PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar menyatakan sejumlah pemasukan negara lenyap akibat adanya 1,6 juta hektare kebun kelapa sawit di Riau yang tak pbayar pajak.
"Berapa pemasukan negara yang hilang. Masa bisa kalah negara oleh pengusaha," ucap Syamsuar dilansir tribunpekanbaru.com, Jumat (19/5/2023).
Provinsi Riau memiliki perkebunan kelapa sawit terluas di Indonesia, yakni mencapai 2,8 juta ha. Akan tetapi, baru sekira 1,2 juta ha lahan sawit yang legal dan membayar pajak kepada negara.
"Masih banyak kebun sawit tidak bayar pajak, dan itu bukan sedikit. Jika hal ini kita kejar bersama, maka banyak pendapatan negara, dan pendapatan daerah juga dengan sendirinya naik," tuturnya.
Gubri mengungkapkan, masih banyak pemilik lahan sawit ini yang tidak mengurus HGU dan hanya mengurus izin usaha perkebunan.
"Dia sudah mengurus izin tapi tidak sampai HGU, sampai usaha izin perkebunan lalu berhenti, alasan uang tidak ada. Tapi kebun sudah dibuat bahkan sudah berpuluh-puluh tahun," ungkapnya.
Terkait hal itu, Kanwil DJPb Riau, Ismed Saputra menyatakan, dirinya akan mendata kembali terkait dengan usaha perkebunan untuk ditertibkan bersama, membangun sinergi antara pemerintah daerah dengan Kemenkeu terkait pendataan tersebut.
"Telah kita sampaikan juga ke pajak dan sedang berproses, dengan dinas perkebunan dan DLHK. Jadi, usaha perkebunan yang mana izin nya belum selesai tersebut, perlu ditertibkan banyak stakeholder," bebernya.
"Jadi bukan hanya Kemenkeu saja, namun juga termasuk dinas terkait, dinas lainnya dan penegak hukum, dan ini sedang berproses," pungkasnya.(*)
Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda) |
Komentar Anda :
