PEKANBARU - Perseteruan antara kubu Demokrat dan DPID bak bola panas. Bahkan hari ini Ketua DPC Partai Demokrat Kota Pekanbaru Agung Nugroho SE harus menjalani pemeriksaan di Mapolresta Pekanbaru, Rabu (19/12/2018) sore sebagai saksi dalam kasus pengrusakan atribut PDIP Efendi Sianipar di Kecamatan Tenayan Raya.
Usai memberikan keterangan di Polresta Pekanbaru, Agung didampingi puluhan kader Demokrat lainnya mengatakan bahwa kader Partai Demokrat tidak ada yang melakukan balas
dendam atas perusakan baliho Demokrat. Apalagi Presiden RI ke-6 SBY mengatakan bahwa berkaitan dengan hal tersebut, beliau meminta diturunkan atribut sehingga tidak ada lagi bersinggungan dengan partai lain,
"Waktu itu beliau meminta seluruh kader reda dan tidak ada namanya balas dendam. Bahkan kita menepis dugaan yang menyatakan ada rekayasa yang disampaikan pihak luar, seperti ada kader yang menjilat ke atasan untuk mencari nama. Itu tidak benar, tidak ada kader Demokrat yang merusak. Kami korban hari ini, tidak mungkin pula kami yang disakiti, atau kami pula yang jadi tersangka. Partai Demokrat tidak mempunyai DNA balas dendam," beber Agung Nugroho.
Sementara itu, Jansen Sitindaon, selaku ketua DPP Partai Demokrat, mengapresiasi penyidikan yang dilakukan Polresta Pekanbaru. Dikatakannya saat itu penyidikan berjalan lancar terkait Ketua DPC Kota Pekanbaru Agung Nugroho diperiksa.
"Dia diajukan sebanyak 14 pertanyaan, terkait kasus rusaknya baliho caleg PDIP bernama Efendi Sianipar, di Tenayan Raya," ucapnya.
Ia menuturkan bahwa saat ini tersangka sudah dua orang, satu orang bernama Sahri Kasdi dan M Alwi.
Ia mengatakan bahwa sebenarnya kasus tersebut tidak ada kaitannya dengan kader Demokrat, tetapi dikait-kaitkan. Dari beberapa pertanyaan menurut dia, dapat dipastikan tidak ada kaitannya kader Demokrat dengan rusaknya baliho Efendi.
"Tidak ada kaitannya sahabat kami Ketua DPC Kota Pekanbaru Agung Nugroho dengan rusaknya baliho milik Pak Efendi Sianipar. Pemanggilan Agung ini kita bisa terjemahkan apa yang disampaikan Wiranto selaku Menkopolhukam sebelumnya, dimana ada kader Demokrat yang diduga terlibat," terangnya.
Ditegaskannya, hari ini kader Demokrat sudah dipanggil. Sebelumnya dikatakannya juga ada kader PDIP yang terlibat juga. Sekarang yang ditunggu, kapan pemanggilan kader PDIP, siapa orangnya. Pihaknya belum mengetahui sama sekali.
"Kalau kami kan sudah dipanggil. Jadi satu baliho yang rusak di Tenayan Raya itu tersangkanya sekarang sudah ada dua orang dan kader Partai Demokrat sudah dipanggil dan tidak ada kaitannya," ucapnya.
Sedangkan untuk ratusan baliho Partai Demokrat yang rusak di Jalan Sudirman, tersangkanya baru satu orang, itupun yang menangkap Satgas Partai Demokrat. Dan belum ada pengembangan penyidikan yang mengarah siapa yang menyuruh si tersangka itu.
"Siapa otaknya atau kalau mengikuti kalimat nya Pak Wiranto, siapa kader PDIP nya, bila kita menerjemahkan apa yang disampaikan Pak Wiranto kemarin," jelasnya.
Dengan kondisi tersebut, ia meminta keadilan. Pasalnya, mereka merasa dizolimi. Dimana Wiranto mengatakan kader Demokrat ikut terlibat dan sudah dipanggil. Padahal tidak ada keterlibatannya sama sekali.
"Sekarang kami meminta siapa itu kader PDIP dan kapan dipanggil," katanya lagi.
Lebih lanjut dijelaskannya bahwa kedua orang yang merusak baliho di Tenayan Raya juga bukan kader Demokrat, keduanya tidak punya KTA dan tidak pengurus di badan Partai Demokrat, seperti di tingkat PAC dan lainnya.
"Terkait perusakan kemarin kami memberikan waktu kepada teman-teman penyidik 14 hari untuk mengembangkan proses penyidikankannya. Karena kami sadar betul pihak insitusi kepolisian dan ini bukan alat pemuas, dan kami juga tidak ingin dipuaskan," ungkapnya.
Pihaknya hanya meminta penyidikannya kredibel, proporsional dan terbuka. Jadi rusaknya balibo di Jalan Sudirman, menurut dia pelakunya bukan satu orang bukan tunggal, dan pasti ada yang menyuruh.
"Kalau kita ingin mencari motifnya segera periksa yang menyuruh itu. Segera periksa yang memberikan uang itu, karena motif itu ada di sana," bebernya.
Pihaknya punya keyakinan sepenuhnya yang ditangkap tidak punya motif sama sekali, tidak punya niat.
"Itu adalah jalan protokol yang dilewati Presiden RI ke-7 Pak Jokowi dan Presiden ke-6 Pak SBY," katanya.
Menurut dia lagi bahwa SBY sendiri sudah pernah jadi presiden. Biasanya jika kepala negara melewati suatu jalan akan disterilkan.
"Menjadi aneh menurut kami ada 30 sampai 35 orang berkeliaran melakukan tindak kejahatan merusak baliho tapi tidak bisa ditangkap oleh keamanan," ucapnya.
Dengan kondisi tersebut, ia berharap sebaiknya Polda Riau atau pihak kepolisian Polresta Pekanbaru, melakukan penyelidikan secara serius. Pasalnya satu baliho PDIP rusak, tersangka sudah dua orang, semetara ratusan baliho Demokrat rusak tersangkanya baru satu orang.
Penulis : Mimi Purwanti
Editor : Fauzia
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
