www.halloriau.com
Hukrim
BREAKING NEWS :
Bupati Janji Keluarkan 7.000 Persil Sertifikat Masyarakat Eks Transmigrasi dan Bangun Jalan Poros
 
Kasus Gubernur Nurdin Basirun, KPK Minta Pejabat Kepri Tak Beri Keterangan Palsu
Minggu, 25/08/2019 - 07:38:21 WIB
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.
Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Humas) yang juga dikenal sebagai Juru Bicara KPK, Febri Diansyah.

BATAM - Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) terus mendalami kasus suap yang menjerat Gubernur nonaktif Kepulauan Riau, Nurdin Basirun, sebagai tersangka.

Hingga saat ini, KPK telah memanggil 33 orang, yang terdiri dari 28 orang dari unsur organisasi perangkat daerah atau pejabat di lingkungan Pemprov Kepri dan lima orang dari pihak swasta.

Kepada para pejabat daerah di lingkup Pemprov Kepri, Juru Bicara KPK Febri Diansyah menyarankan mereka untuk memberikan keterangan secara terbuka.

"Kami menyarankan agar sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov Kepri tidak memberikan keterangan palsu," kata Febri melalui telepon pada Sabtu (24/8/2019) dikutip dari Kompas.

"Karena apabila ini terbukti, tidak menutup kemungkinan hal ini juga akan menyeret pejabat yang bersangkutan," ujar dia.

Meski demikian, Febri menyatakan bahwa para pejabat daerah itu sudah kooperatif saat dilakukan pemeriksaan.

KPK melakukan pemeriksaaan di gedung Merah Putih KPK di Jakarta, dan di Mapolresta Barelang.

Febri menjelaskan, penyidik KPK juga terus mendalami dugaan kasus gratifikasi yang juga dilakukan Nurdin Basirun.

Pemeriksaan yang dilakukan masih terkait dengan izin prinsip dan lokasi pemanfaatan laut, proyek reklamasi di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil di Kepri tahun 2018/2019.

KPK sedianya memanggil tujuh orang dari pihak swasta terkait kasus ini. Namun, baru lima orang yang memenuhi pemanggilan KPK.

"Seharusnya total yang sudah diperiksa 35 orang, namun dua orang pihak swasta kemarin mangkin dari pemanggilan," kata Febri.

Dua orang pihak swasta yang mangkir yakni Trisno yang merupakan direksi PT Bintan Hotels dan Herman Staf PT Labun Buana Asri.

Seharusnya kedua pihak swasta ini sudah bisa dimintai keterangan terkait kasus OTT suap izin reklamasi dan dugaan kasus gratifikasi dari GubernurKepri Nonaktif Nurdin Basirun.

"Sekali lagi kami mengingatkan kepada sejumlah saksi agar datang memenuhi panggilan penyidik KPK dan memberikan keterangan secara jujur," ucapnya.

Dalam kasus ini, Nurdin diduga menerima suap secara bertahap dari pihak swasta bernama Abu Bakar dengan total 11.000 dollar Singapura dan Rp 45 juta.

Pada Mei 2019, Abu Bakar mengajukan izin pemanfaatan laut untuk melakukan reklamasi di Tanjung Piayu demi pembangunan resor dan kawasan wisata seluas 10,2 hektar.

Padahal, Tanjung Piayu merupakan area yang diperuntukkan sebagai kawasan budidaya dan hutan lindung. (*)


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)

BERITA TERKAIT    
KPKDugaan Kasus Suap Alih Fungsi Hutan Riau, KPK Panggil Zulhas
IlustrasiJPU dan Jaksa Peneliti akan Gelar Ekspos Perkara Dugaan Korupsi Hibah UIR
Walikota (Wako) Dumai Zulkifli Adnan Singkah (ZAS) Tanpa Info ke KPK, Walikota Dumai Mangkir dari Panggilan Terkait Kasus Suap
  KPKKasus Suap Penetapan Anggota DPR, KPK Periksa Wahyu Setiawan Sebagai Tersangka
KPKTersangka Suap PAW Harun Masiku Sudah di Luar Negeri, KPK: Kemungkinan Masuk DPO
Komisioner KPU Wahyu Setiawan (tengah).Wahyu Setiawan Mundur dari KPU Usai Ditetapkan Sebagai Tersangka Dugaan Tipikor

 
Berita Lainnya :
  • Bupati Janji Keluarkan 7.000 Persil Sertifikat Masyarakat Eks Transmigrasi dan Bangun Jalan Poros
  • Komunitas Ruang Baca Bengkalis Luncurkan Sabtu Membaca
  • Rasidah Alfedri Turun Langsung Serahkan Bantuan kepada Warga Kurang Mampu
  • Sembilan Penjudi di Kampar Disikat Aparat saat Asyik Main Dalam Warung
  • Persiapan Pilkada Serentak Provinsi Riau Dinilai Tidak Ada Kendala
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    Potret Lensa
    Beli Rumah untuk Curi Minyak
     
     
    Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
    Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
    DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
         
    Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
        © 2010-2019 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved