SELATPANJANG - Polisi Resor (Polres) Kepulauan Meranti berhasil mengamankan ratusan batang kayu olahan jenis balak tim yang berlokasi di Parit Kekat Desa Sungai Tohor, Kecamatan Tebingtinggi Timur, Kepulauan Meranti, Riau, pada Minggu (3/2/2020) siang lalu.

Hal itu dibenarkan Kapolres Kepulauan Meranti, AKBP Taufiq Lukman Nurhidayat SIK MH, melalui Kasat Reskrim, AKP Ario Damar SH, Selasa (4/1/2020) siang.

"Penindakan bermula dari laporan masyarakat terhadap aktivitas tersebut. Makanya kita langsung turun ke lapangan. Ternyata benar, ratusan Balak Tim kayu illegal di Jalan Parit Kekat Desa Sungai Tohor, Tebingtinggi Timur Kepulauan Meranti sudah kita pasang police line," ungkapnya.

Dikatakan kayu dari praktik illegal logging (Ilog) itu tidak diketahui siapa pemiliknya atau tidak bertuan.

Ario Damar menceritakan, kayu olahan jenis balak tim tersebut berjumlah lebih kurang 211 batang dengan ukuran bervariasi. Keberadaan dan pemiliknya masih didalami dengan pengumpulan bahan keterangan (Pulbaket).

"Sampai saat ini kita belum tahu punya siapa. Yang jelas masih tahapan Pulbaket," ujarnya.

Menurut Ario, titik kordinat ekploitasi atau lokasi aktifitas illegal logging tersebut masuk dalam lokasi kawasan hutan produksi yang dikelola oleh lembaga pengelola hutan desa (LPHD) setempat.

Sebelumnya dikelola LPHD, lahan itu merupakan lahan eks PT PT Lestari Unggul Makmur (LUM) seluas 10.390 hektar. Hak pengelolaan hutan tersebut dikelola melalui koperasi atau BUMDes

"Kita juga telah berkordinasi dengan UPT KPH dalam menentukan status kawasan kegiatan para pembalak liar tersebut. Setelah diambil titik kordinatnya, ternyata lokasi berada di kawasan hutan produksi yang dikelola oleh LPHD," bebernya.

Penyelidikan selanjutnya, tambah Ario pihaknya akan memanggil perangkat desa, dan berkoordinasi dengan KPH setempat. Selain itu mereka juga akan mendatangkan ahli dari Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) Provinsi Riau.

"Dalam waktu dekat perangkat desa akan kita panggil, mulai dari Kades hingga perangkat lingkungan. Dengan KPH kita tetap berkoordinasi. Termasuk akan mendatangkan ahli pengelolaan hutan produksi provinsi," pungkasnya.

Terhadap kasus tersebut pelaku bisa dijerat UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan dengan ancaman pidananya maksimal 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp5 miliar.

Penulis : Ali Imroen
Editor : Yusni Fatimah

BERITA LAINNYA
PDIP Hanya Buka Penjaringan untuk Calon Wakil Bupati Bengkalis HK Optimalkan PMN 2024 untuk Keberlanjutan Penugasan Tol Trans Sumatera Proses Pembangunan Flyover Panam Pekanbaru Masih Tahap Pengadaan Tanah Incar Sertifikasi FSC, RAPP Gelar Dialog dan Konsultasi Publik Bersama Masyarakat Kuansing Harga TBS Sawit Plasma di Riau Tembus Rp2.929 per Kg		Ambil Formulir di Demokrat dan PKB, Edy Natar Jadi Bacalon Gubri yang Pertama Daftar ke Parpol Debit Air Terus Menyusut, 2 Pintu Waduk PLTA Koto Panjang Ditutup Disediakan Gratis, Ini Link Pendaftaran Stand UMKM di Gernas BBI/BBWI Riau Sekolah Dilarang Perpisahan di Hotel, Kadisdik Riau: Jangan Bebani Orang Tua Siswa Dibuka Wapres, Pj Gubri Hadiri Rakornas PB 2024 di Bandung