PEKANBARU - Gubernur Riau (Gubri), Edy Natar Nasution mengumpulkan perusahaan kelapa sawit yang beroperasi di wilayah Riau di Gedung Daerah Balai Serindit, Rabu (24/1/2024). Terungkap ada 128 perusahaan yagn belum kantongi HGU.

Pertemuan ini untuk membahas masalah konflik lahan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan masyarakat setempat, serta mencari solusi untuk mengatasi konflik agraria yang marak terjadi.

Dijabarkan Gubernur Riau Edy Natar Nasution, terdapat 273 perusahaan perkebunan kelapa sawit beroperasi di Provinsi Riau saat ini. Dengan Izin Usaha Perkebunan (IUP) seluas 1,739,300.85 hektare (Ha).

Hanya saja dari luas perkebunan 1,7 juta Ha lebih tersebut, baru 145 perusahaan perkebunan sawit yang mengantongi Hak Guna Usaha (HGU) atau baru 53 persen, dengan luas lahan 992.992,02 Ha atau baru 57 persen.

"Luas lahan perkebunan sawit di Riau mencapai 3,3 juta Ha atau 20,08 persen dari luas sawit secara nasional 16,3 juta Ha lebih. Ini artinya luas lahan sawit di Riau paling terluas di Indonesia," kata Gubri Edy Natar Nasution.

Dari angka tersebut, ditemukan 128 perusahaan yang belum memiliki HGU dengan luas lahan 746.100,12 Ha atau sebesar 43 persen.

"Ini kan sebuah penyimpangan dan pelanggaran. Seharusnya hal-hal seperti ini tidak boleh lagi terjadi, kalau kita berada di kesadaran yang baik. Itu baru soal izin. Belum lagi kita bicara soal kewajiban perusahaan perkebunan sawit yang beroperasi. Dimana berkewajiban melaksanakan fasilitas pembangunan kebun sawit untuk masyarakat," tegasnya.

"Saat ini perusahaan perkebunan sawit yang baru melaksanakan partisipasi pembangunan kebun sawit masyarakat baru 56 perusahaan dari 273 perusahaan (20 persen) setara dengan 298.357,66 Ha, dari total lahan seluas 1,7 juta Ha lebih," pungkasnya.

Penulis: Mg1

Editor: Riki