www.halloriau.com
Hukrim
BREAKING NEWS :
Terima SK Partai Golkar, Pasangan Andi Putra-Suhardiman Penuhi Syarat Maju di Pilkada Kuansing
 
Pengadilan Putuskan Presiden Jokowi dan Menkominfo Bersalah Soal Blokir Internet
Rabu, 03 Juni 2020 - 15:22:23 WIB
Presien Jokowi saat di Papua.
Presien Jokowi saat di Papua.

JAKARTA - Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan Presiden Joko Widodo dan Menkominfo melakukan pelanggaran hukum atas perlambatan internet di Papua pada Agustus 2019. Kebijakan itu dilakukan saat terjadi demonstrasi di Papua beberapa waktu lalu.

"Mengabulkan gugatan para penggugat. Menyatakan perbuatan tergugat I dan II, adalah perbuatan melanggar hukum oleh pejabat dan atau badan pemerintahan," ujar majelis hakim sebagaimana dilihat di Youtube akun SAFEnet Voices, Rabu (3/6/2020).

Tergugat I dalam perkara ini adalah Presiden sedangkan tergugat II adalah Menkominfo. Menkominfo pada Agustus 2019 Rudiantara. Lalu pada Oktober 2019, posisi Menkominfo diisi oleh Jhonny G Plate.

Majelis menilai perlambatan akses internet itu dilakukan dalam kondisi negara belum dinyatakan bahaya. Selain itu, perlambatan akses internet itu juga membuat aktivitas warga lain banyak yang terganggu.

"Menghukum para tergugat membayar biaya perkara Rp 457 ribu," ujar majelis, seperti diberitakan detik.com.

Berikut amar putusan yang dibacakan majelis dalam persidangan itu:

Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak diterima

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan para penggugat

2. Menyatakan tindakan-tindakan pemerintahan yang dilakukan Tergugat I dan Tergugat II berupa:
-. tindakan pemerintahan perlambatan akses bandwidth di beberapa wilayah Provinsi Papua Barat dan Provinsi Papua pada 19 Agustus 2019 pukul 13.00 WIT sampai dengan pukul 20.30 WIT
-. tindakan pemerintahan yaitu pemblokiran layanan dan/atau pemutusan akses internet secara menyeluruh di Provinsi Papua (29 kota/kabupaten) dan Provinsi Papua Barat (13 kota/kabupaten) tertanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan setidak-tidaknya pada 4 September 2019 pukul 23.00 WIT
-. tindakan pemerintah yaitu memperpanjang pemblokiran layanan data dan/atau pemutusan akses secara di 4 kota/kabupaten di Provinsi Papua yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, dan Kabupaten Jayawijaya dan 2 kota/kabupaten di Provinsi Papua Barat yaitu Kota Manokwari dan Kota Sorong sejak 4 September 2019 pukul 23.00 WIT sampai dengan 9 September 2019 pukul 18.00 WIB atau 20.00 WIT
adalah perbuatan melanggar hukum oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan

3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya sebesar Rp 457.000

Sementara itu sebelumnya gugatan pemutusan akses internet di Papua saat kerusuhan Agustus-September 2019 itu dilayangkan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia, South East Asia Freedom of Expression Network (SAFEnet), LBH Pers, YLBHI, KontraS, Elsam. Mereka menggugat langkah pemerintah Presiden Joko Widodo yang memutus atau melambatkan akses internet.

Tindakan pemerintah yang digugat yaitu pada 19-20 Agustus 2019, dilanjutkan pemutusan akses internet sejak 21 Agustus sampai 4 September 2019, dan perpanjangan pemutusan akses internet sejak 4 sampai 11 September 2019.

AJI dan SAFEnet mengajukan tuntutan bahwa Jokowi dan Menkominfo bersalah karena tidak mematuhi hukum dan melanggar asas pemerintahan yang baik. Tindakan pelambatan dan pemutusan akses internet merupakan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pihak Istana telah diminta tanggapan mengenai vonis PTUN ini. Namun hingga berita ini diturunkan, Istana belum merespons.(*)



Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
Presien Jokowi saat di Papua.Pengadilan Putuskan Presiden Jokowi dan Menkominfo Bersalah Soal Blokir Internet
Anas MaamunICW Kecewa dan Kecam Grasi Annas Maamun
Ketua Divisi Hukum Ikatan Keluarga Alumni Unri Fitrianedia SH MKN dan Alumni FH Unri, Devi Indriani SG didampingi pengurus lainnya memegang draft gugatan Class Action, Selasa (10/9/2019). Gugatan ditujukan kepada Presiden, Menteri, Gubernur Riau hingga Bupati/Wali Kota. Asap Karhutla di Riau, Alumni Unri Gugat Presiden Jokowi
  Muhammad FahriPengancam Bunuh Jokowi Dipenjara 255 Hari
Ilustrasi kerusuhan di Papua.Tak Terbuka soal Keadaan Darurat Papua dengan Pemblokiran Internet, Jokowi Digugat
DitjenPas Kemenkumham mengonfirmasi Neil Bantleman telah bebas usai mendapat grasi yang diteken Presiden Joko Widodo pada 19 Juni lalu. Orang Tua Korban Pertanyakan Grasi Jokowi untuk Guru JIS Diduga Pelaku Pelecehan Seksual

 
Berita Lainnya :
  • Terima SK Partai Golkar, Pasangan Andi Putra-Suhardiman Penuhi Syarat Maju di Pilkada Kuansing
  • Virus Corona Bisa Menular Lewat Udara, Ini yang Harus Dilakukan untuk Mengurangi Penularannya
  • Lagi, Bupati Alfedri Ingatkan Masyarakat Patuhi Protokol Kesehatan
  • Seorang Warga Inhil Positif Corona, Total Pasien Covid-19 di Riau 240 Kasus
  • Pantai Rupat Menawan, Sayang Jalannya Jelek
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Beli Rumah untuk Curi Minyak
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2020 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved