JAKARTA - PT Astra Agro Lestari Tbk (AALI) berencana melakukan pembelian kembali saham atau buyback dengan nilai maksimal Rp400 miliar. Aksi korporasi tersebut dijadwalkan berlangsung mulai 2 Oktober hingga 28 Desember 2026.
Corporate Secretary Astra Agro Lestari, Tingning Sukowignjo, mengatakan buyback dilakukan untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham sekaligus mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas dan keyakinan terhadap pasar modal Indonesia.
“Untuk meningkatkan nilai bagi pemegang saham Perseroan, dan mendukung upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas serta keyakinan terhadap pasar modal Indonesia, Perseroan berencana melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia,” kata Tingning dalam keterbukaan informasi, Jumat (2/10/2026).
Tingning menambahkan, jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20 persen dari modal ditempatkan dan disetor perseroan. Selain itu, perseroan memastikan jumlah saham free float setelah pelaksanaan buyback tetap tidak kurang dari 15 persen dari modal ditempatkan dan disetor.
Dalam pelaksanaannya, AALI akan menggunakan dana internal perusahaan. Dana yang digunakan untuk buyback tidak berasal dari pinjaman maupun dana hasil penawaran umum.
Perseroan memperkirakan aksi korporasi tersebut tidak akan menyebabkan penurunan pendapatan maupun memberikan dampak negatif yang material terhadap kinerja keuangan dan kegiatan usaha.
Meski demikian, pelaksanaan buyback akan berdampak terhadap posisi aset dan ekuitas perseroan. Apabila seluruh anggaran maksimal Rp400 miliar digunakan, aset dan ekuitas AALI masing-masing akan berkurang dengan nilai yang sama.
Perseroan menyatakan saat ini memiliki modal dan arus kas yang memadai untuk membiayai pembelian kembali saham sekaligus menjalankan kegiatan usaha, pengembangan usaha, dan operasional perusahaan.
Setelah periode pelaksanaan buyback berakhir, saham yang telah dibeli kembali akan disimpan sebagai saham treasuri.
AALI menyatakan saham treasuri tersebut dapat dialihkan pada masa mendatang dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk POJK Nomor 13 Tahun 2023 dan POJK Nomor 29 Tahun 2023.
