KAMPAR – Meskipun Indonesia merupakan negara produsen dan eksportir kelapa sawit terbesar di dunia, namun industri ini masih memiliki produktivitas yang cukup rendah.

Saat ini, petani kelapa sawit Indonesia yang menguasai 42% komposisi pelaku industri kelapa sawit nasional, memiliki ketimpangan produktivitas yang sangat tajam dibandingkan dengan perusahaan kelapa sawit. Untuk itu, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) terutama jalur kemitraan menjadi salah satu kunci agar industri yang menopang perekonomian Indonesia ini dapat memberikan kontribusi yang maksimum bagi kesejahteraan bangsa.

“Produktivitas sawit nasional baru mencapai 3-4 ton per hektar setara CPO. Jika tidak ada terobosan dalam meningkatkan produktivitas kelapa sawit maka masa depan industri kelapa sawit Indonesia akan terancam," tegas Direktur Jenderal (Dirjen) Perkebunan Kementrian Pertanian Republik Indonesia, Andi Nur Alamsyah saat menyampaikan sambutannya dalam acara kick off tanam perdana percepatan PSR jalur kemitraan binaan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau, Senin (18/9/23).

Dirjen Pertanian

Andi menjelaskan, Lahirnya Peraturan Presiden Republik Indonesia atau Perpres nomor tiga tahun 2022 yang mengakomodir PSR melalui jalur kemitraan di samping jalur dinas merupakan bukti langkah serius pemerintah dalam upaya meningkatkan produktivitas sawit  nasional. “Saya berharap, perusahaan-perusahaan kelapa sawit ini bisa memberikan transfer teknologi, pengetahuan budidaya, akses pasar dan pemetaan kepada para petani binaannya.” Ucap Andi.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) Eddy Abdurrachman menyatakan bahwa program PSR yang telah bergulir sejak tahun 2016 telah memberikan peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit petani, namun belum berjalan dengan optimal. Untuk itu terlibatnya peran perusahaan sebagai bapak asuh diharapkan dapat menyukseskan target PSR yakni 500 ribu hektar per tiga tahun atau sekitar 1.800 hektar per tahun.

“Sejak 2016 hingga Agustus tahun ini, BPDPKS telah menyalurkan dana PSR sebesar 8,8 Triliun dan tahun ini telah melakukan PSR lebih dari 1.700 ribu hektar yang terdiri dari tujuh proposal PSR kemitraan,” Jelas Eddy.

"Saat ini ada 17 proposal PSR kemitraan yang sedang kami kaji dan dengan capaian implementasi PSR hingga quartal tiga ini, maka kami yakin dapat memenuhi target 500 ribu hektar.” Kata Eddy.

Sepakat dengan pemerintah, Ketua Umum GAPKI Eddy Martono menyatakan pentingnya tata kelola berkelanjutan serta program PSR oleh petani. Menurut Eddy, peningkatan produksi kelapa sawit nasional sangatlah urgent mengingat dalam lama tahun terakhir produksi sawit nasional mengalami stagnansi sedangkan permintaan atau konsumsi terus meningkat.

“Kami sangat serius dengan program PSR jalur kemitraan ini, seluruh anggota GAPKI berkomitmen untuk menjalankan program,” tegas Eddy. “Program ini selain untuk meremajakan tanaman petani yang sudah tua, juga membantu para petani untuk dapat melakukan tata kelola perkebunan kelapa sawit berkelanjutan sehingga sebagai hasil akhirnya adalah peningkatan produktivitas tanaman kelapa sawit ya,” jelas Eddy.(*)

BERITA LAINNYA
Pengusaha Sawit Minta Pemerintah Bikin Aturan Seperti Ini Bayern Munich Vs Real Madrid Tuntas 2-2 BNPB Kirim Helikopter AS 350 B3A untuk Patroli Karhutla di Riau		Indosat Ooredoo Hutchinson: Perjanjian dengan NVIDIA Bersejarah Pemko Pekanbaru Siap Gelar Rakerwil I Apeksi Tahun 2024 Pilkada Serentak 2024 di Riau, SF Hariyanto Dorong Kondusifitas dan Sinergi Demokrasi