www.halloriau.com
Hukrim
BREAKING NEWS :
Perayaan Imlek di Rumah Stephen dan Peng Suyoto, Silaturahmi Berjalan dalam Suasana Kekeluargaan
 
Pasca Ditundanya Penertiban Kawasan oleh DLHK Riau, Ini Jawaban PT PSJ...
Selasa, 14/01/2020 - 16:32:07 WIB
  Kapolres Pelalawan AKBP M.Hasyim Risohandua saat memimpin mediasi dan diskusi pasca pembacaan amar keputusan MA oleh DLHK Riau, kemarin.
Kapolres Pelalawan AKBP M.Hasyim Risohandua saat memimpin mediasi dan diskusi pasca pembacaan amar keputusan MA oleh DLHK Riau, kemarin.

PELALAWAN - Terkait Surat Perintah Tugas yang dikeluarkan Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 096/PPLHK/082, Tanggal 10 Januari 2020 Tentang pelaksanaan Eksekusi Pidana Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1087K/PID.SUS.LH/2018, tim advokasi PT Peputra Supra Jaya (PSJ) dari Kantor Hukum Asep Ruhiat & Partners mengirimkan rilisnya ke media ini, Selasa (14/1/2020).

Dalam rilisnya itu, ada sejumlah poin yang disampaikan, yakni:

1. Bahwa klien kami  pada Tanggal 7 Juni 2017 didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara Tindak Pidana Khusus No. 183/PID.SUS/2017/PN.PLW dengan dakwaan melakukan usaha perkebunan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 105 Jo. Pasal 47 Ayat 1 Jo. Pasal 113 Ayat 1 UU RI No. 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan;

2. Bahwa kemudian pada tanggal 15 Februari 2018 perkara tersebut diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan yang menyatakan terdakwa PT Peputra Supra Jaya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum, membebaskan terdakwa PT Peputra Supra Jaya dari Dakwaan Penuntut Umum, dan memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, serta menetapkan agar barang bukti, dst......

3. Bahwa terhadap putusan No. 183/PID.SUS/2017/PN.PLW tanggal 15 Februari 2018 tersebut, pada tanggal 21 Februari 2019 Jaksa Penuntut Umum menyatakan kasasi ;

4. Bahwa permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum tersebut dikabulkan oleh Mahkamah Agung dan menyatakan klien kami terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan usaha budi daya tanaman perkebunan dengan luasan skala tertentu yang tidak memiliki ijin usaha perkebunan dan barang bukti nomor 315 selengkapnya sebagaimana tersebut dalam tuntutan pidana penuntut umum tanggal 11 Desember 2017, dirampas untuk dikembalikan kepada negara melalui Dinas Kehutanan Provinsi Riau c.q. PT Nusa Wana Raya;

5. Bahwa terhadap putusan kasasi No. 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018, Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan menerbitkan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tertanggal 16 Desember 2019 ;

6. Bahwa penerbitan Berita Acara Pengembalian Barang Bukti tersebut telah menyalahi aturan dan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dijelaskan dalam :

Pasal 270 KUHAP yang berbunyi : “Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya”;

Peraturan Jaksa Agung RI No. PER-002/A/JA/05/2017 Tanggal 19 Mei 2017 Pasal 1 Butir 13 berbunyi :
“Benda sita eksekusi adalah aset atau barang milik terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana, termasuk kooporasi terkait pidana, yang disita oleh jaksa eksekutor atau jaksa pemilihan aset untuk dijual atau dilelang dalam rangka pelaksanaan putusan denda atau uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana”;

Keputusan Jaksa Agung RI No. KEP-089/J.A/8/1988 Tanggal 5 Agustus 1988 Tentang Penyelesaian barang Rampasan.

Jadi Berdasarkan ketentuan di atas, yang berwenang melaksanakan sita eksekusi terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tanggal 17 Desember 2018 tersebut hanyalah Jaksa (Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan) dan bukanlah KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI RIAU;

7. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2019 ini klien kami telah mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali) terhadap Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1087 K/Pid.Sus.LH/2018 tersebut dan telah sidang di Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari rabu tanggal 8 Januari 2020;

8. Bahwa upaya luar bisa / Peninjauan Kembali yang dilakukan klien kami apabila kita kaitkan dengan teori M. Yahya Harahap, S.H. yang berpendapat bahwa Pasal 66 ayat (2) UUMA itu:

● Dapat diperlunak secara “kasuistik” dan “eksepsional”;

● Karena yang dilarang pasal itu, mempergunakan permohonan peninjauan kembali sebagai alasan penundaan eksekusi secara “generalisasi”.

Undang-undang tidak melarang pengadilan menunda atau menghentikan eksekusi asal penerapannya secara “kasuistik” dan “eksepsional”. Dalam keadaan yang sangat mendasar dan beralasan, permohonan peninjauan kembali dapat dipergunakan sebagai alasan menunda atau menghentikan eksekusi.

Menurut Yahya, peninjauan kembali dapat dianggap sungguh-sungguh dan mendasar apabila alasan yang diajukan yaitu benar-benar sesuai dengan salah satu alasan yang ditentukan Pasal 67 UUMA, alasan yang dikemukakan didukung oleh fakta atau bukti yang jelas dan sempurna, dan dapat diduga majelis hakim yang akan memeriksa PK.

Penulis : Andy Indrayanto
Editor : Yusni Fatimah






Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
  Kapolres Pelalawan AKBP M.Hasyim Risohandua saat memimpin mediasi dan diskusi pasca pembacaan amar keputusan MA oleh DLHK Riau, kemarin.Pasca Ditundanya Penertiban Kawasan oleh DLHK Riau, Ini Jawaban PT PSJ...
IlustrasiJPU dan Jaksa Peneliti akan Gelar Ekspos Perkara Dugaan Korupsi Hibah UIR
IlustrasiDugaan Korupsi Proyek Video Wall, Jaksa Periksa Sekretaris dan Anggota Tim PPHP
  Kapolres Pelalawan AKBP M Hasyim Risohandua memimpin mediasi dan diskusi terkait penertiban dan pemulihan di kawasan lahan milik PT PSJ. Hanya Bacakan Putusan MA, DLHK Riau Tunda Pemulihan dan Penertiban Lahan PT PSJ
KarhutlaKasus Kebakaran Hutan dan Lahan, Jaksa Siapkan 8 Jaksa Hadapi PT SSS
 Juru sita PN Pasir Pangaraian, esksekusi sebidang tanah tanah kosong seluas 400 meter persegi milik Ernawati Boru Saragih, terletak di Desa Rantau Kasai Kecamatan Tambusai Utara.PN Pasir Pangaraian Sita Eksekusi Tanah Milik Ernawati Siahaan

 
Berita Lainnya :
  • Perayaan Imlek di Rumah Stephen dan Peng Suyoto, Silaturahmi Berjalan dalam Suasana Kekeluargaan
  • Pimpin Apel Jelang Purnabakti, Sekda TS Hamzah Berharap Kinerja dan Kedisiplinan ASN Siak Meningkat
  • Festival Perang Air 2020, Ribuan Warga Kota Selatpanjang Basah Kuyup di Jalanan
  • Penggunaan APBD Diperiksa BPK, Bupati Harris: 7 Kali Berturut-turut Dapat WTP, Kali Ini Jangan Gagal
  • Antisipasi Corona Masuk ke Meranti, Instansi Kesehatan Lintas Sektor Periksa Penumpang di Pelabuhan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Beli Rumah untuk Curi Minyak
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved