PEKANBARU - Organisasi Perubahan Sosial Indonesia (OPSI) Riau, yang diketahui dibentuk oleh mantan kelompok Lesbian Gay Biseksual Transgender (LGBT), membantah tidak memilik izin yang resmi dari pihak pemerintahan terkait.

Hal ini dikatakan oleh salah seorang anggota dari OPSI Riau Ruli Rahmadani kepada halloriau.com, Selasa (15/1/2019) siang, izin kegiatan ini sudah dikeluarkan oleh Kesbangpol.

"Kegiatan organisasi ini, izinnya sudah dikeluarkan dari pihak Kesbangpol," ucap Ruli.

Menurut Ruli, saat ini dirinya merasa sedih melihat masyarakat Kota Pekanbaru belum mengetahui dan mengenal namanya penyakit HIV/AIDS. Karena itu tujuan dari OPSI Riau sendiri, sebagai suatu tempat untuk pembinaan dan penanggulangan penyakit tersebut. 

"Masih tabu sih di mata masyarakat untuk masalah penyakit HIV/AIDS. Akunya yang menjadi dilema saat ini," aku Ruli.

Ruli menuturkan, kegiatan yang dilakukan peserta anggota OPSI Riau selama ini di dalam rumah yang berada di Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan, hanya sebatas kepengurusan saja.

"Dalam kegiatan pengurusan itu, sekalian mengajak dan merangkul rekan-rekan lainnya untuk pembinaan dan penanggulangan penyakit HIV," kata Ruli.

Sejak awal diadakan kegiatan, hingga sekarang total jumlah keanggotaannya telah mencapai 20 orang yang direkut melalui brokers di media sosial akun Facebook atas nama OPSI Riau.

"Di sana (akun FB OPSI Riau) kita merekrut anggotanya. Sudah ada 15 sampai 20 orang yang terkumpul," pungkas Ruli.

Terpisah, pihak Forum Pembela Islam (FPI) Kota Pekanbaru dengan tegas mengatakan haram baginya memberikan ruang bagi kaum LGBT di bumi khususnya di Provinsi Riau.

"Apapun bentuk alasannya itu, tidak ada sejengkal pun tempat bagi LGBT di bumi ini, khusus di Provinsi Riau," tegas Rahmadhan kepada halloriau.com.

Rahmadhan menjelaskan, saat penggrebekan kegiatan yang dilakukan di dalam rumah yang berada di Jalan Uka Kelurahan Air Putih Kecamatan Tampan ini, ditemukan adanya berbagai macam barang penyimpangan.

"Diantaranya, tadi pas dilakukan penggeledahan rumah mereka ada kondom di dalam rumah. Serta berbagai macam brosur kegiatan mereka dan foto-foto sesama laki-laki," terang Rahmadhan.

Terlepas dari upaya segala bentuk kegiatan dan kemasan yang dilakukan organisasi selama ini, sambung H Topik, LGBT itu haram.

"Kalau hanya untuk penyuluhan dan pembinaan, itu kita serahkan saja kepada pemerintah setempat yang khusus untuk melayani permasalahan tersebut," kata Rahmadhan.

Sebelumnya, sejumlah warga dan pihak terkait menggrebek sebuah rumah di Jalan Uka, Selasa (15/1/2019) tadi. Diduga telah melakukan kegiatan yang berindikasi adanya unsur kegiatan LGBT yang didapatkan dari laporan masyarakat setempat. 

Bersamaan penggrebekan tersebut diikuti beberapa anggota aparat kepolisian dari Polsek Tampan dan Babinsa serta anggota dewan yang mengamankan lokasi dari tindakan yang tidak diinginkan.

Penulis : Helmi
Editor  : Fauzia

BERITA LAINNYA
Meski Diguyur Hujan, Ribuan Masyarakat Tetap Antusias Nonton Konser Virgoun Ribuan Masyarakat Mulai Padati Kawasan BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival Pemprov Riau Siap Pecahkan Rekor MURI Masak Mie Sagu Terbanyak di Gernas BBI-BBWI 2024 Kolaborasi dengan Dispar, Disperindagkop Riau Targetkan Transaksi Gernas BBI-BBWI Lebih Rp18 Miliar PSI Riau Buka Penjaringan Kepala Daerah Jelang Pilkada 2024		Talk Show Bertajuk Tuan Dukung Puan, Bentuk Komitmen PHR untuk Kesetaraan Gender UNESCO: 70 Persen Jurnalis Lingkungan Jadi Sasaran Intimidasi dan Kekerasan Dirjen BPD Kemendagri Puji Sinergi Pemerintahan Daerah dan Desa di Riau Angin Kencang Terpa Kantor Gubernur Riau Jelang Konser Gernas BBI-BBWI dan Lancang Kuning Carnival XL Axiata Ubah Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Serta Bagi Dividen Rp 635,5 M