PEKANBARU - Tahun 2022 jadi tahun kelam bagi petani sawit di Riau. Di mana tidak ada satupun petani yang berhasil mendapatkan dana Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR) dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

Realisasinya nol. Begitu kata Kepala Bidang Produksi Dinas Perkebunan Provinsi Riau, Vera Virgianti belum lama ini. 

Ketua Umum Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO), Dr Gulat Medali Emas Manurung mengatakan, kondisi ini memang diakibatkan oleh semakin beratnya syarat yang harus dipenuhi petani.

Ada dua syarat baru yang sulit dipenuhi dan terdapat di Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) 03 Tahun 2022. Yaitu bebas dari kawasan lindung gambut dan tidak tumpang tindih dengan HGU.

"Karena persyaratan yang dibuat untuk mencapai PSR itu terlampau berat untuk dipenuhi petani. Salah satu yang paling berat untuk dipenuhi petani itu, harus bebas dari gambut. Sementara daratan Riau itu 64 persennya merupakan lahan gambut. Praktis teman-teman pengusul tadi putar balik berkasnya karena tidak memiliki persyaratan tersebut," kata Gulat kepada halloriau.com, Jumat (13/1/2023). 

"Mereka juga kebingungan mengurusnya. Karena mengurusnya tidak bisa di kabupaten, tidak bisa di provinsi, harus langsung ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di mana sistemnya online. Jadi menunggunya itu kan cukup lama," ujarnya.

Bukan cuma itu, persyaratan lain yang bikin pusing petani adalah harus bebas dari tumpang tindih dengan Hak Guna Usaha (HGU). Yang mana syarat ini diminta oleh Kementerian ATR/BPN.

"Kalau hanya surat tidak tumpang tindih HGU, BPN provinsi sudah bisa menerbitkannya. Tapi persoalan, ada tambahan, yaitu harus melakukan pengambilan ulang titik koordinat secara poligon," kata dia. 

"Dan parahnya, bagi yang sudah sertifikat, tapi sertifikatnya model lama dan tidak terdaftar di ATR/BPN, wajib di-update dulu datanya, supaya masuk dalam peta. Itu kan lama dan butuh biaya," ujarnya.

Menurut Gulat, seharusnya kementerian mendukung program strategis dari Presiden Jokowi itu. Namun nyatanya saat ini persyaratan yang ada justru mempersulit petani.

"Pak Jokowi berkali-kali mengatakan, 'jangan ribet, sederhanakan'. Tapi nyatanya untuk PSR ini, makin ribet. Ini menandakan tidak satu pahamnya para pembantu presiden dalam mensukseskan program strategis dari Presiden Jokowi," pungkasnya.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Riki

BERITA LAINNYA
Anggota DPRD Riau Minta Aparat Jangan Diam Soal Dugaan Korupsi Payung Elektrik Annur Ada Agung Nugroho, Demokrat Tetap Buka Penjaringan Bacalon Walikota Pekanbaru 150 Stand UMKM Disediakan Gratis Selama Gernas BBI/BBWI Riau		Jalan Makin Rusak, Warga Tanam Pohon Pisang dan Tebar Lele Pak Ogah di Pekanbaru Meresahkan, TAF: Satpol PP Jangan Cuma Aktif di Medsos Makin Parah, Warga Tagih Janji Pemko Pekanbaru Perbaiki Jalan Darma Bakti