PEKANBARU -  Bagian Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau memeriksa Tim Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) proyek pengadaan video wall di Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian Kota Pekanbaru, Senin (11/11). Ada tiga orang dipanggil.

Ketiga Tim PPHP itu adalah Endra Trinura selaku Sekretaris Tim PPHP serta dua anggota tim, Febrino Hidayat dan H Masisco. Mereka datang ke Kantor Kejati Riau, Jalan Arifin Achmad, pada pukul 09.00 WIB dan diklarifikasi hingga sore hari.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Riau, Muspidauan, membenarkan pemanggilan ketiga tim PPHP. "Mereka diklarifikasi terkait pengadaan video wall di Pemko Pekanbaru," ujar Muspidauan.

Muspidauan menyebutkan, jaksa penyelidik sedang mengumpulkan bahan dan keterangan terkait dugaan penyimpangan pengadaan video wall. "Ini dalam proses penyelidikan untuk membuat terang, ada atau tidaknya tindak pidana," kata Muspidauan.

Dalam perkara ini, jaksa penyelidik sudah mengklarifikasi empat orang lainnya, yakni Kepala  Dinas Komunikasi Informasi, Statistik dan Persandian  Kota Pekanbaru,  Firmansyah Eka Putra. Ketika proyek dilaksanakan, Eka menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Diskominfotik dan Persandian Pekanbaru sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) sekaligus Pengguna Anggaran (PA).

Jaksa penyelidik juga telah memanggil Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Vinsensius Hartanto, Ketua Tim Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP), Muhammad Azmi, dan Pejabat Pengadaan Barang Jasa/Pokja, Agusril.

Kemarin, Firmansyah Eka Putra kembali mendatangi Kantor Kejati Riau. Eka  datang untuk menyerahkan dokumen kepada jaksa penelidik Pidsus Kejati Riau. Dokumen itu disinyalir terkait pengadaan video wall.

Pengadaan video wall dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru tahun anggaran 2017 dengan nilai Rp 4,4 miliar. Dana itu untuk membeli 24 unit video wall di Command Center.

Diduga ada mark up dana dalam pembelian unit video wall. Namun dalam pemeriksaan, Eka membantah hal itu. Menurutnya, pembellian barang-barang dibeli dari katalog milik  pemerintah dan bukan di pasar gelap.

Dalam kegiatan itu, sebutnya, pihaknya khusus membeli video wall saja. Saat itu, ada sekitar 15 item pembelian, khususnya video wall karena barang-barang IT ada di katalog.

Pengusutan perkara itu dilakukan berdasarkan laporan yang diterima Korps Adhyaksa Riau. Disinyalir, ada penggelembungan harga atau mark up dalam kegiatan.

Menanggapi laporan itu, Kejati Riau kemudian menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlid) dengan Nomor : PRINT-11/L.4/Fd.1/10/2019. Surat itu ditandatangani oleh Kepala Kejati (Kajati) Riau Uung Abdul Syakur pada 30 Oktober 2019 kemarin.

Penulis : Linda Novia
Editor : Yusni Fatimah

BERITA LAINNYA
Tips Memiliki Asuransi All Risk Mobil Secara Online dan Tanpa Ribet AHASS Siaga Bantu Pemudik Servis Motor Honda Makin Populer, Ini 5 Hal yang Perlu Diperhatikan Sebelum Beli Mobil Listrik Dukung Gebyar BBI/BBWI, Menhub Beri Bantuan 'By The Service' ke Pemprov Riau Lebih Baik Kembali ke DPR RI Daripada Jadi Wakil, PKB Pastikan Abdul Wahid Bacalon Gubri		PPDB SMPN Pekanbaru 2024 Dimulai 15 Juli, Ini Kata Kadisdik Sosialisasi KIP-K di UIR, LLDIKTI Wilayah XVII: Peran Yayasan dan PT Penting untuk Sukseskan Program Ikuti MTQ ke-42 Riau, Besok Kafilah Pekanbaru Berangkat ke Dumai Pengendara di Pekanbaru Keluhkan Pak Ogah, Sembarangan Beri Jalan untuk yang Beri Uang Irvan Herman Masuk Kandidat Potensial Calon Walikota Pekanbaru, Komunikasi Politik Mulai Dijalankan