JAKARTA - KPK menyebut pemerintah provinsi Sumatera Utara (Pemprov Sumut) masih menjadi juara untuk urusan penerimaan gratifikasi atau suap. Begitu juga Pemprov Riau soal penggelapan uang perjalan dinas.

Hasil itu didapat KPK dari Survei Penilaian Integritas (SPI).

SPI yang dipaparkan Direktur Penelitian dan Pengembangan (Litbang) KPK Wawan Wardiana itu merupakan hasil survei tahun 2017. Data SPI menunjukkan bagaimana kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah merespons adanya indikasi korupsi melalui sistem-sistem antikorupsi.

Selain itu, survei itu juga memperlihatkan apakah kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah masih rawan akan tindak pidana korupsi atau tidak. Survei itu didapat KPK dengan cara wawancara pada responden dari internal dan eksternal dari kementerian atau lembaga dan pemerintah daerah tersebut.

Ada 4 kategori yang dibahas KPK yaitu, Budaya Organisasi Antikorupsi, Pengelolaan SDM, Sistem Antikorupsi, dan Pengelolaan Anggaran. Masing-masing kategori itu dibagi menjadi subkategori. Berikut rinciannya, seperti disitat dari detik:

Budaya Organisasi Antikorupsi

Untuk kategori ini, KPK membaginya menjadi 4 subkategori. Masing-masing subkategori tersebut menunjukkan 10 pemerintah daerah dengan nilai tertinggi untuk masing-masing subkategori itu. Namun detikcom hanya akan menampilkan 3 urutan tertinggi. Berikut datanya:

- Pengalaman Penerimaan Gratifikasi/Suap
1. Pemprov Sumatera Utara
2. Pemprov Bengkulu
3. Pemprov Kepulauan Riau

- Pengalaman Pemerasan Pengguna Layanan
1. Pemkot Bengkulu
2. Pemprov Aceh
3. Pemprov Banten

- Persepsi Risiko Konflik Kepentingan-Pemanfaatan Fasilitas Kantor
1. Pemprov Nusa Tenggara Timur (NTT)
2. Pemkab Deli Serdang
3. Pemprov Sulawesi Tengah

- Pengalaman Pegawai terkait Kecenderungan Penyalahgunaan Wewenang oleh Atasan
1. Pemprov Kepulauan Riau
2. Pemprov Papua Barat
3. Pemprov Maluku Utara.

Pengelolaan SDM

Untuk kategori ini, KPK membaginya menjadi 2 subkategori. Masing-masing subkategori tersebut menunjukkan 10 pemerintah daerah dengan nilai tertinggi untuk masing-masing subkategori itu. Namun detikcom hanya akan menampilkan 3 urutan tertinggi. Berikut datanya:

- Persepsi Suap/Gratifikasi dalam Promosi dan Mutasi
1. Pemkab Klaten
2. Pemkot Pekanbaru
3. Pemprov Riau

- Pengalaman Suap/Gratifikasi dalam Promosi dan Mutasi
1. Pemprov Sumatera Utara
2. Pemprov Kepulauan Riau
3. Pemprov Jambi

Sistem Antikorupsi

Untuk kategori ini, KPK hanya membuat satu subkategori. Subkategori itu menunjukkan 10 pemerintah daerah dengan nilai tertinggi. Namun detikcom hanya akan menampilkan 3 urutan tertinggi. Berikut datanya:

- Persepsi Perlindungan Pelapor
1. Pemprov Sulawesi Tengah
2. Pemprov Riau
3. Pemprov Kepulauan Riau

Pengelolaan Anggaran

Untuk kategori ini, KPK membaginya menjadi 2 subkategori. Masing-masing subkategori tersebut menunjukkan 10 pemerintah daerah dengan nilai tertinggi untuk masing-masing subkategori itu. Namun detikcom hanya akan menampilkan 3 urutan tertinggi. Berikut datanya:

- Persepsi Terhadap Markup Anggaran
1. Pemprov Sumatera Utara
2. Pemprov Papua Barat
3. Pemkot Palangkaraya

Pengalaman Penyelewengan Perjalanan Dinas
1. Pemprov Riau
2. Pemprov Papua
3. Pemprov Kepulauan Riau

KPK juga memberikan beberapa rekomendasi untuk perbaikan terhadap hasil survei di berbagai daerah tersebut. Antara lain, perbaikan budaya organisasi dengan memperkuat aturan dan implementasi pengelolaan konflik kepentingan dan kode etik di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.

Berikutnya, KPK juga menyarankan agar pelayanan dilakukan secara online untuk mengurangi peran perantara atau calo. Untuk pengelolaan anggaran, KPK menyarankan peningkatan transparansi dan akuntabilitas.(*)