan Kadiskes Riau Dilaporkan ke Kejati atas Dugaan Penyimpangan Anggaran Covid-19
Kasubsi Humas pada bagian Humas dan Penkum Kejati Riau, Rigo Risto menemui pendemo dan menerangkan, perkara tersebut masih dalam proses penyelidikan. Mahasiswa dan Pemuda Riau Lagi-lagi Pertanyakan Proses Pengusutan Dugaan Korupsi di Siak
Papan bunga untuk KPK.Kasmarni Mundur Jadi Saksi, KPK Dapat Papan Bunga
  Sidang kasus Bupati Non Aktif Amril Mukminin. Foto: CakaplahAkui Terima Uang Rp5,2 Miliar dari PT CGA, Amril Mukminin Sebut Sudah Serahkan ke KPK
KPKKPK Pastikan Tidak Akan Tunda Proses Hukum yang Libatkan Para Calon Kepala Daerah
Ketua KPK Firli BahuriKPK Temukan 4 Celah Potensi Korupsi Terkait Wabah Corona

 
Berita Lainnya :
  • Paslon SADAR Terkaya di Pilkada Siak, Paling Miskin...
  • Tindak Lanjut Hearing dengan Komisi II DPRD, Pemdes dan Masyarakat Batas Desak PT SSL Kembalikan Lahan 2.753 Hektar
  • Lab Biomolekular RSUD Arifin Achmad Periksa 1.317 Sampel Per Hari
  • Penyebab Kasus Positif Corona di Indonesia Terus Meningkat
  • Deklarasi Damai, Bawaslu Rohil Tegaskan Kampanye harus Ikuti Protokol Kesehatan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Beli Rumah untuk Curi Minyak
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved