www.halloriau.com  
Ekonomi
BREAKING NEWS :
Ada 7.297 Kuota, Gubri Ingin Guru Honorer di Riau Manfaatkan Peluang PPPK
 
84 Perusahaan Sawit di Riau Tak Kantongi Izin HGU, APH Diminta Segera Bertindak
Kamis, 24 November 2022 - 10:45:11 WIB
Ilustrasi.(int)
Ilustrasi.(int)

PEKANBARU - Gubernur Riau, Syamsuar mengungkapkan data mengejutkan, ada 84 perusahaan sawit di Riau yang sampai saat ini belum memiliki izin Hak Guna Usaha (HGU).

Itu diungkapkan Syamsuar saat rapat bersama Komisi II DPR RI di salah satu hotel di Pekanbaru, Rabu (23/11/2022) kemarin.

"Dari 224 perusahaan yang telah memiliki izin perkebunan dan izin budidaya, yang memiliki HGU itu baru 140 perusahaan. Jadi masih ada 84 perusahaan yang belum memiliki sertifikat HGU," ungkapnya.

Syamsuar menyebutkan, hal ini sebenarnya telah disampaikan Kepala Kanwil BPN Riau dan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak Riau dalam beberapa kali pertemuan.

Pemprov Riau, kata Syamsuar, juga terus berupaya untuk memperjuangkan hal ini untuk peningkatan penerimaan pajak.

"Namun itu belum terwujud. Makanya kita sampaikan di sini. Karena kita dengan komisi II DPR RI satu suara menyelesaikan persoalan HGU," kata dia.

Gubri mengatakan, penyelesaian HGU itu merupakan kewenangan pusat dalam hal ini Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertahanan Nasional (ATR/BPN), termasuk juga dalam hal perhitungan pajak perkebunannya.

"Karena itu, melalui kesempatan ini kami sampaikan membahas persoalan ini. Tadi disampaikan ketua tim, bahwa persoalan ini akan dibahas lintas komisi. Jadi tidak hanya komisi II, tapi juga komisi III, komisi XI dan lainnya," terangnya.

Sebab menurutnya, kewenangan penyelesaian HGU ini berbeda-beda. Karena di samping perusahaan yang belum memiliki HGU, ada juga perusahaan memiliki HGU yang berkonflik dengan masyarakat.

"Termasuk juga HGU perpanjangan. Karena di situ kita harapkan ada plasma masyarakat 20 persen. Itu yang sedang kita perjuangkan," ujarnya.

Dia mengatakan, data yang ada saat ini bisa saja bertambah jika dilakukan pengecekan ulang ke lapangan.

"Itu data dari pemerintah daerah. Ini kan HGU perkebunan sawit. Jadi bisa saja tambah kalau dicek. Tadi kan disampaikan dari DPR pada prinsipnya mereka ingin ukur ulang, kalau diukur ulang maka akan ketahuan itu," pungkasnya.

Sementara itu, Wakil Komisi II DPR RI, Junimart Girsang meminta agar Aparat Penegak Hukum (APH) yang ada di Riau, baik Kejati maupun Polda Riau segera melakukan tindakan.

Dia mengaku sangat menyayangkan sikap APH di Riau yang selama ini terkesan melakukan pembiaran.

"Yang perlu kita pertanyakan itu kenapa APH diam saja ketika ada pengusaha yang menguasai tanah tanpa hak," kata Junimart.

Menurut politisi PDIP itu, APH tidak perlu menunggu adanya aduan ataupun laporan dari masyarakat untuk melakukan tindakan terhadap 84 perusahaan itu.

"Tadi pak gubernur riau juga sudah bilang ada lebih kurang 84 perusahaan tidak memiliki HGU. Maka kita minta kepada APH, tidak perlu menunggu aduan. Karena APH memiliki pola bahwa itu bisa merupakan temuan, dan itu harus ditindak sesuai hukum," tegasnya.

Penulis: Bayu Derriansyah
Editor: Barkah

  Berita Terkait

 


Jika Anda punya informasi kejadian/peristiwa/rilis atau ingin berbagi foto?
Silakan SMS ke 0813 7176 0777
via EMAIL: redaksi@halloriau.com
(mohon dilampirkan data diri Anda)


BERITA LAINNYA    
Ilustrasi.(int)Ada 7.297 Kuota, Gubri Ingin Guru Honorer di Riau Manfaatkan Peluang PPPK
Seorang Polantas di lokasi kejadian kecelakaan maut Bus PMH vs motor di Simpang Pasar Pagi Arengka, Pekanbaru.(foto: bayu/halloriau.com)Bus PMH vs Motor di Simpang Pasar Pagi Arengka Pekanbaru, Satu Orang Tewas
Dirjen Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika menyerahkan penghargaan kepada Head of Government Relations APRIL, Henky Setiawan Budyanto.(foto: istimewa)Terapkan Prinsip Industri Hijau, APRIL Kembali Terima Penghargaan dari Kemenperin
  Ilustrasi.(int)Dapat Dana Hibah dari AS, Riau Bakal Bangun Jalan dan Dermaga Baru di Pulau Rupat
Dekan FEB UIR Dr Hj Eva Sundari SE MM CRBC, Wakil Direktur I Pascasarjana UIR Dr H Efendi Ibnususilo SH MH dan Wakil Dekan III FEB UIR Dr H Zulhelmy SE MSi AK CA ACPA saat menerima SK Mendikbudristekdikti untuk Prodi Magister Akuntansi.(foto: istimewa)Direstui Mendikbud, UIR Resmi Memiliki Prodi Magister Akuntansi
SVP-Head of Region Sumatera IOH, Fahd Yudhanegoro (kiri) dalam Collabonation Tour Medan.(foto: istimewa)Collabonation Tour Medan Hadirkan Isyana Sarasvati, Kunto Aji, dan Tuan TigaBelas
Komentar Anda :

 
 
Potret Lensa
JNE Pekanbaru bersilaturahmi ke kantor Halloriau.com
 
Eksekutif : Pemprov Riau Pekanbaru Dumai Inhu Kuansing Inhil Kampar Pelalawan Rohul Bengkalis Siak Rohil Meranti
Legislatif : DPRD Pekanbaru DPRD Dumai DPRD Inhu DPRD Kuansing DPRD Inhil DPRD Kampar DPRD Pelalawan DPRD Rohul
DPRD Bengkalis DPRD Siak DPRD Rohil DPRD Meranti
     
Management : Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Kode Etik Jurnalistik Wartawan | Visi dan Misi
    © 2010-2022 PT. METRO MEDIA CEMERLANG (MMC), All Rights Reserved