Berikut versi yang lebih kuat dengan memasukkan isu pembentukan Bursa Sawit Indonesia. Saya menyatukan dua gagasan utama, yakni pembentukan Badan Otorita Sawit Indonesia (BOSI) dan pembenahan mekanisme perdagangan CPO melalui bursa komoditas. Dengan demikian, berita memiliki sudut pandang lebih luas: bukan hanya soal tata kelola, tetapi juga keadilan harga bagi petani sawit.
Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) kembali mendorong pemerintah melakukan pembenahan besar-besaran terhadap tata kelola industri sawit nasional. Dua langkah yang dinilai mendesak adalah membentuk Badan Otorita Sawit Indonesia (BOSI) dan menghadirkan Bursa Sawit Indonesia untuk menciptakan perdagangan yang lebih transparan sekaligus memberikan keadilan harga bagi petani.
Ketua Umum DPP APKASINDO, Dr Gulat ME Manurung, menilai Indonesia sebagai negara dengan perkebunan sawit terluas di dunia sudah seharusnya memiliki badan khusus yang mengatur dan mengoordinasikan seluruh kepentingan industri sawit dari hulu hingga hilir.
Ia membandingkan tata kelola sawit Indonesia dengan Malaysia yang telah memiliki Malaysian Palm Oil Board (MPOB) sebagai lembaga khusus pengelola sektor tersebut.
"Di Malaysia sudah ada namanya MPOB (Malaysian Palm Oil Board), badan sawitnya. Kita belum ada, padahal kita paling luas. Mereka hanya 7 juta hektare, kita ada 17 juta hektare," kata Gulat, Minggu (22/11/2026).
Menurutnya, luas perkebunan sawit Indonesia yang mencapai sekitar 17 juta hektare belum didukung sistem koordinasi yang terintegrasi. Sebab, berbagai urusan industri sawit masih tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga dengan kewenangan masing-masing.
"Kita harus menjadi terbaik, terkhusus dalam membentuk badan otoritas sawit Indonesia atau badan sawit Indonesia, karena kita ini tidak ada. Setelah banyak kementerian, lembaga, yang urusi sawit, capek kita menghadirkan satu-satu," ujarnya.
Gulat berharap pembentukan BOSI dapat menyederhanakan koordinasi sekaligus menyatukan arah kebijakan industri sawit nasional. Menurutnya, langkah tersebut juga sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.
"Banyak sekali kementerian, lembaga, yang urusi sawit. Maka, untuk mencapai apa yang diharapkan Bapak Presiden, pertumbuhan ekonomi 8 persen, itu sederhana. Buat aja badan kelompok nasional, jangan terlalu banyak yang ngurusin," katanya.
Ia meyakini keberadaan badan khusus tersebut akan membuat potensi industri sawit nasional lebih optimal dan memberikan kontribusi lebih besar terhadap perekonomian Indonesia.
"Maka sawit akan berdaya guna lebih besar dari sekarang ini," ungkapnya.
Namun, pembenahan industri sawit menurut Gulat tidak cukup hanya dengan menyatukan kewenangan pemerintah. Mekanisme perdagangan crude palm oil (CPO) yang selama ini menjadi salah satu rujukan penetapan harga tandan buah segar (TBS) petani juga perlu diperbaiki.
Ia menilai dinamika harga TBS yang kerap mengalami penurunan tidak terlepas dari mekanisme tender CPO yang masih dilakukan secara konvensional melalui PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (KPBN), badan usaha milik negara (BUMN).
Menurutnya, mekanisme tender tersebut sudah tidak lagi relevan untuk komoditas strategis seperti sawit yang memiliki pasar dan kebutuhan berskala global.
"Tender itu sudah ketinggalan zaman, terkhusus untuk komoditas strategis yang sudah menjadi kebutuhan dunia," tegas Gulat.
Ia menilai mekanisme tender yang tertutup dan terbatas perlu ditransformasikan menjadi sistem perdagangan yang lebih terbuka serta memiliki jangkauan internasional. Karena itu, APKASINDO mendorong pembentukan Bursa Sawit Indonesia sebagai wadah perdagangan yang lebih transparan dan kompetitif.
"Tender itu sangat tertutup dan terbatas, jadi harus diglobalkan melalui Bursa Sawit Indonesia, tidak ada pilihan lain," ujarnya.
Gulat menyambut positif arahan Presiden Prabowo Subianto terkait rencana pembentukan bursa komoditas strategis Indonesia, termasuk untuk komoditas sawit. Menurutnya, kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi petani yang selama ini menginginkan sistem perdagangan lebih terbuka dan mampu menciptakan pembentukan harga yang adil.
"Kami sangat setuju atas arahan Bapak Presiden RI, Prabowo, akan segera mendirikan Bursa Komoditas Strategis Indonesia, seperti Sawit, jd ini sangat sesuai dengan harapan kami petani sawit Indonesia," katanya.
Ia menegaskan, keberadaan bursa komoditas strategis diharapkan dapat memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan sawit dunia. Selain itu, transparansi pembentukan harga diharapkan memberikan dampak positif terhadap harga TBS yang diterima petani.
"Sawit Indonesia harus berdaulat, untuk keadilan dan Kemakmuran rakyat Indonesia," tegasnya.
Di sisi lain, Gulat mengingatkan bahwa masa depan industri sawit berkelanjutan tidak hanya ditentukan perusahaan besar, tetapi juga sangat bergantung pada kesejahteraan dan kemampuan petani dalam mengelola perkebunannya.
“Perkebunan sawit berkelanjutan itu adalah masa depan Indonesia. Dan petani sawit harus dirangkul, harus dipapah,” tuturnya.
Ia menilai perkebunan sawit rakyat selama ini belum memiliki arah pengembangan yang jelas. Karena itu, pembenahan sektor hulu, terutama perkebunan milik petani, perlu menjadi prioritas pemerintah.
“Kita sudah terlambat membiarkan petani sawit berbudidaya tanpa ada roadmap yang jelas. Maka sudah saatnya kita kembali memperbaiki sektor hulu, perkebunan sawit rakyat,” ujarnya.
Gulat berharap petani sawit memperoleh pendampingan dan dukungan kebijakan yang lebih terarah sehingga mampu meningkatkan produktivitas sekaligus memperkuat posisi mereka dalam rantai industri sawit nasional.
Sementara itu, rekomendasi Ombudsman terkait pembentukan Badan Sawit Nasional juga menyoroti pentingnya penyatuan kebijakan dan penyelesaian persoalan lahan perkebunan sawit.
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah penguatan peran Satuan Tugas Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam satu struktur organisasi. Hal ini berkaitan dengan mandat penataan lebih dari 3,2 juta hektare lahan yang tumpang tindih dengan kawasan hutan.
Melalui pengelolaan satu pintu, proses penetapan hak, legalisasi, maupun pemulihan lahan diharapkan dapat berjalan lebih cepat. Dengan demikian, persoalan yang selama ini terkendala perbedaan kewenangan dan administrasi berlapis dapat diselesaikan secara lebih terkoordinasi.
Badan otoritas sawit juga diharapkan tidak hanya berperan dalam penyelesaian konflik lahan, tetapi turut menjamin keberlanjutan pasokan bahan baku dari sektor hulu, termasuk untuk kebutuhan pengembangan energi terbarukan.
Dengan pembentukan BOSI dan Bursa Sawit Indonesia, APKASINDO berharap pemerintah dapat membangun tata kelola industri sawit yang lebih terintegrasi, transparan, dan berpihak pada kepentingan nasional. Bagi petani, pembenahan tersebut bukan sekadar persoalan kelembagaan, melainkan juga menyangkut kepastian harga, kesejahteraan, dan kedaulatan Indonesia atas komoditas sawit.