JAKARTA - Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo), Gulat Manurung membeberkan ada pihak yang bakal terganggu dengan rencana pemerintah meluncurkan bursa CPO. Pihak yang dimaksud adalah para pembeli dan eksportir CPO yang tak kasat mata.

"Terus terang memang akan ada yang akan terganggu rezekinya karena bursa ini, biasanya pemain-pemain [buyer dan eksportir CPO] menengah ke bawah," kata Gulat saat dihubungi, Senin (7/8/2023).

Gulat mengatakan, dengan adanya bursa maka harga CPO akan menjadi transparan dan berkeadilan sehingga berdampak pada peningkatan harga tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di tingkat petani. Pasalnya, selama ini, menurut dia hanya eksportir dan refinery (pabrik kelapa sawit/PKS) yang untung di pelbagai situasi harga CPO.

"PKS-PKS tanpa grup tidak ada lagi alasan mengatakan bahwa CPO-nya dibeli murah oleh buyer hingga terpaksa membeli TBS petani dengan murah meriah," tutur Gulat.

Adapun Gulat optimistis, dengan adanya bursa CPO, nantinya para PKS kecil hingga besar bisa secara langsung melakukan transaksi secara transparan dan kompetitif.

Di sisi lain, menurutnya para eksportir besar juga telah sepakat untuk mendukung bursa CPO tersebut dengan tujuan menciptakan manfaat ekonomi yang lebih besar untuk industri kelapa sawit nasional.

"Jadi semua kan untung bersama dan normal," ujarnya.

Diberitakan Bisnis sebelumnya, Minggu (6/8/2023), Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), Didid Noordiatmoko menyebut sejumlah manfaat akan didapat Indonesia dengan dibentuknya bursa CPO.

Ekspor CPO melalui bursa berjangka disebut dapat membentuk harga referensi CPO yang transparan, akuntabel dan real time. Pasalnya selama ini perdagangan CPO di Indonesia masih mengacu harga dari luar negeri yakni bursa Malaysia (MDEX) dan Rotterdam.

Harga dari bursa di luar negeri tersebut dianggap tidak transparan, real time dan kerap menimbulkan underpricing.

Padahal, di sisi lain Indonesia merupakan penghasil dan pengekspor CPO terbesar dunia dengan total volume ekspor mencapai 30,8 juta ton pada 2022.

Selain itu, kebijakan ekspor CPO melalui bursa berjangka juga akan membantu pemerintah menetapkan harga patokan ekspor dengan jelas sehingga penerimaan pajak bisa meningkat, seperti yang dilansir dari bisnis. (*)

BERITA LAINNYA
Kunker ke Dumai, FPK Riau Matangkan Rencana Parade Bhineka Tunggal Ika 2024 Sosialisasi dan Bimtek Proposal Enterpreneurship Award VIII 2024, Umri Undang Reviewer Nasional Tersandung Kasus Korupsi, Pemprov Pastikan Kadisdik Riau Tak Dapat Pendampingan Hukum		Sudah Diingatkan Tapi Bandel, Satpol PP Kepulauan Meranti Sita Minuman Tuak di Selatpanjang Dugaan Perjalanan Dinas Fiktif Jadi Modus Kadisdik Riau Sedot Anggaran di Setwan DPRD Riau Duet XL Axiata-Smartfren Ciptakan Entitas Baru MergeCo